Puan Ungkap Pesan DPR Kepada Herindra, Ketua BIN yang Baru

Kompas.com - 16/10/2024, 21:11 WIB
Novyana,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Ketua DPR RI Puan Maharani usai Uji kelayakan dan kepatutan terhadap Herindra sebagai calon Kepala BIN (KaBIN) digelar di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).
Dok.DPR RI Ketua DPR RI Puan Maharani usai Uji kelayakan dan kepatutan terhadap Herindra sebagai calon Kepala BIN (KaBIN) digelar di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI) Puan Maharani memimpin uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Letnan Jenderal (Letjen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Purn) Muhammad Herindra sebagai calon Ketua Badan Intelijen Negara (KaBIN).

Agenda tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Fit and proper test kepada Herindra yang menggantikan Budi Gunawan itu dilakukan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan surat permohonan kepada DPR tentang pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan kepala BIN.

Puan menjelaskan, setelah proses pengujian secara tertutup selama satu jam, Herindra dinyatakan lolos oleh Tim Pertimbangan DPR, dan akan dilantik oleh Prabowo Subianto setelah resmi menjadi Presiden RI pada 20 Oktober.

Baca juga: DPR: Herindra Lolos Fit and Proper Test Menjadi Kepala BIN, Bakal Dilantik oleh Presiden Terpilih

"Hasil dari Tim Pertimbangan tersebut menyatakan Bapak Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon Kepala BIN dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh presiden yang akan datang, yaitu Presiden Prabowo Subianto," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu.

Selanjutnya, Puan mengungkap pesan dari DPR kepada Herindra agar tetap menjaga stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lalu juga menjaga NKRI bisa berjalan sebagaimana suatu negara yang utuh.

DPR RI, lanjut Puan, berharap agar Herindra nantinya dapat membawa BIN bekerja dengan profesional sesuai dengan tugas dan kewenangan lembaga intelijien negara itu.

Baca juga: Setuju Herindra Jadi Kepala BIN, DPR: Jaga Stabilitas NKRI dan Bekerja Netral

“Menjaga konsistensi sesuai tupoksinya, BIN bisa bekerja secara netral, tentu saja bekerja bukan untuk ke dalam saja tapi juga menjaga tupoksinya untuk keluar, maksudnya ke luar negeri,” tegasnya.

Perlu diketahui, uji kelayakan terhadap calon Kepala BIN biasanya dilakukan oleh Komisi I DPR yang membidangi urusan pertahanan, intelijen, dan luar negeri.

Namun, karena alat kelengkapan dewan (AKD) belum resmi terbentuk, maka fit and proper test terhadap Herindra dilaksanakan oleh tim yang dibentuk DPR RI, terdiri atas pimpinan DPR RI dan perwakilan delapan fraksi yang ada di DPR RI pada rapat paripurna, Selasa (15/10/2024).

Hasil fit and proper test terhadap Herindra akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan sebagai keputusan bersama DPR, serta akan dikirimkan kepada pihak pemerintah, Kamis (17/10/2024).

Baca juga: Diterima DPR Jadi Kepala BIN Baru, Herindra: Kita Harus Kolaborasi

"InsyaAllah Paripurna untuk menyatakan terkait dengan kesiapan bahwa calon KaBIN yang akan datang ini kita akan lakukan besok, hari Kamis," terang Puan.

Terkait waktu pelantikan Herindra, Puan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah, sebab DPR RI hanya bertugas untuk memberikan pertimbangan.

“Setelah ini pimpinan DPR akan berkirim surat kepada Pemerintah bahwa nanti pelantikan kapan, kami akan serahkan kepada Pemerintah,” jelasnya.

Sebagai informasi, Herindra hanya memberikan pernyataan singkat usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Ia memastikan siap bekerja sama dengan semua stakeholder saat memimpin BIN.

Baca juga: Besok, DPR Rapat Paripurna Sahkan Herindra sebagai Kepala BIN

"Kita harus berkolaborasi dari seluruh stakeholder, intinya kita harus tetap menjaga keutuhan negara Indonesia," ungkap Herindra.

Terkini Lainnya
Anggota DPR Minta Pemerintah Tarik Pasukan Perdamaian Asal Indonesia di Libanon
Anggota DPR Minta Pemerintah Tarik Pasukan Perdamaian Asal Indonesia di Libanon
DPR
Puan Ketuk Palu Sidang, DPR Resmi Setujui Herindra Jadi Kepala BIN
Puan Ketuk Palu Sidang, DPR Resmi Setujui Herindra Jadi Kepala BIN
DPR
Puan Ungkap Pesan DPR Kepada Herindra, Ketua BIN yang Baru
Puan Ungkap Pesan DPR Kepada Herindra, Ketua BIN yang Baru
DPR
DPR: Herindra Lolos Fit and Proper Test Menjadi Kepala BIN, Bakal Dilantik oleh Presiden Terpilih
DPR: Herindra Lolos Fit and Proper Test Menjadi Kepala BIN, Bakal Dilantik oleh Presiden Terpilih
DPR
Tambah AKD, Sidang Paripurna DPR Sepakati 2 Komisi dan 1 Badan Baru
Tambah AKD, Sidang Paripurna DPR Sepakati 2 Komisi dan 1 Badan Baru
DPR
DPR RI Resmi Tetapkan Jumlah dan Komposisi Keanggotaan Fraksi di Alat Kelengkapan Dewan
DPR RI Resmi Tetapkan Jumlah dan Komposisi Keanggotaan Fraksi di Alat Kelengkapan Dewan
DPR
Anggota DPR Berharap Pemerintahan Prabowo-Gibran Bisa Bebaskan Indonesia dari Kasus Malaria
Anggota DPR Berharap Pemerintahan Prabowo-Gibran Bisa Bebaskan Indonesia dari Kasus Malaria
DPR
Siap Kawal Pemerintahan Baru, Puan Berencana Tambah 2 Komisi dan 1 Badan di DPR
Siap Kawal Pemerintahan Baru, Puan Berencana Tambah 2 Komisi dan 1 Badan di DPR
DPR
Kuota Subsidi Motor Listrik Dipotong Tanpa Aturan Jelas, Aismoli Temui DPR 
Kuota Subsidi Motor Listrik Dipotong Tanpa Aturan Jelas, Aismoli Temui DPR 
DPR
Sufmi Dasco: DPR Hubungi Langsung Presiden RI Terpilih untuk Upayakan Kesejahteraan Hakim Indonesia
Sufmi Dasco: DPR Hubungi Langsung Presiden RI Terpilih untuk Upayakan Kesejahteraan Hakim Indonesia
DPR
Dasco Hubungi Prabowo Saat Serap Aspirasi Hakim Indonesia, Pastikan Yudikatif Diperkuat
Dasco Hubungi Prabowo Saat Serap Aspirasi Hakim Indonesia, Pastikan Yudikatif Diperkuat
DPR
24 Pesohor Jadi Anggota DPR, Ini Komitmen Once Mekel hingga Nafa Urbach
24 Pesohor Jadi Anggota DPR, Ini Komitmen Once Mekel hingga Nafa Urbach
DPR
Anggota DPR Fraksi PKS: Perjuangan Indonesia untuk Kemerdekaan Palestina adalah Amanat Konstitusi
Anggota DPR Fraksi PKS: Perjuangan Indonesia untuk Kemerdekaan Palestina adalah Amanat Konstitusi
DPR
Anggota DPR RI Periode 2024-2029 Tidak Dapat Rumah Jabatan, Diganti Uang Tunjangan
Anggota DPR RI Periode 2024-2029 Tidak Dapat Rumah Jabatan, Diganti Uang Tunjangan
DPR
Puan Minta DPR Jadi Lembaga yang Transparan dan Responsif terhadap Masyarakat
Puan Minta DPR Jadi Lembaga yang Transparan dan Responsif terhadap Masyarakat
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke