Timwas Haji DPR Minta Masalah Fasilitas di Mina Segera Diatasi

KOMPAS.com – Keterbatasan ruang dan fasilitas di Mina, Makkah, Arab Saudi, kembali menjadi sorotan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026.

Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, persoalan tersebut perlu dicarikan solusi jangka panjang agar tidak terus berulang setiap musim haji.

Marwan menilai, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan baik. Tahapan pelayanan kepada jemaah disebut berlangsung sesuai agenda, mulai dari fase kedatangan hingga puncak ibadah haji.

“Secara keseluruhan penyelenggaraan haji berjalan baik. Tahapan-tahapan awal hingga puncak pelaksanaan ibadah berlangsung sesuai agenda. Kita patut mengapresiasi berbagai pihak yang telah bekerja keras memberikan pelayanan kepada jemaah. Namun, kondisi di Mina masih menjadi tantangan utama,” ujar Marwan dalam siaran pers yang dimuat situs web Parlementaria di Mina, Makkah, Arab Saudi, Jumat (29/5/2026).

Politikus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu menjelaskan, kepadatan di Mina sulit dihindari karena jutaan jemaah dari berbagai negara berkumpul dalam waktu bersamaan untuk menjalani mabit dan lempar jumrah.

Kondisi tersebut membuat ruang gerak jemaah terbatas. Selain berdampak pada kenyamanan, kepadatan juga membuat fasilitas dasar di kawasan tersebut bekerja lebih berat.

Marwan mengatakan, Timwas Haji DPR menerima sejumlah laporan dari jemaah terkait fasilitas yang belum optimal. Keluhan yang muncul antara lain pendingin udara yang tidak bekerja maksimal dan pasokan air yang belum memadai di sejumlah titik.

“Kami menerima berbagai masukan terkait fasilitas di Mina. Ada persoalan AC yang tidak berfungsi optimal, ketersediaan air yang kurang memadai, serta berbagai kendala lain yang muncul akibat tingginya kepadatan jemaah dalam satu kawasan yang sangat terbatas,” terang Marwan.

Dorong opsi tenda bertingkat

Marwan menilai, pemerintah perlu mulai menyiapkan pendekatan baru untuk mengatasi keterbatasan kapasitas di Mina.

Menurut dia, jika perluasan area tidak lagi memungkinkan karena keterbatasan lahan, pemerintah dapat mengkaji opsi lain yang lebih progresif. Salah satunya adalah pembangunan tenda bertingkat.

“Kita harus mulai memikirkan formula baru. Jika area Mina memang tidak bisa diperluas, perlu dipertimbangkan berbagai opsi seperti tenda bertingkat atau skema lain yang memungkinkan ruang bagi jemaah menjadi lebih longgar dan manusiawi,” ujar Marwan.

Selain pembangunan fisik, Timwas Haji DPR juga mendorong optimalisasi skema tanazul. Melalui skema ini, sebagian jemaah tidak harus bermalam di tenda Mina dan dapat kembali ke hotel yang telah ditentukan dengan pengaturan khusus.

Marwan memperkirakan, sekitar 60.000 dari 201.000 jemaah Indonesia berpotensi mengikuti skema tersebut. Menurut dia, lokasi hotel sebagian jemaah masih memungkinkan untuk mendukung mobilisasi menuju lokasi ibadah.

“Dari sekitar 201.000 jemaah Indonesia, mungkin ada sekitar 60.000 jemaah yang dapat dipertimbangkan untuk bermalam di hotel dengan pengaturan yang baik dan tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Jika ini dapat diwujudkan, ruang di Mina akan jauh lebih longgar bagi jemaah yang tetap berada di tenda,” jelasnya.

Meski demikian, Marwan menegaskan, penerapan skema tanazul ataupun pembangunan fasilitas baru memerlukan kajian mendalam. Pemerintah juga perlu menyiapkan pengorganisasian yang matang dan komunikasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi.

Karena itu, ia berharap kehadiran Kementerian Haji dan Umrah RI nantinya dapat memperkuat proses negosiasi dan koordinasi untuk mencari solusi permanen atas persoalan di Mina.

“Ini bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan koordinasi kuat, dukungan regulasi, serta komunikasi intensif dengan Pemerintah Arab Saudi. Namun, persoalan Mina tidak boleh dibiarkan berulang tanpa solusi. Kita harus berani mencari terobosan demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah Indonesia,” kata Marwan.