Puan Ungkap Pesan DPR Kepada Herindra, Ketua BIN yang Baru

Kompas.com - 16/10/2024, 21:11 WIB
Novyana,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI) Puan Maharani memimpin uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Letnan Jenderal (Letjen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Purn) Muhammad Herindra sebagai calon Ketua Badan Intelijen Negara (KaBIN).

Agenda tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Fit and proper test kepada Herindra yang menggantikan Budi Gunawan itu dilakukan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan surat permohonan kepada DPR tentang pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan kepala BIN.

Puan menjelaskan, setelah proses pengujian secara tertutup selama satu jam, Herindra dinyatakan lolos oleh Tim Pertimbangan DPR, dan akan dilantik oleh Prabowo Subianto setelah resmi menjadi Presiden RI pada 20 Oktober.

Baca juga: DPR: Herindra Lolos Fit and Proper Test Menjadi Kepala BIN, Bakal Dilantik oleh Presiden Terpilih

"Hasil dari Tim Pertimbangan tersebut menyatakan Bapak Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon Kepala BIN dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh presiden yang akan datang, yaitu Presiden Prabowo Subianto," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu.

Selanjutnya, Puan mengungkap pesan dari DPR kepada Herindra agar tetap menjaga stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lalu juga menjaga NKRI bisa berjalan sebagaimana suatu negara yang utuh.

DPR RI, lanjut Puan, berharap agar Herindra nantinya dapat membawa BIN bekerja dengan profesional sesuai dengan tugas dan kewenangan lembaga intelijien negara itu.

Baca juga: Setuju Herindra Jadi Kepala BIN, DPR: Jaga Stabilitas NKRI dan Bekerja Netral

“Menjaga konsistensi sesuai tupoksinya, BIN bisa bekerja secara netral, tentu saja bekerja bukan untuk ke dalam saja tapi juga menjaga tupoksinya untuk keluar, maksudnya ke luar negeri,” tegasnya.

Perlu diketahui, uji kelayakan terhadap calon Kepala BIN biasanya dilakukan oleh Komisi I DPR yang membidangi urusan pertahanan, intelijen, dan luar negeri.

Namun, karena alat kelengkapan dewan (AKD) belum resmi terbentuk, maka fit and proper test terhadap Herindra dilaksanakan oleh tim yang dibentuk DPR RI, terdiri atas pimpinan DPR RI dan perwakilan delapan fraksi yang ada di DPR RI pada rapat paripurna, Selasa (15/10/2024).

Hasil fit and proper test terhadap Herindra akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan sebagai keputusan bersama DPR, serta akan dikirimkan kepada pihak pemerintah, Kamis (17/10/2024).

Baca juga: Diterima DPR Jadi Kepala BIN Baru, Herindra: Kita Harus Kolaborasi

"InsyaAllah Paripurna untuk menyatakan terkait dengan kesiapan bahwa calon KaBIN yang akan datang ini kita akan lakukan besok, hari Kamis," terang Puan.

Terkait waktu pelantikan Herindra, Puan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah, sebab DPR RI hanya bertugas untuk memberikan pertimbangan.

“Setelah ini pimpinan DPR akan berkirim surat kepada Pemerintah bahwa nanti pelantikan kapan, kami akan serahkan kepada Pemerintah,” jelasnya.

Sebagai informasi, Herindra hanya memberikan pernyataan singkat usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Ia memastikan siap bekerja sama dengan semua stakeholder saat memimpin BIN.

Baca juga: Besok, DPR Rapat Paripurna Sahkan Herindra sebagai Kepala BIN

"Kita harus berkolaborasi dari seluruh stakeholder, intinya kita harus tetap menjaga keutuhan negara Indonesia," ungkap Herindra.

Terkini Lainnya
Rating PMI Manufaktur RI Naik, Anggota Komisi IV DPR: Kita Tidak Boleh Terlena

Rating PMI Manufaktur RI Naik, Anggota Komisi IV DPR: Kita Tidak Boleh Terlena

DPR
DPR Dukung Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi untuk 1.116 Warga, Termasuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto

DPR Dukung Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi untuk 1.116 Warga, Termasuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto

DPR
Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

DPR
Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

DPR
Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

DPR
Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

DPR
Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket

Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket

DPR
Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi

Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi

DPR
Atasi Pengangguran, Wakil Ketua DPR RI Dorong Kolaborasi Vokasi, Industri, dan Pesantren

Atasi Pengangguran, Wakil Ketua DPR RI Dorong Kolaborasi Vokasi, Industri, dan Pesantren

DPR
Adang Daradjatun Terpilih jadi Wakil Ketua MKD DPR, Pengawasan Etika Bakal Diperkuat

Adang Daradjatun Terpilih jadi Wakil Ketua MKD DPR, Pengawasan Etika Bakal Diperkuat

DPR
Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda

Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda

DPR
Buka Forum Bakohumas, Cucun Ahmad Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik di DPR

Buka Forum Bakohumas, Cucun Ahmad Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik di DPR

DPR
24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

DPR
Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

DPR
Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke