Jelang Pelaksanaan Haji 2025, Puan Minta Pemerintah Prioritaskan Kelompok Rentan

Kompas.com - 21/05/2025, 13:53 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: Dok/vel Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani.

KOMPAS.com – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan perlindungan maksimal bagi kelompok rentan, khususnya jemaah haji lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas, menjelang pelaksanaan Ibadah Haji 2025. 

Ia menekankan pentingnya pelayanan yang inklusif dan ramah terhadap kebutuhan mereka.

“Kita ketahui bersama, pelayanan bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan ibadah haji masih menjadi tantangan tersendiri,” ujar Puan seperti yang dikutip dari laman dpr.go.id, Rabu (21/5/2025).

Ia berharap seluruh pihak, khususnya Kementerian Agama (Kemenag), menjamin pelayanan yang optimal bagi para jemaah lansia dan disabilitas. 

Menurut data Kemenag, hingga saat ini sudah ada 101.678 jemaah haji Indonesia yang tiba di Tanah Suci. Sekitar 21.930 di antaranya atau hampir 22 persen merupakan jemaah lansia.

Baca juga: Ingin Buang Jimat, Lansia 89 Tahun Tewas Mengapung di Sungai Bulus, Bantul

“Jumlah jemaah lansia cukup besar. Mereka sudah menunggu antrean puluhan tahun. Maka, segala kebutuhan mereka harus dipastikan terpenuhi dengan baik,” kata Puan.

Sebagai langkah konkret, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi telah menyiapkan armada bus shalawat inklusif. 

Sebanyak 32 unit bus khusus dilengkapi dengan akses tangga landai, ruang kursi roda, serta fasilitas keselamatan tambahan untuk memudahkan mobilitas jemaah dari hotel ke Masjidil Haram.

"Memastikan pelayanan yang baik bagi semua jemaah, termasuk kelompok lansia, sudah menjadi tugas penyelenggara ibadah haji," tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Puan juga mendorong PPIH menyiapkan petugas haji yang memiliki pelatihan khusus dalam perawatan lansia. 

Baca juga: Prabowo Ingatkan Petugas Haji: Jemaah Lansia Harus Benar-benar Diurus, Mereka Telah Menunggu Lama

Ia mengusulkan kerja sama lintas kementerian, seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan, guna memastikan layanan haji inklusif bagi kelompok rentan.

“Seluruh kementerian terkait harus bersinergi untuk memastikan penyelenggaraan haji yang baik bagi semua, termasuk bagi lansia dan disabilitas,” tutur Puan.

Tak hanya di dalam negeri, Puan juga mendorong pemerintah menjalin komunikasi intensif dengan otoritas Arab Saudi agar infrastruktur publik di Mekkah dan Madinah semakin ramah lansia dan penyandang disabilitas.

“Negara harus menjamin hak-hak lansia terpenuhi. Fasilitas selama musim haji harus inklusif bagi semua kelompok, terutama yang paling rentan,” ujarnya.

Baca juga: Burhanuddin Muhtadi Ungkap Titik Lemah Dedi Mulyadi, Rentan Blunder dan Politically Incorrect

Menurut Puan, kesuksesan penyelenggaraan haji tidak hanya dilihat dari aspek teknis, seperti kelancaran keberangkatan atau kuota, tetapi juga dari perlindungan dan pelayanan negara kepada seluruh jemaah, terutama mereka yang rentan.

“Haji yang sukses adalah haji yang memungkinkan setiap jemaah beribadah dengan tenang, aman, dan bermartabat,” ujarnya.

Terkini Lainnya
Jelang Pelaksanaan Haji 2025, Puan Minta Pemerintah Prioritaskan Kelompok Rentan
Jelang Pelaksanaan Haji 2025, Puan Minta Pemerintah Prioritaskan Kelompok Rentan
DPR
Polemik Pemotongan Komisi Ojol, DPR Upayakan Cari Win-win Solution
Polemik Pemotongan Komisi Ojol, DPR Upayakan Cari Win-win Solution
DPR
Wakil Ketua DPR: Jangan Ada Jemaah Haji yang Terlantar
Wakil Ketua DPR: Jangan Ada Jemaah Haji yang Terlantar
DPR
Tinjau Pelaksanaan Makkah Route, Wakil Ketua DPR: Ini Inovasi untuk Tingkatkan Kualitas Penyelenggaraan Haji
Tinjau Pelaksanaan Makkah Route, Wakil Ketua DPR: Ini Inovasi untuk Tingkatkan Kualitas Penyelenggaraan Haji
DPR
Adies Kadir: DPR RI Dorong PUIC Jadi Forum Penggerak Perdamaian dan Keadilan Dunia Islam
Adies Kadir: DPR RI Dorong PUIC Jadi Forum Penggerak Perdamaian dan Keadilan Dunia Islam
DPR
Jakarta Declaration: Tuntut Kemerdekaan Palestina hingga Penyelidikan Kejahatan Kemanusiaan Netanyahu 
Jakarta Declaration: Tuntut Kemerdekaan Palestina hingga Penyelidikan Kejahatan Kemanusiaan Netanyahu 
DPR
Desak TNI Buka Suara soal Penjagaan Kejaksaan, Puan: Publik Butuh Penjelasan Resmi
Desak TNI Buka Suara soal Penjagaan Kejaksaan, Puan: Publik Butuh Penjelasan Resmi
DPR
Amunisi TNI Tewaskan Warga Sipil, Puan Maharani Minta Panglima dan Danrem Dipanggil
Amunisi TNI Tewaskan Warga Sipil, Puan Maharani Minta Panglima dan Danrem Dipanggil
DPR
Konferensi Ke-19 PUIC Lahirkan Jakarta Declaration, Puan: Komitmen Kolektif Perjuangkan Keadilan bagi Palestina
Konferensi Ke-19 PUIC Lahirkan Jakarta Declaration, Puan: Komitmen Kolektif Perjuangkan Keadilan bagi Palestina
DPR
Pimpin Pengesahan Jakarta Declaration, Puan Tegaskan Dukungan PUIC untuk Palestina
Pimpin Pengesahan Jakarta Declaration, Puan Tegaskan Dukungan PUIC untuk Palestina
DPR
Di Konferensi Ke-19 PUIC, Puan Ajak Komunitas Internasional Tingkatan Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina
Di Konferensi Ke-19 PUIC, Puan Ajak Komunitas Internasional Tingkatan Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina
DPR
Puan Ajak Parlemen OKI Perjuangkan Perdamaian dan Keadilan di Gaza
Puan Ajak Parlemen OKI Perjuangkan Perdamaian dan Keadilan di Gaza
DPR
Di Konferensi Ke-19 PUIC, Indonesia Tegaskan Komitmennya Dukung Kemerdekaan Palestina
Di Konferensi Ke-19 PUIC, Indonesia Tegaskan Komitmennya Dukung Kemerdekaan Palestina
DPR
Buka Forum PUIC Ke-19, Puan Tegaskan Tolak Gagasan Relokasi Warga Palestina dari Gaza
Buka Forum PUIC Ke-19, Puan Tegaskan Tolak Gagasan Relokasi Warga Palestina dari Gaza
DPR
Puan Pimpin Sidang Pembukaan Konferensi Ke-19 PUIC, Ini Agendanya
Puan Pimpin Sidang Pembukaan Konferensi Ke-19 PUIC, Ini Agendanya
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke