DPR akan Revisi UU Haji dan Umrah, Cucun: KBIH Wajib Dilibatkan

Kompas.com - 13/06/2025, 16:50 WIB
Dwi NH

Penulis

KOMPAS.com - Ketua Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Salah satunya adalah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), yang dinilai memiliki peran strategis dalam membina dan mendampingi jemaah.

“Secara pribadi saya tidak setuju jika KBIH tidak dilibatkan. Kita akan undang mereka. Semua stakeholder di negeri ini harus ikut dalam penyusunan revisi UU Haji dan Umrah,” ujar Cucun seperti  yang dikutip dari laman dpr.go.id, Jumat (13/6/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Cucun saat berada di Sektor 7, Makkah, Arab Saudi, Kamis (12/6/2025).

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan bahwa KBIH tidak hanya memberikan pembelajaran teori, tetapi juga mendampingi jemaah secara menyeluruh.

Baca juga: Berapa Kali Rasulullah Melaksanakan Ibadah Haji Sepanjang Hidupnya?

Mereka membimbing sejak jauh hari sebelum keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah haji secara langsung.

"Mereka membimbing manasik bahkan selama setahun. Mereka memahami betul seluk-beluk ibadah haji dan hadir langsung di Tanah Suci. Ini tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh pemerintah," imbuh Wakil Ketua DPR RI tersebut.

Kendati demikian, Cucun juga menyoroti perlunya peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap KBIH.

Ia merespons sejumlah keluhan terkait monopoli tenda oleh KBIH di Arafah dan Mina yang dinilai mengganggu kenyamanan jemaah lain.

Baca juga: Janji Haji Furoda Fiktif, Uang Jemaah Purworejo Dipakai Investasi Perumahan

"Semua pihak harus sadar bahwa tempat di Arafah dan Mina terbatas. KBIH juga harus saling menghormati dan menjaga toleransi," tegas Cucun.

Ia menambahkan, pelibatan KBIH dalam penyusunan regulasi adalah bagian dari prinsip partisipatif dalam perumusan kebijakan publik. Hal ini akan memperkuat penyelenggaraan ibadah haji yang lebih tertib, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan jemaah.

Terkini Lainnya
Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

DPR
Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

DPR
Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

DPR
Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

DPR
Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket

Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket

DPR
Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi

Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi

DPR
Atasi Pengangguran, Wakil Ketua DPR RI Dorong Kolaborasi Vokasi, Industri, dan Pesantren

Atasi Pengangguran, Wakil Ketua DPR RI Dorong Kolaborasi Vokasi, Industri, dan Pesantren

DPR
Adang Daradjatun Terpilih jadi Wakil Ketua MKD DPR, Pengawasan Etika Bakal Diperkuat

Adang Daradjatun Terpilih jadi Wakil Ketua MKD DPR, Pengawasan Etika Bakal Diperkuat

DPR
Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda

Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda

DPR
Buka Forum Bakohumas, Cucun Ahmad Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik di DPR

Buka Forum Bakohumas, Cucun Ahmad Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik di DPR

DPR
24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

DPR
Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

DPR
Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

DPR
Dorong Pelayanan Haji Lebih Profesional, Timwas DPR Usul 1 Syarikah per Embarkasi

Dorong Pelayanan Haji Lebih Profesional, Timwas DPR Usul 1 Syarikah per Embarkasi

DPR
Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Cucun: Boleh Tambah Halaman, tapi Jangan Robek Lembaran

Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Cucun: Boleh Tambah Halaman, tapi Jangan Robek Lembaran

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke