Masa Reses, DPR RI Tinjau Temuan BPK Jatim soal Aset Daerah dan BUMD
KOMPAS.com - Masa reses dimanfaatkan sejumlah anggota DPR RI untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara di daerah.
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir bersama beberapa anggota dewan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur (Jatim) di Surabaya, Selasa (17/6/2025).
Kunjungan itu bertujuan untuk mendalami berbagai temuan hasil pemeriksaan dan meninjau tindak lanjut atas temuan-temuan tersebut.
“Kami hadir hari ini bersama beberapa anggota DPR ke BPK Perwakilan Jatim. Tentunya dalam fungsi pengawasan kami sebagai anggota DPR di masa reses, kami turun dan ingin mendengar serta melihat persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kinerja BPK di daerah,” ujar Adies Kadir melalui siaran persnya, Kamis (19/6/2025).
Dalam pertemuan tersebut, BPK Jatim memaparkan sejumlah temuan terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), kinerja organisasi perangkat daerah, serta pengawasan terhadap DPRD dan BUMD.
Baca juga: Dugaan Korupsi Penyertaan Modal BUMD di Bangkalan, 3 Direksi PT Tonduk Majeng Madura Jadi Tersangka
Fokus diskusi juga mencakup potensi kerugian negara dan tindak lanjut penanganan yang telah dilakukan, termasuk melalui jalur penegakan hukum.
“Kami mendiskusikan sejumlah temuan, apakah terdapat kerugian negara, dan jika ada, bagaimana proses tindak lanjutnya. Beberapa kasus juga sudah ditangani oleh aparat penegak hukum,” tambah Adies.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh anggota V BPK RI Bobby, yang secara struktural membawahi wilayah Jatim, serta perwakilan dari Polda Jatim yang turut memaparkan penanganan kasus-kasus korupsi dan pidana umum.
Adies menyoroti masih adanya beberapa temuan yang belum ditindaklanjuti sepenuhnya.
Namun, pihak BPK telah menyiapkan agenda lanjutan yang akan dijalankan pada semester II-2025. Pemeriksaan lanjutan ini mencakup seluruh kabupaten/kota dan BUMD di Jatim.
Baca juga: Laporan ICRJ: Kasus Pidana Mati 2024 Meningkat, 562 Tunggu Dieksekusi
“Memang masih ada beberapa kasus yang belum ditindaklanjuti, namun sudah masuk ke dalam daftar semester dua. Rencana pemeriksaan juga telah mencakup semua bidang. Saya pikir kerja BPK Jatim sudah sangat baik,” ujar legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut.
Di sisi lain, Adies turut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Surabaya yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 13 kali berturut-turut dari BPK.
“Mudah-mudahan bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan. Tadi juga kami lihat belum ada temuan berarti untuk Kota Surabaya. Kalaupun ada, hanya masalah kecil seperti parkir liar yang sudah ditangani,” katanya.
Melalui kunjungan ini, DPR RI berharap sinergi antara lembaga negara, baik pusat maupun daerah, dapat terus diperkuat dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
