Ali Taher: GBHN Bisa Dijadikan Alat Ukur Keberhasilan Pembangunan

Kompas.com - Senin, 29 Juli 2019
Ali Taher: GBHN Bisa Dijadikan Alat Ukur Keberhasilan PembangunanDok MPR RI Anggota Fraksi PAN MPR RI, Ali Taher Parasong, pada diskusi Empat Pilar MPR di Ruang Media Center MPR/DPR/DPD RI, Senin (29/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara ( GBHN) menjadi tema yang menarik diperbincangkan, menghadapi wacana amandemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Demikian hal itu dipaparkan anggota Fraksi PAN MPR RI, Ali Taher Parasong, pada diskusi Empat Pilar MPR di Ruang Media Center MPR/ DPR/ DPD RI, Senin (29/7/2019). Selain persoalan GBHN, lanjut Ali Taher, nyaris tidak ada lagi isu yang lebih menarik.

Tetapi, menurut dia, wacana amandemen tersebut tidak bisa dilaksanakan pada sisa periode anggota MPR tahun 2014-2019. Toh, dia mengaku tetap mendukung rencana pelaksanaan amandemen terhadap UUD 1945, yang salah satu agendanya adalah mengembalikan GBHN ke dalam konstitusi.

"Dengan kembalinya GBHN ke dalam konstitusi diharapkan dapat menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan yang dijalankan pemerintah. Tak seperti sekarang, pemerintah melakukan pembangunan hanya berdasarkan visi dan misi saat kampanye," kata Ali Taher.

Menyinggung masalah rekonsiliasi partai politik di parlemen pasca Pemilu, Ali Taher berpendapat bahwa hal itu akan berjalan alami. Memang, dia mengakui bahwa pada awalnya hal itu akan terasa sulit sebagai akibat kontestasi yang keras dalam pemilu.

"Tapi, seiring berjalannya waktu, partai-partai yang sempat bersitegang itu akan mencair dengan sendirinya. Hampir sulit lembaga legislatif bisa berlaku sebagai penyeimbang, jika koalisi pemerintah hasil pemilu 2019 terlalu gemuk. Padahal, salah satu fungsi DPR itu jelas sebagai lembaga pengawas," ujar Ali Taher.

Anggota Fraksi PAN MPR RI, Ali Taher Parasong, dan pakar politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, pada diskusi Empat Pilar MPR di Ruang Media Center MPR/DPR/DPD RI, Senin (29/7/2019). Dok MPR RI Anggota Fraksi PAN MPR RI, Ali Taher Parasong, dan pakar politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, pada diskusi Empat Pilar MPR di Ruang Media Center MPR/DPR/DPD RI, Senin (29/7/2019).
Dia menambahkan, mestinya jumlah partai oposisi tidak terpaut terlalu jauh. Hal itu penting agar keseimbangan bisa benar-benar diwujudkan. Jika tidak, koalisi pemerintah yang terlampau gemuk bisa memicu munculnya tirani kekuasaan.

"Pembangunan jalan tol misalnya, ternyata tidak cukup signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Padahal, seluruh potensi pendanaan terlanjur dikerahkan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk jalan bebas hambatan," tambah Ali Taher.

Hal senada juga disampaikan oleh pembicara lain, yakni pakar politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing. Menurut dia, ada baiknya bangsa Indonesia kembali kepada model GBHN. Namun, GBHN itu hanya mencantumkan gari-garis besar pembangunan, tidak termasuk masalah teknis.

"Agar tidak membatasi kreativitas dan manajerial presiden. Menyangkut persoalan parpol koalisi yang terlalu gemuk, itu bukan hambatan bagi partai oposisi untuk melakukan check and balance. Asalkan tema dan isu yang dilemparkan benar-benar membela kepentingan rakyat, persoalan jumlah tidak akan jadi masalah," ucap Emrus.

"Apalagi, saat ini ada media sosial. Bukankah media sosial itu saat ini sudah melakukan fungsi kontrol melebihi anggota DPR sendiri. Jadi, jumlah sebenarnya bukanlah persoalan untuk menghidupkan keseimbangan di parlemen," tambahnya.

EditorLatief
Terkini Lainnya
Pesan Hidayat Nur Wahid untuk Generasi Muda…
Pesan Hidayat Nur Wahid untuk Generasi Muda…
MPR
Ini Andil Perguruan Tinggi Membentuk Karakter Bangsa Generasi Muda...
Ini Andil Perguruan Tinggi Membentuk Karakter Bangsa Generasi Muda...
MPR
Cak Imin Apresiasi Keberhasilan Koperasi Syariah BMT UGT Sidogiri
Cak Imin Apresiasi Keberhasilan Koperasi Syariah BMT UGT Sidogiri
MPR
Harapan Besar Pembangunan Bangsa Ada di Tangan MPR Periode 2019-2024
Harapan Besar Pembangunan Bangsa Ada di Tangan MPR Periode 2019-2024
MPR
Syukuran MPR, Memaknai Kenikmatan Kemerdekaan Bangsa
Syukuran MPR, Memaknai Kenikmatan Kemerdekaan Bangsa
MPR
MPR RI Apresiasi Para Peserta Lomba Debat Konstitusi
MPR RI Apresiasi Para Peserta Lomba Debat Konstitusi
MPR
100 Mahasiswa Ikuti Berbagai Lomba di Pekan Konstitusi MPR 2019
100 Mahasiswa Ikuti Berbagai Lomba di Pekan Konstitusi MPR 2019
MPR
Jalan Sehat, Cara MPR Merekatkan Persatuan Bangsa
Jalan Sehat, Cara MPR Merekatkan Persatuan Bangsa
MPR
Lewat Pekan Konstitusi 2019, MPR Ajak Mahasiswa Kritisi Sistem Tata Negara
Lewat Pekan Konstitusi 2019, MPR Ajak Mahasiswa Kritisi Sistem Tata Negara
MPR
MPR: Semua Kelompok di Indonesia Harus Saling Menghormati
MPR: Semua Kelompok di Indonesia Harus Saling Menghormati
MPR
JK: Konstitusi Boleh Diamandemen, tapi Jangan Sampai Ubah Mukadimahnya
JK: Konstitusi Boleh Diamandemen, tapi Jangan Sampai Ubah Mukadimahnya
MPR
Zaman  Berkembang, Konstitusi Perlu Penyesuaian
Zaman Berkembang, Konstitusi Perlu Penyesuaian
MPR
Zulkifli Hasan: UUD 1945 Harus Jadi Arahan Perilaku Bangsa Indonesia Sekarang dan Nanti
Zulkifli Hasan: UUD 1945 Harus Jadi Arahan Perilaku Bangsa Indonesia Sekarang dan Nanti
MPR
Ketua MPR Ajak Rakyat Terima Hasil Pemilu 2019 dengan Ikhlas
Ketua MPR Ajak Rakyat Terima Hasil Pemilu 2019 dengan Ikhlas
MPR
Jokowi: Hadapi Perubahan Zaman, Indonesia Butuh Semangat Para Pejuang
Jokowi: Hadapi Perubahan Zaman, Indonesia Butuh Semangat Para Pejuang
MPR