Polemik Pulau Enggano, Wakil Ketua DPR RI Soroti Keterbatasan Akses Transportasi

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pihaknya secara aktif memantau perkembangan polemik yang terjadi di Pulau Enggano, Bengkulu.

Salah satu isu utama yang disorot adalah keterbatasan akses transportasi akibat pendangkalan pelabuhan yang berdampak langsung pada mobilitas masyarakat.

“Pertama, kami masih memonitor. Saat ini, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) sedang bergerak mengatasi pendangkalan pelabuhan,” ujar Dasco, dilansir dari laman dpr.go.id, Selasa (1/7/2025).

Pernyataan tersebut ia sampaikan kepada wartawan usai menghadiri upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara di Monas, Jakarta, Selasa.

Baca juga: HUT Bhayangkara, Polri Diminta Perhatikan Hati Nurani Rakyat

Dasco menjelaskan bahwa Pelindo juga sedang menjalin kerja sama dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP).

Sinergi tersebut bertujuan untuk menyediakan kapal yang bisa melayani dan mengangkut masyarakat hingga ke tengah laut.

Dasco menyebut, pemerintah daerah (pemda), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor transportasi, dan tim teknis dari kementerian terkait telah dilibatkan untuk menyiapkan solusi jangka pendek maupun jangka panjang.

Saat ini, sebuah tim khusus telah dibentuk dan tengah menyusun kajian lebih komprehensif terkait langkah strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di Pulau Enggano.

Baca juga: DPR Monitor Implementasi Inpres Pembangunan Pulau Enggano

“Di samping itu, tim yang dibentuk juga sedang membuat kajian mengenai berbagai aspek yang perlu diperbaiki demi kemajuan masyarakat di pulau terluar itu,” kata Dasco.

Pulau Enggano merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia yang memiliki tantangan geografis, khususnya dalam hal distribusi logistik dan pelayanan transportasi reguler.

DPR RI, lanjut Dasco, akan memastikan bahwa pemerintah tidak abai terhadap kebutuhan infrastruktur dasar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Kami akan terus dorong agar perbaikan-perbaikan ini bisa dilaksanakan secara konkret dan terukur,” tegasnya.

Baca juga: Dukung Pendidikan Digital di Wilayah 3T, PT Surveyor Indonesia Hadirkan Lab Komputer Keliling