Hadapi Krisis Iklim dan Perdagangan Karbon, Komisi IV DPR Usulkan UU Kehutanan Baru

Kompas.com - 26/05/2025, 19:33 WIB
Dwi NH

Penulis

KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Kehutanan, I Nyoman Adi Wiryatama, mengusulkan pembentukan undang-undang (UU) kehutanan baru untuk menggantikan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. 

Menurutnya, regulasi lama itu tidak lagi relevan menghadapi kompleksitas tantangan kehutanan masa kini.

“Perkembangan kebutuhan terhadap hutan saat ini sangat kompleks. Bukan hanya soal pengelolaan dan pemanfaatan, tapi juga menyangkut hak masyarakat adat, krisis iklim, hingga perdagangan karbon. Revisi parsial tidak cukup lagi,” ujar Adi seperti yang dikutip dari laman dpr.go.id, Senin (26/5/2025).

Baca juga: Bahlil Minta Kontraktor Migas Ikut Garap Fasilitas Penangkap Karbon

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai, hutan tidak bisa lagi dipandang sebagai entitas terpisah dari manusia.

Ia menekankan pentingnya pengakuan hukum terhadap peran komunitas lokal dan masyarakat adat sebagai penjaga hutan.

“Selama ini hutan dipandang terpisah dari manusia. Padahal masyarakat adat adalah penjaga terbaik hutan. Mereka harus diakui secara hukum sebagai subjek penting dalam pengelolaan hutan,” katanya.

Baca juga: Hutan Bakau Terjepit El Nino-La Nina: Ancaman Ganda yang Mematikan

Adi mengusulkan agar UU baru tentang Kehutanan dan Pengelolaannya memuat empat aspek utama, yakni:

  • Kejelasan prosedur dan penguatan hak masyarakat hukum adat (MHA);
  • Mekanisme partisipatif dalam pelibatan masyarakat sekitar hutan;
  • Kerangka hukum yang adaptif terhadap krisis iklim dan perdagangan karbon;
  • Penataan ulang izin usaha dan sanksi berbasis tanggung jawab ekologis.

Adi juga menyoroti pentingnya integrasi antara pelestarian hutan dan sektor pariwisata. 

Menurutnya, wilayah-wilayah seperti Bali dan Nusa Tenggara memiliki potensi besar untuk pengembangan ekowisata berbasis pelestarian hutan.

“Kehutanan dan pariwisata tidak bisa lagi dipisahkan. Ekowisata adalah potensi besar, terutama jika masyarakat lokal dilibatkan aktif dan menjadi penerima manfaat,” jelas Adi.

Baca juga: 22 Motor Knalpot Brong Diamankan Saat Tes Pendadaran PSHT di Sragen, Polisi: Jangan Lagi Ganggu Masyarakat

Ia menegaskan, tanpa pembaruan regulasi yang menyeluruh, pengelolaan hutan di Indonesia akan tertinggal dari dinamika global dan gagal menjawab tantangan keberlanjutan jangka panjang.

“UU baru harus berpihak pada keberlanjutan, keadilan ekologis, dan kedaulatan rakyat atas ruang hidupnya,” pungkas Adi.

Terkini Lainnya
24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

DPR
Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

DPR
Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

DPR
Dorong Pelayanan Haji Lebih Profesional, Timwas DPR Usul 1 Syarikah per Embarkasi

Dorong Pelayanan Haji Lebih Profesional, Timwas DPR Usul 1 Syarikah per Embarkasi

DPR
Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Cucun: Boleh Tambah Halaman, tapi Jangan Robek Lembaran

Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Cucun: Boleh Tambah Halaman, tapi Jangan Robek Lembaran

DPR
Hadiri Fatayat NU, Cucun Ahmad Tegaskan Negara Harus Lindungi Perempuan

Hadiri Fatayat NU, Cucun Ahmad Tegaskan Negara Harus Lindungi Perempuan

DPR
WNI Ditahan Junta Myanmar, Wakil Ketua DPR Dorong Pemerintah Tempuh Jalur Diplomasi untuk Pembebasan

WNI Ditahan Junta Myanmar, Wakil Ketua DPR Dorong Pemerintah Tempuh Jalur Diplomasi untuk Pembebasan

DPR
Polemik Pulau Enggano, Wakil Ketua DPR RI Soroti Keterbatasan Akses Transportasi

Polemik Pulau Enggano, Wakil Ketua DPR RI Soroti Keterbatasan Akses Transportasi

DPR
Pemerintah Kirim Daftar Nama Calon Dubes, DPR Segera Lakukan Fit and Proper Test

Pemerintah Kirim Daftar Nama Calon Dubes, DPR Segera Lakukan Fit and Proper Test

DPR
HUT Ke-79 Bhayangkara, Komisi III Minta Polri Tingkatkan Profesionalisme dan Transformasi Digital

HUT Ke-79 Bhayangkara, Komisi III Minta Polri Tingkatkan Profesionalisme dan Transformasi Digital

DPR
Presiden Prabowo Komitmen Kembangkan Pesantren, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Jalankan UU Pesantren

Presiden Prabowo Komitmen Kembangkan Pesantren, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Jalankan UU Pesantren

DPR
Aher Jabat Ketua BAM, DPR Minta Respons Cepat atas Aspirasi Publik

Aher Jabat Ketua BAM, DPR Minta Respons Cepat atas Aspirasi Publik

DPR
Dasco: RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi KUHAP Selesai

Dasco: RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi KUHAP Selesai

DPR
Kursi Dubes RI di Pos Kunci Masih Kosong, Dasco: DPR Tunggu Pengajuan Resmi dari Pemerintah

Kursi Dubes RI di Pos Kunci Masih Kosong, Dasco: DPR Tunggu Pengajuan Resmi dari Pemerintah

DPR
BUMDes Bisa Untung Rp Miliar Per Tahun, Wakil Ketua DPR Ajak Desa Manfaatkan Koperasi Merah Putih

BUMDes Bisa Untung Rp Miliar Per Tahun, Wakil Ketua DPR Ajak Desa Manfaatkan Koperasi Merah Putih

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke