PPP: Pemilihan Ketua MPR Baiknya Dilakukan Secara Musyawarah
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PPP MPR RI Arwani Thomafi mengatakan pemilihan ketua MPR periode 2019-2024 sebaiknya dilakukan secara musyawarah.
Hal tersebut dikatakannya saat melakukan diskusi Empat Pilar MPR RI dengan tema MPR Sebagai Rumah Kebangsaan, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (2/8/2019).
"Berkumpul di satu meja, selesaikan secara musyawarah. PPP terbuka dengan cara itu," ucap dia.
Arwani menyadari, pasca pemilu topik seputar MPR menjadi seksi menakala para partai politik tengah berupaya merebut kursi sebagai ketua MPR.
Baca juga: Arsul Sani Disebut Jadi Calon Pimpinan MPR yang Dipertimbangkan PPP
Kalau tidak adanya upaya musyawarah, menurut Arwani, akan terus memperpanjang masalah polarisasi di tengah masyarakat.
"Kalau awalnya sudah ribut, peran MPR sebagai rumah kebangsaan menjadi jauh," ujar Arwani.
Sementara itu, Pakar Politik dan Direktur Eksekutif CSIS, Phillips Josario Vermonte, menyebut tidak ada yang aneh para partai politik tengah berebut kursi ketua MPR.
Dirinya meyakini, pemilihan ketua MPR tak akan terjadi keributan jika asal dilakukan secara transparan.
"Sudah sewajarnya ada upaya perebutan pimpinan. Perlu dipahami politik ini adalah kepentingan," ujar Phillips.
Baca juga: Ketua DPP PDI-P Sebut 3 Kemungkinan Pemilihan Pimpinan MPR
Adapun terkait penyataan Arwani yang meminta pemilihan ketua MPR dilakukan dengan cara musyawarah tidak semudah seperti yang dibayangkan.
"Kita lihat dulu penetapan Kabinet dan DPR RI. Kalau sudah selesai dan lancar, pemilihan MPR mungkin bisa dilakukan secara musyawarah," paparnya.
Ke depan, khususnya MPR RI periode 2019-2024, Arwani berharap kelembagaan MPR sebagai rumah kebangsaan dapat diperkuat, serta mampu mengurangi isu-isu yang tidak relevan. Misalnya memperebutkan kursi ketua MPR.
"Tidak harus kembali mengambil peran memilih Presiden, tapi cukup sebagai rumah kebangsaan, pemecah sengketa yang terjadi di masyarakat," tutup Arwani.
