DPR akan Revisi UU Haji dan Umrah, Cucun: KBIH Wajib Dilibatkan

Kompas.com - 13/06/2025, 16:50 WIB
Dwi NH

Penulis

KOMPAS.com - Ketua Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Salah satunya adalah Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), yang dinilai memiliki peran strategis dalam membina dan mendampingi jemaah.

“Secara pribadi saya tidak setuju jika KBIH tidak dilibatkan. Kita akan undang mereka. Semua stakeholder di negeri ini harus ikut dalam penyusunan revisi UU Haji dan Umrah,” ujar Cucun seperti  yang dikutip dari laman dpr.go.id, Jumat (13/6/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Cucun saat berada di Sektor 7, Makkah, Arab Saudi, Kamis (12/6/2025).

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menjelaskan bahwa KBIH tidak hanya memberikan pembelajaran teori, tetapi juga mendampingi jemaah secara menyeluruh.

Baca juga: Berapa Kali Rasulullah Melaksanakan Ibadah Haji Sepanjang Hidupnya?

Mereka membimbing sejak jauh hari sebelum keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah haji secara langsung.

"Mereka membimbing manasik bahkan selama setahun. Mereka memahami betul seluk-beluk ibadah haji dan hadir langsung di Tanah Suci. Ini tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh pemerintah," imbuh Wakil Ketua DPR RI tersebut.

Kendati demikian, Cucun juga menyoroti perlunya peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap KBIH.

Ia merespons sejumlah keluhan terkait monopoli tenda oleh KBIH di Arafah dan Mina yang dinilai mengganggu kenyamanan jemaah lain.

Baca juga: Janji Haji Furoda Fiktif, Uang Jemaah Purworejo Dipakai Investasi Perumahan

"Semua pihak harus sadar bahwa tempat di Arafah dan Mina terbatas. KBIH juga harus saling menghormati dan menjaga toleransi," tegas Cucun.

Ia menambahkan, pelibatan KBIH dalam penyusunan regulasi adalah bagian dari prinsip partisipatif dalam perumusan kebijakan publik. Hal ini akan memperkuat penyelenggaraan ibadah haji yang lebih tertib, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan jemaah.

Terkini Lainnya
24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

DPR
Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

DPR
Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

DPR
Dorong Pelayanan Haji Lebih Profesional, Timwas DPR Usul 1 Syarikah per Embarkasi

Dorong Pelayanan Haji Lebih Profesional, Timwas DPR Usul 1 Syarikah per Embarkasi

DPR
Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Cucun: Boleh Tambah Halaman, tapi Jangan Robek Lembaran

Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Cucun: Boleh Tambah Halaman, tapi Jangan Robek Lembaran

DPR
Hadiri Fatayat NU, Cucun Ahmad Tegaskan Negara Harus Lindungi Perempuan

Hadiri Fatayat NU, Cucun Ahmad Tegaskan Negara Harus Lindungi Perempuan

DPR
WNI Ditahan Junta Myanmar, Wakil Ketua DPR Dorong Pemerintah Tempuh Jalur Diplomasi untuk Pembebasan

WNI Ditahan Junta Myanmar, Wakil Ketua DPR Dorong Pemerintah Tempuh Jalur Diplomasi untuk Pembebasan

DPR
Polemik Pulau Enggano, Wakil Ketua DPR RI Soroti Keterbatasan Akses Transportasi

Polemik Pulau Enggano, Wakil Ketua DPR RI Soroti Keterbatasan Akses Transportasi

DPR
Pemerintah Kirim Daftar Nama Calon Dubes, DPR Segera Lakukan Fit and Proper Test

Pemerintah Kirim Daftar Nama Calon Dubes, DPR Segera Lakukan Fit and Proper Test

DPR
HUT Ke-79 Bhayangkara, Komisi III Minta Polri Tingkatkan Profesionalisme dan Transformasi Digital

HUT Ke-79 Bhayangkara, Komisi III Minta Polri Tingkatkan Profesionalisme dan Transformasi Digital

DPR
Presiden Prabowo Komitmen Kembangkan Pesantren, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Jalankan UU Pesantren

Presiden Prabowo Komitmen Kembangkan Pesantren, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Jalankan UU Pesantren

DPR
Aher Jabat Ketua BAM, DPR Minta Respons Cepat atas Aspirasi Publik

Aher Jabat Ketua BAM, DPR Minta Respons Cepat atas Aspirasi Publik

DPR
Dasco: RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi KUHAP Selesai

Dasco: RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi KUHAP Selesai

DPR
Kursi Dubes RI di Pos Kunci Masih Kosong, Dasco: DPR Tunggu Pengajuan Resmi dari Pemerintah

Kursi Dubes RI di Pos Kunci Masih Kosong, Dasco: DPR Tunggu Pengajuan Resmi dari Pemerintah

DPR
BUMDes Bisa Untung Rp Miliar Per Tahun, Wakil Ketua DPR Ajak Desa Manfaatkan Koperasi Merah Putih

BUMDes Bisa Untung Rp Miliar Per Tahun, Wakil Ketua DPR Ajak Desa Manfaatkan Koperasi Merah Putih

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke