Wakil Ketua DPR: Perikanan Berkontribusi Besar Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi

Anggara Wikan Prasetya
Kompas.com - Selasa, 19 Mei 2020
Wakil Ketua DPR: Perikanan Berkontribusi Besar Percepat Pemulihan Ekonomi Pasca-PandemiJaka/ManWakil Ketua DPR RI Rachmat Gobe

KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengatakan, sektor perikanan berkontribusi besar untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19).

“Sebagai salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, Indonesia mempunyai potensi perikanan sampai 67 juta ton per tahun,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2020).

Ia melanjutkan, potensi besar itu tak hanya berasal dari hasil tangkap, melainkan juga dari budi daya.

“Potensi produksi lestari dari hasil tangkapan maksimum mencapai 10 juta ton per tahun, di mana potensi tangkap laut sekitar 9 juta ton,” imbuh Rachmat.

Baca juga: DPR Sebut Relaksasi Kredit Belum Optimal, Mengapa?

Untuk potensi perikanan tangkap di perairan darat, seperti danau, sungai, waduk, dan rawa, sambung Wakil Ketua DPR, adalah sekitar 1 juta ton per tahun.

“Sisanya, sekitar 57 juta ton per tahun adalah potensi perikanan budi daya, baik laut, perairan payau atau tambak, atau perairan tawar,” imbuh Rachmat Gobel.

Maka dari itu, politikus fraksi Partai NasDem itu meminta pemerintah untuk lebih memperkuat rancangan besar pengembangan sektor perikanan dan hasil laut.

Tujuannya adalah agar potensi besar itu bisa dimanfaatkan secara maksimal guna meningkatkan ekonomi rakyat dan memperkuat ketahanan pangan.

Masalah di sektor perikanan RI

Menurut Wakil Ketua DPR itu, potensi besar tersebut masih penuh dengan masalah, sehingga potensi ekonominya belum bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa.

“Kondisi dan peraturan saat ini belum mendorong sepenuhnya pelaku di sektor ini untuk taat asas dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan zonasi tata ruang,” kata Rachmat.

Hal itu membawa dampak buruk, seperti pencemaran lingkungan kawasan lindung dan pelanggaran batas zona penangkapan ikan.

Selain itu, saat ini zonasi pelaku perikanan dan nelayan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sehingga perlu migrasi pelaku sektor perikanan ke wilayah yang potensi tangkapnya lebih besar.

Baca juga: Tak Bebani Keuangan Negara, Satgas Lawan Covid-19 DPR Berkontribusi Tangani Pandemi

“Tidak mudah, tetapi harus dilakukan dengan kebijakan yang taktis dan strategis. Artinya, migrasi dilakukan dengan menghilangkan potensi konflik etnis dan kelompok,” ujar Rachmat Gobel.

Ia mencontohkan, nelayan dan pelaku industri perikanan bisa dipindah ke Sulawesi yang potensi ikannya besar, seperti di Majene, Tual, dan Gorontalo.

Guna menyukseskan upaya migrasi itu, dibutuhkan kesabaran aparat, sumber daya manusia pendamping, dan pembangunan industri ikan dan teknologi di sana.

“Polanya bisa dilakukan dengan langkah pembagian tugas yang tegas agar nelayan atau pelaku ekonomi maritim tidak kembali lagi ke zona jenuh karena miskinnya fasilitas pendukung,” ujar legislator daerah pemilihan (dapil) Gorontalo itu.

PenulisAnggara Wikan Prasetya
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Wakil Ketua DPR Harapkan Hubungan Bilateral Indonesia-Uzbekistan Makin Efektif dan Inovatif
Wakil Ketua DPR Harapkan Hubungan Bilateral Indonesia-Uzbekistan Makin Efektif dan Inovatif
DPR
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
DPR
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
DPR
Aturan
Aturan "New Normal" Sektor Pendidikan Masih Harus Diperinci
DPR
Soal
Soal "New Normal", Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri
DPR
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
DPR
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
DPR
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data
DPR
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
DPR
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
DPR
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
DPR
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
DPR
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
DPR
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
DPR