Anggota DPR Aceh Bantah Klaim Pemulihan Listrik 97 Persen, Desak Menteri ESDM Percepat Penanganan

KOMPAS.com – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh II Ruslan M Daud membantah klaim pemerintah bahwa pemulihan listrik di wilayah terdampak banjir dan longsor telah mencapai 97 persen.

Ia menyebut kondisi di lapangan masih jauh dari normal, karena banyak daerah terdampak banjir dan longsor yang hingga hari ini listriknya belum menyala.

"Pemadaman berkepanjangan membuat masyarakat makin kesulitan di tengah situasi pascabencana. Kami mendesak pemerintah, khususnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, benar-benar mempercepat pemulihan listrik,” ujarnya, dilansir dpr.go.id, Rabu (10/12/2025).

Klaim pemulihan listrik sebelumnya disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, yang menyebut kondisi kelistrikan di Aceh telah pulih hingga 97 persen pada Minggu (7/12/2025) malam pascabanjir besar.

Baca juga: PLN–ESDM Diminta Beri Informasi Pemulihan Listrik Apa Adanya, Bukan untuk Menyenangkan Pimpinan

Ruslan menyampaikan bahwa ketidakstabilan listrik menghambat proses pemulihan pascabencana dan membebani masyarakat.

Pelayanan publik, seperti administrasi, fasilitas kesehatan, distribusi logistik, hingga akses komunikasi tidak dapat beroperasi optimal.

Anggota Komisi V DPR RI itu mengungkapkan, banyak pelayanan publik tidak berjalan maksimal karena listrik belum masuk. Tak hanya itu, warung kopi serta pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) terpaksa menggunakan genset dengan biaya tinggi.

“Bila tidak memakai genset, aktivitas mereka lumpuh dan roda ekonomi terganggu,” kata politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Selain itu, pemadaman listrik berdampak pada akses air bersih karena pompa air tidak dapat beroperasi.

Baca juga: Usulan Pengangkatan Kapolri Tak Lewat DPR, Ini Kata Komisi Reformasi Polri

Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) belum dapat berfungsi akibat jaringan listrik belum pulih. Hanya sebagian kecil SPBU yang tetap buka menggunakan genset dengan jam operasi terbatas.

Ruslan menambahkan, proses evakuasi warga terdampak turut terhambat akibat minimnya penerangan dan terganggunya komunikasi.

Relawan dan aparat di beberapa lokasi kesulitan memetakan wilayah yang masih terisolasi karena jaringan listrik dan telekomunikasi belum stabil.

“Ini memperlambat proses evakuasi dan distribusi bantuan. Pemerintah harus menjadikan pemulihan listrik sebagai prioritas utama,” tegas Ruslan.

Baca juga: Muncul Ide Patungan Beli Hutan, Anggota DPR Ingin Aturan Dievaluasi

Ia menekankan, percepatan pemulihan listrik merupakan kebutuhan mendesak yang berkaitan dengan keselamatan warga, kelancaran evakuasi, pemulihan ekonomi, serta stabilitas sosial di wilayah terdampak.