Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya

Kompas.com - 24/10/2024, 19:06 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya berkomitmen melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang sempat terhenti di periode sebelumnya. 

Sebagai langkah awal, Willy dan Komisi XIII bersiap membuka diskusi dengan pemerintah.

Dia berharap, pembahasan ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi langkah nyata dalam memperkuat integritas dan memberantas praktik korupsi di Indonesia. 

Willy mengatakan, pihaknya siap berdiskusi dengan pemerintah untuk merumuskan langkah konkret pengesahan RUU yang dianggap krusial dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Bersama mitra, kami akan memastikan bahwa undang-undang ini memiliki irama, frekuensi, dan kebutuhan kerja yang sama. Kami tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” ujarnya melansir dpr.go.id, Kamis (24/10/2024). 

Willy mengungkapkan, rencana rapat dengan mitra komisi, termasuk Menteri Hukum dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), telah diagendakan pekan depan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan.

Baca juga: Baleg DPR RI: Pembahasan RUU Perampasan Aset Belum Masuk Agenda Prioritas

Politisi Partai Nasdem itu menjelaskan, dalam setiap periode, Komisi XIII hanya memiliki jatah untuk membahas dua RUU prioritas. 

Hal itu membutuhkan strategi yang cermat dalam memilih rancangan yang akan diajukan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. 

"Nanti kami akan bahas rencana RUU yang akan kami usulkan," lanjutnya.

Pentingnya RUU Perampasan Aset juga sempat disinggung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), sebelum masa jabatannya berakhir. 

"RUU ini sangat penting untuk pemberantasan korupsi dan harus segera diselesaikan oleh DPR," kata Jokowi.

Selain itu, Ketua DPR periode 2019-2024 Puan Maharani memberikan sinyal bahwa RUU itu akan menjadi perhatian utama bagi anggota dewan di periode mendatang. 

Dengan waktu yang semakin mepet, Puan menekankan urgensi untuk memprioritaskan penyelesaian RUU Perampasan Aset.

Baca juga: DPR Baru Diharap Sahkan RUU Perampasan Aset demi Kepastian Hukum

Dengan tekad yang bulat dan dukungan dari semua pihak, realisasikan RUU Perampasan Aset diharapkan mendekati kenyataan. 

 

 

Terkini Lainnya
Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

DPR
Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

DPR
Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

DPR
Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

DPR
Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket

Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket

DPR
Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi

Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi

DPR
Atasi Pengangguran, Wakil Ketua DPR RI Dorong Kolaborasi Vokasi, Industri, dan Pesantren

Atasi Pengangguran, Wakil Ketua DPR RI Dorong Kolaborasi Vokasi, Industri, dan Pesantren

DPR
Adang Daradjatun Terpilih jadi Wakil Ketua MKD DPR, Pengawasan Etika Bakal Diperkuat

Adang Daradjatun Terpilih jadi Wakil Ketua MKD DPR, Pengawasan Etika Bakal Diperkuat

DPR
Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda

Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda

DPR
Buka Forum Bakohumas, Cucun Ahmad Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik di DPR

Buka Forum Bakohumas, Cucun Ahmad Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik di DPR

DPR
24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

DPR
Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

DPR
Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

DPR
Dorong Pelayanan Haji Lebih Profesional, Timwas DPR Usul 1 Syarikah per Embarkasi

Dorong Pelayanan Haji Lebih Profesional, Timwas DPR Usul 1 Syarikah per Embarkasi

DPR
Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Cucun: Boleh Tambah Halaman, tapi Jangan Robek Lembaran

Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Cucun: Boleh Tambah Halaman, tapi Jangan Robek Lembaran

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke