Resmi Tambah 2 Komisi, DPR Maksimalkan Sektor ESDM, Hukum, hingga Imigrasi

KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI) Puan Maharani mengungkapkan bahwa pihaknya resmi menambah dua komisi pada periode 2024-2029, yakni Komisi XII dan Komisi XIII, sehingga akan ada 13 komisi di Parlemen.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) pada Badan Musyawarah (Bamus) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

“Komisi XII akan membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM), sedangkan Komisi XIII akan membidangi hukum, reformasi, dan hak asasi manusia (HAM), termasuk juga hal-hal di sektor imigrasi,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Senin.

Puan melanjutkan, Pimpinan delapan Fraksi di DPR RI secara resmi telah menetapkan jumlah Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) beserta jumlah pimpinan komisi dari semua fraksi yang ada di parlemen.

Baca juga: Puan: Komisi XII DPR Akan Bidangi Sektor Energi, Komisi XIII Isu Hukum

“Setelah kemarin diumumkan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo, tentu saja kami akan menyelesaikan kepemimpinan dari setiap komisi dan AKD untuk dilakukan pada Selasa berikutnya,” paparnya.

Selain itu, Puan juga mengatakan bahwa tidak ada penambahan bangunan seiring dengan penambahan dua komisi tersebut di parlemen.

“Memang sudah disiapkan ruangan yang sudah tersedia. Ke depannya akan dapat ditempati untuk Komisi XII dan Komisi XIII,” ungkapnya.

Terakhir, Puan menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung pemerintahan Kabinet Merah Putih Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melalui parlemen.

Baca juga: Besok, DPR Gelar Rapat Paripurna Pengesahan Pimpinan dan Mitra Kerja Komisi

“Jadi kita sama-sama membangun Indonesia dan bagaimana membuat Indonesia menjadi lebih maju, menjadi lebih baik, menjadi lebih dikenal luas oleh dunia internasional melalui parlemen,” ujarnya.

Perlu diketahui, Rapim tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.