Atasi Pengangguran, Wakil Ketua DPR RI Dorong Kolaborasi Vokasi, Industri, dan Pesantren

Kompas.com - 17/07/2025, 20:38 WIB
Tsabita Naja,
Dwinh

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia tercatat sebesar 5,32 persen atau setara 7,2 juta jiwa per Februari 2025, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Angka ini didominasi oleh lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal menilai tingginya angka pengangguran sebagai beban struktural yang harus dipecahkan.

Salah satu solusi yang diusulkan Cucun adalah melakukan transformasi pendidikan, khususnya di sektor pendidikan vokasi dan pesantren.

Atas dasar itu, Cucun mengadakan Focus Group Discussion ( FGD) bersama SMK Mitra Industri Bekasi dan Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) di Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025). Kegiatan ini juga dihadiri Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian.

Baca juga: FGD STIP Jakarta: BPSDM Perhubungan Perkuat Standar Kompetensi Kerja

FGD bersama SMK Mitra Industri Bekasi dan TMMIN menjadi ruang kolaborasi antara dunia usaha, pendidikan vokasi, dan program percepatan transformasi pesantren berbasis keterampilan kerja.

“Kawasan industri MM2100 dan Akademi Toyota telah berkontribusi dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Kami ingin pengalaman ini bisa diintegrasikan dengan dunia pesantren,” ujar Cucun dilansir dari laman dpr.go.id, Rabu (16/7/2025).

Menurut Cucun, kolaborasi ini bertujuan menjembatani ketidaksesuaian antara pendidikan dengan kebutuhan industri.

Sebagai langkah nyata, FGD tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menjalankan proyek percontohan berupa pembinaan di 30 pesantren yang akan dikoneksikan langsung dengan dunia usaha.

Baca juga: BSU 2025 Dicairkan, Ibu Tunggal di Tangerang Gunakan untuk Biaya Anak di Pesantren

Program itu ditargetkan dapat menciptakan lulusan pesantren yang memiliki kompetensi siap kerja, khususnya lulusan dari SMK berbasis pesantren.

“Minimal, setelah lulus mereka tidak lagi kebingungan mencari pekerjaan karena sudah punya off-taker. Ini upaya kami menekan angka pengangguran terbuka,” ungkap Cucun.

Ia juga menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus berpihak secara nyata.

“Jangan sampai anggaran pendidikan tidak berdampak karena tidak tersambung dengan kebutuhan riil industri,” tegas politisi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Baca juga: Anggota DPR Fraksi PKB Pertanyakan Program Rusun Pesantren Dihapus Kementerian PKP

Secercah harapan

Dalam kesempatan tersebut, Cucun mengungkapkan bahwa SMK Mitra Industri Bekasi dan Akademi Toyota merupakan dua contoh institusi pendidikan yang berhasil menjalin hubungan erat dengan industri.

Akademi Toyota bahkan telah menjadi pusat pelatihan dan pencetak teknisi otomotif yang berstandar global.

Kerja sama serupa diharapkan bisa direplikasi di lingkungan pesantren melalui pendekatan yang kontekstual.

Baca juga: Kemendikdasmen: Pendidikan Dasar Gratis Sekolah Negeri-Swasta Dilakukan Bertahap

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikdasmen menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini dan siap memfasilitasi program kolaboratif antara dunia pendidikan dan usaha, termasuk penyusunan kurikulum berbasis industri serta pelatihan guru produktif.

Adapun program kolaborasi yang digagas Cucun telah sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mendorong keterkaitan dan kesesuaian antara pendidikan dan industri.

Selain itu, Presiden Prabowo juga ingin menjadikan pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi dan vokasi berbasis keunggulan lokal.

Oleh karena itu, Cucun berharap proyek percontohan ini tidak hanya berhenti pada 30 pesantren, tetapi berkembang menjadi program nasional.

“Kami ingin negara hadir mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak hanya di atas kertas, tetapi manfaatnya terasa bagi anak-anak muda di seluruh pelosok, termasuk dari pesantren,” ucapnya.

Baca juga: Cek Kesehatan Gratis Mulai Sasar Anak Sekolah, Diawali di Pesantren

Terkini Lainnya
Puan Maharani Apresiasi Kiprah Muhammadiyah dalam Membangun Bangsa

Puan Maharani Apresiasi Kiprah Muhammadiyah dalam Membangun Bangsa

DPR
Marak Kasus Bullying di Sekolah, Puan Desak Evaluasi Menyeluruh

Marak Kasus Bullying di Sekolah, Puan Desak Evaluasi Menyeluruh

DPR
DPR RI Terima Hasil Pemeriksaan BPK Semester I-2025, Puan: Bisa Jadi Bahan Masukan untuk Dewan

DPR RI Terima Hasil Pemeriksaan BPK Semester I-2025, Puan: Bisa Jadi Bahan Masukan untuk Dewan

DPR
Komisi DPR RI Dapat Mitra Kerja Baru, Ini Daftarnya

Komisi DPR RI Dapat Mitra Kerja Baru, Ini Daftarnya

DPR
DPR Sahkan UU KUHAP Baru, Puan Jelaskan Urgensi Pembaruan

DPR Sahkan UU KUHAP Baru, Puan Jelaskan Urgensi Pembaruan

DPR
Sesuai Keputusan MKD, Puan Pastikan Adies Kadir Aktif Kembali Sebagai Wakil Ketua DPR

Sesuai Keputusan MKD, Puan Pastikan Adies Kadir Aktif Kembali Sebagai Wakil Ketua DPR

DPR
Dasco Tegaskan DPR Akan Kaji Putusan MK Soal Larangan Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil

Dasco Tegaskan DPR Akan Kaji Putusan MK Soal Larangan Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil

DPR
Puan Ajak Ketua Parlemen Korsel Perkuat Kerja Sama Investasi Hijau hingga Budaya

Puan Ajak Ketua Parlemen Korsel Perkuat Kerja Sama Investasi Hijau hingga Budaya

DPR
Puan Maharani Soroti Krisis Palestina dan Sudan di Forum MIKTA 2025

Puan Maharani Soroti Krisis Palestina dan Sudan di Forum MIKTA 2025

DPR
Rating PMI Manufaktur RI Naik, Anggota Komisi VII DPR: Kita Tidak Boleh Terlena

Rating PMI Manufaktur RI Naik, Anggota Komisi VII DPR: Kita Tidak Boleh Terlena

DPR
DPR Dukung Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi untuk 1.116 Warga, Termasuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto

DPR Dukung Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi untuk 1.116 Warga, Termasuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto

DPR
Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

DPR
Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

DPR
Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

DPR
Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com