Dorong Sinkronisasi Pembangunan Desa, Wakil Ketua DPR Gelar Dialog Lintas Level Pemerintahan

Kompas.com - 23/06/2025, 12:08 WIB
Tsabita Naja,
Dwinh

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong sinkronisasi program pembangunan desa dengan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan lintas level dalam agenda resesnya di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat (Jabar).

Dalam reses tersebut, ia memfasilitasi dialog antarpemangku kebijakan, mulai dari kepala desa, ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, hingga anggota DPRD Provinsi Jabar.

Menurut Cucun, dialog lintas pemangku kepentingan bertujuan untuk memastikan tidak adanya program dan anggaran yang tumpang tindih, sekaligus memperkuat efektivitas pelaksanaan program di lapangan.

Oleh karena itu, forum tersebut fokus membahas optimalisasi anggaran dan penyelarasan program pembangunan desa dari berbagai sumber pembiayaan.

Baca juga: Kopdes Merah Putih, Menkop: Ini Bukan Hambur-hambur Duit, Justru Mempercepat Pembangunan Desa

Cucun menyebut, masih banyak program berbasis desa yang selama ini berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi perencanaan di level kabupaten, provinsi, maupun kementerian/lembaga.

“Saya hadirkan ketua DPRD kabupaten dan anggota DPRD provinsi agar semua program desa ini bisa sinkron,” ujarnya dalam keterangan persnya, Senin (23/6/2025).

Progam desa yang dimaksud meliputi program rumah layak huni, subsidi perumahan, serta pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui Dana Stimulan Pemberdayaan Sosial (DSPS)

Dalam dialog lintas level tersebut, isu strategis yang menjadi fokus pembahasan adalah perumahan layak bagi warga miskin, perluasan akses permodalan UMKM, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi BUMDes Motong, Polisi Bidik Satu Calon Tersangka

Selama forum berlangsung, pimpinan DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu menyoroti pentingnya keterlibatan desa dalam program nasional, seperti subsidi perumahan dan bantuan sosial, agar pelaksanaannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat.

Selain itu, Cucun juga menekankan bahwa desa memiliki potensi besar untuk terlibat dalam rantai pasok nasional, khususnya dalam sektor pangan dan bantuan sosial.

Salah satu peluang konkret yang bisa dilaksanakan oleh koperasi desa adalah menjadi pemasok bahan baku untuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau sebagai pengelola distribusi program Bantuan Pangan NonTunai (BPNT).

“Koperasi di desa bisa berperan sebagai pemasok bahan pokok untuk program nasional, bahkan bisa mengelola distribusi bantuan BPNT secara langsung. Hal ini bukan hanya bertujuan mendorong pelaksanaan bantuan sosial, tetapi juga penguatan ekonomi lokal,” ujar Cucun.

Baca juga: Bansos PKH dan BPNT Cair Serentak, Ini Cara Cek Status Penerima Hanya Pakai KTP

Semangat bersama membangun desa

Dalam forum tersebut, Cucun menegaskan bahwa seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat desa, kabupaten, maupun provinsi, harus memiliki satu semangat yang sama dalam membangun dari bawah.

Menurutnya, arah kebijakan pembangunan desa tidak boleh hanya bersifat konsumtif atau sekadar menyerap anggaran, tetapi harus berdampak jangka panjang dan menciptakan efek ganda bagi masyarakat.

“Rugi kalau dana desa habis untuk kegiatan seremonial atau proyek tanpa dampak ekonomi. Kita harus arahkan agar anggaran yang ada mampu menghasilkan daya ungkit. Contohnya, untuk modal koperasi, pelatihan UMKM, atau memperluas peluang kerja di desa,” jelas Cucun.

Baca juga: Perkuat UMKM, Cak Imin: Perintah Presiden Segera Berdiri di Atas Kaki Sendiri

Sebagai penutup, ia menyampaikan komitmen DPR RI untuk terus memfasilitasi dan mengawal kebijakan yang mendukung kemandirian desa.

Cucun berharap, peningkatan koordinasi dan sinergi antarlevel pemerintahan dapat mempercepat kemajuan seluruh desa di Indonesia sekaligus menjadikan desa sebagai motor penggerak pembangunan nasional.

“Kunci keberhasilan pembangunan desa itu ada di komunikasi dan kolaborasi. Kalau semua pihak mau duduk bersama seperti ini, pembangunan akan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Baca juga: Jajaki Kolaborasi Kota Cerdas IKN, Otorita Berburu Ilmu di Rusia

Terkini Lainnya
Puan Maharani Apresiasi Kiprah Muhammadiyah dalam Membangun Bangsa

Puan Maharani Apresiasi Kiprah Muhammadiyah dalam Membangun Bangsa

DPR
Marak Kasus Bullying di Sekolah, Puan Desak Evaluasi Menyeluruh

Marak Kasus Bullying di Sekolah, Puan Desak Evaluasi Menyeluruh

DPR
DPR RI Terima Hasil Pemeriksaan BPK Semester I-2025, Puan: Bisa Jadi Bahan Masukan untuk Dewan

DPR RI Terima Hasil Pemeriksaan BPK Semester I-2025, Puan: Bisa Jadi Bahan Masukan untuk Dewan

DPR
Komisi DPR RI Dapat Mitra Kerja Baru, Ini Daftarnya

Komisi DPR RI Dapat Mitra Kerja Baru, Ini Daftarnya

DPR
DPR Sahkan UU KUHAP Baru, Puan Jelaskan Urgensi Pembaruan

DPR Sahkan UU KUHAP Baru, Puan Jelaskan Urgensi Pembaruan

DPR
Sesuai Keputusan MKD, Puan Pastikan Adies Kadir Aktif Kembali Sebagai Wakil Ketua DPR

Sesuai Keputusan MKD, Puan Pastikan Adies Kadir Aktif Kembali Sebagai Wakil Ketua DPR

DPR
Dasco Tegaskan DPR Akan Kaji Putusan MK Soal Larangan Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil

Dasco Tegaskan DPR Akan Kaji Putusan MK Soal Larangan Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil

DPR
Puan Ajak Ketua Parlemen Korsel Perkuat Kerja Sama Investasi Hijau hingga Budaya

Puan Ajak Ketua Parlemen Korsel Perkuat Kerja Sama Investasi Hijau hingga Budaya

DPR
Puan Maharani Soroti Krisis Palestina dan Sudan di Forum MIKTA 2025

Puan Maharani Soroti Krisis Palestina dan Sudan di Forum MIKTA 2025

DPR
Rating PMI Manufaktur RI Naik, Anggota Komisi VII DPR: Kita Tidak Boleh Terlena

Rating PMI Manufaktur RI Naik, Anggota Komisi VII DPR: Kita Tidak Boleh Terlena

DPR
DPR Dukung Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi untuk 1.116 Warga, Termasuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto

DPR Dukung Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi untuk 1.116 Warga, Termasuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto

DPR
Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

DPR
Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

DPR
Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

DPR
Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com