Tingkatkan Daya Saing Global, Komisi VII DPR RI Dorong Transformasi Digital PT PAL

KOMPAS.com - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia RI (RI) Ilham Permana mendorong percepatan transformasi digital PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia agar industri pertahanan maritim nasional mampu bersaing di tingkat global. 

Pernyataan tersebut disampaikan Ilham saat kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT PAL Indonesia di Surabaya, Sabtu (7/12/2025).

Menurutnya, PT PAL tidak hanya berperan sebagai shipyard atau galangan kapal, tetapi pilar utama kemandirian pertahanan laut Indonesia. Oleh karena itu, transformasi menuju galangan kapal digital dan ramah lingkungan dinilai harus dilakukan.

“PT PAL adalah garda depan kemandirian pertahanan maritim Indonesia. Ke depan, kami ingin PAL menjadi digital and green defence shipyard pertama di Asia Tenggara,” ujar Ilham, dilansir dari laman dpr.go.id, Selasa (9/12/2025).

Baca juga: PT PAL Indonesia: Proyek Kapal Filipina Berjalan Sesuai Tahapan

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa transformasi ini bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi menjadi bagian dari strategi menjaga kedaulatan laut Indonesia.

Ilham menilai, perkembangan industri global menuntut galangan kapal untuk mengadopsi desain efisien, digital twin, otomasi, dan teknologi rendah emisi.

Negara yang berhasil memenuhi standar tersebut akan memiliki posisi lebih kuat di pasar ekspor kapal perang maupun kapal niaga.

Selain digitalisasi, legislator daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat III itu juga menyoroti pentingnya skema pembiayaan yang kompetitif.

Baca juga: Menakar Skema Pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih

Ia mendorong pemerintah menyiapkan mekanisme sovereign-backed export credit untuk memperkuat posisi PT PAL di pasar internasional yang selama ini didominasi oleh shipyard dengan dukungan pembiayaan negara.

“Pembiayaan adalah kunci. Tanpa dukungan ekspor dan kredit defensif yang kuat, kita sulit bersaing dengan Korea Selatan, Turkiye, atau China. Indonesia perlu masuk gelanggang dengan instrumen yang setara,” tegas Ilham.

Dari sisi hulu, Komisi VII DPR RI mengusulkan penerapan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) berbasis risiko teknologi yang berfokus pada komponen kritis, seperti propulsi, radar, sensor, dan sistem tempur.

Menurut Ilham, penguasaan komponen strategis ini akan menentukan tingkat kemandirian alat utama sistem senjata ( alutsista) nasional pada 2029.

Baca juga: Banjir Sumatera: 30.864 Prajurit TNI Dikerahkan, 70 Alutsista Diterjunkan

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI juga mendorong PT PAL mengembangkan modular export kit, yakni platform kapal yang dapat dikustomisasi dengan cepat untuk negara berkembang, serta mengoptimalkan model bisnis drydock-as-a-service untuk memperkuat Surabaya sebagai pusat maintenance, repair, and operations (MRO) regional.

“Kemandirian alutsista 2029 tidak boleh menjadi slogan. Komisi VII akan mengawal transformasi PT PAL agar industri pertahanan maritim kita mampu bersaing dan memberi nilai tambah bagi bangsa,” ucap Ilham.