Komisi X Desak Pemerintah Jamin Hak Pendidikan Anak Terdampak Bencana

KOMPAS.com - Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah mempercepat langkah pemulihan pascabencana dan memastikan seluruh kebijakan benar-benar berpihak pada anak-anak serta masa depan mereka.

Permintaan tersebut ditujukan secara khusus kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Anak-anak dan generasi muda di Sumatera sudah kehilangan banyak hal akibat bencana. Jangan biarkan mereka kehilangan juga hak pendidikannya. Negara memiliki kewajiban moral, hukum, dan kemanusiaan untuk memastikan pendidikan mereka tetap berjalan,” ujar Hetifah, dilansir dari laman dpr.go.id, Rabu (10/12/2025). 

Ia menyampaikan bahwa hasil rapat Komisi X DPR RI dengan Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, dan BRIN pada Senin (8/12/2025) telah membahas, menyepakati, dan merumuskan langkah percepatan pemulihan layanan pendidikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Baca juga: Ada Usulan Kapolri Dipilih Tanpa Lewat DPR, Ini Mekanisme Pengangkatannya Menurut UU

“Bencana di Sumatera telah melumpuhkan layanan pendidikan secara luas. Data sementara menunjukkan 2.798 sekolah terdampak, 5.421 ruang kelas rusak, serta lebih dari 600.000 siswa terganggu proses belajarnya," ujar politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Di tingkat pendidikan tinggi, sebanyak 60 perguruan tinggi juga terdampak. Aktivitas akademik terhenti akibat kerusakan fasilitas dan situasi darurat yang melanda kampus.

Menurut Hetifah, kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan pendidikan Indonesia terhadap bencana masih sangat rendah. 

Ia menegaskan bahwa dalam situasi darurat, prioritas utama negara adalah memastikan proses belajar dapat kembali berlangsung secepat mungkin, baik melalui ruang darurat, tenda, maupun balai desa.

Hetifah juga menekankan bahwa rehabilitasi sekolah tidak boleh berjalan lambat atau tersandera persoalan birokrasi.

Baca juga: Muncul Ide Patungan Beli Hutan, Anggota DPR Ingin Aturan Dievaluasi

“Komisi X DPR RI mendesak koordinasi kuat antara Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Sosial (Kemensos), dan pemerintah daerah (pemda) agar pemulihan pendidikan berjalan cepat, terarah, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Komisi X menilai ada delapan langkah mendesak yang harus segera dilakukan pemerintah untuk menjamin keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak yang terdampak banjir dan longsor di ketiga provinsi tersebut.

Delapan langkah tersebut meliputi: pertama, memulai kembali pembelajaran tanpa menunggu gedung selesai diperbaiki agar ritme belajar anak tidak hilang.

Kedua, mempercepat rehabilitasi sekolah dengan standar bangunan tahan bencana berbasis peta risiko.

Ketiga, menyediakan layanan psikososial secara sistematis bagi siswa dan guru.

Baca juga: Ketua Komisi V DPR Kritik Keterlambatan Penanganan Banjir Sumatera

Keempat, memastikan perlengkapan belajar dasar tersedia, termasuk alat tulis, buku, seragam, dan gawai.

Kelima, memberikan relaksasi aturan pendidikan, menyederhanakan administrasi, menunda ujian, serta mempercepat pencairan bantuan operasional dan rehabilitasi.

Keenam, memberikan bantuan seperti pembebasan uang kuliah tunggal (UKT) atau beasiswa bagi mahasiswa yang keluarganya terdampak bencana.

Ketujuh, menyalurkan bantuan sosial bagi guru, dosen, dan tenaga kependidikan terdampak.

kedelapan, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dengan satu komando yang jelas.