Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

KOMPAS.com – Anggota Tim Pengawas Haji (Timwas) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Saan Mustopa, menekankan pentingnya pembenahan sistem haji Indonesia secara menyeluruh dan terintegrasi dengan sistem milik Pemerintah Arab Saudi.

Hal tersebut dikatakan Saan Mustopa saat Rapat Evaluasi Tim Pengawas (Timwas) Haji di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).

Saan mengungkapkan, tingginya jumlah jemaah haji asal Indonesia yang wafat menjadi perhatian serius. Sebagaimana disampaikan dalam Nota Diplomasi Pemerintah Saudi ke Pemerintah Indonesia, lebih 50 persen dari total jemaah dunia yang meninggal berasal dari jemaah haji Indonesia.

Menurut Saan, salah satu pemicu meninggalnya jemaah haji Indonesia adalah lamanya masa tunggu jemaah haji. Akibatnya banyak jemaah yang berangkat haji dalam kondisi usia lanjut dan rentan sakit.

“Jemaah kita mendaftar di usia 50(tahun), tapi berangkatnya di usia 75 tahun karena harus menunggu hingga 25 tahun. Akibatnya, banyak yang berangkat dalam kondisi tidak sehat, bahkan ada yang meninggal sebelum sempat berangkat,” ujar Saan seperti diberitakan dpr.go.id, Selasa. 

Baca juga: Dorong Pelayanan Haji Lebih Profesional, Timwas DPR Usul 1 Syarikah per Embarkasi

Untuk itu, ia mengusulkan adanya sistem pemetaan kesehatan jemaah yang memungkinkan jemaah dengan kondisi fisik lebih prima diprioritaskan berangkat lebih awal.

Skema tersebut, menurutnya, dapat menekan angka kematian sekaligus meningkatkan citra dan evaluasi pelayanan jemaah haji Indonesia di mata Pemerintah Arab Saudi.

Selain soal kesehatan jemaah, Saan juga menyoroti aspek transportasi yang masih menjadi salah satu sumber keluhan dan ketidakefisienan pelayanan.

Ia menyoroti penggunaan kendaraan yang tidak sesuai standar dan menyebutkan insiden, seperti bus mogok dan keterlambatan penjemputan yang menyebabkan jemaah terpaksa berjalan kaki dalam kondisi cuaca ekstrem.

“Transportasi yang tidak sesuai syarat Saudi harus dibenahi. Jangan lagi pakai bus sekolah atau bus tua. Kita butuh sistem transportasi yang layak, aman, dan terintegrasi dengan sistem Arab Saudi,” tegas Wakil Ketua DPR RI ini.

Lebih lanjut, ia mengusulkan pentingnya pembenahan sistem e-Hajj dan Siskohat agar benar-benar terhubung secara real time dengan sistem Arab Saudi.

Baca juga: Wacana Umrah dan Haji Jalur Laut, Menag: Prospektif dan Lebih Terjangkau

Menurutnya, integrasi ini penting untuk memastikan sinkronisasi data jemaah, pengaturan akomodasi, transportasi, dan pelayanan lainnya dapat berjalan efisien dan responsif.

Saan juga mengangkat persoalan monopoli penyedia layanan (syarikah) yang menjadi salah satu penyebab lemahnya kontrol terhadap mutu pelayanan.

Ia menilai perlu adanya diversifikasi syarikah berdasarkan embarkasi, sehingga muncul kompetisi yang sehat dan meningkatkan kualitas layanan.

“Kalau hanya satu syarikah yang mengelola, tidak ada saingan, tidak ada kontrol. Kita harus dorong agar ada 14 syarikah, sesuai dengan 14 embarkasi di Indonesia. Dengan begitu, masing-masing akan bertanggung jawab terhadap wilayahnya,” jelas Politisi Fraksi Partai Nasdem ini.

Ia mencontohkan syarikah MCDC yang melayani 15.000 jemaah, mampu menyediakan lebih dari 3.000 sofa bed sebagai bentuk inovasi pelayanan. Hal semacam ini, bisa menjadi model yang diperluas jika ada kompetisi antar-syarikah.

Saan menekankan pentingnya memutus rantai masalah klasik yang terus berulang setiap musim haji.

Baca juga: DPR Minta BP Haji Bentuk Penegak Hukum Berantas Oknum pada Pelaksanaan Haji 2026

Ia mendesak agar Indonesia menciptakan sistem haji yang adaptif terhadap dinamika dan kebijakan Arab Saudi, dengan semangat kolaborasi dan integrasi.

“Kita harus menciptakan sistem yang terintegrasi dengan Pemerintah Saudi. Itu satu-satunya cara agar kita bisa lebih cepat beradaptasi, sekaligus meningkatkan standar pelayanan jemaah kita dari Grade D menjadi setidaknya B atau bahkan A,” ujarnya.