Puan Ungkap Pesan DPR Kepada Herindra, Ketua BIN yang Baru

Kompas.com - 16/10/2024, 21:11 WIB
Novyana,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Ketua DPR RI Puan Maharani usai Uji kelayakan dan kepatutan terhadap Herindra sebagai calon Kepala BIN (KaBIN) digelar di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).
Dok.DPR RI Ketua DPR RI Puan Maharani usai Uji kelayakan dan kepatutan terhadap Herindra sebagai calon Kepala BIN (KaBIN) digelar di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI) Puan Maharani memimpin uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Letnan Jenderal (Letjen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Purn) Muhammad Herindra sebagai calon Ketua Badan Intelijen Negara (KaBIN).

Agenda tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Fit and proper test kepada Herindra yang menggantikan Budi Gunawan itu dilakukan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengirimkan surat permohonan kepada DPR tentang pertimbangan pemberhentian dan pengangkatan kepala BIN.

Puan menjelaskan, setelah proses pengujian secara tertutup selama satu jam, Herindra dinyatakan lolos oleh Tim Pertimbangan DPR, dan akan dilantik oleh Prabowo Subianto setelah resmi menjadi Presiden RI pada 20 Oktober.

Baca juga: DPR: Herindra Lolos Fit and Proper Test Menjadi Kepala BIN, Bakal Dilantik oleh Presiden Terpilih

"Hasil dari Tim Pertimbangan tersebut menyatakan Bapak Muhammad Herindra sebagai satu-satunya calon Kepala BIN dinyatakan kami terima untuk bisa dilantik pada waktunya oleh presiden yang akan datang, yaitu Presiden Prabowo Subianto," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu.

Selanjutnya, Puan mengungkap pesan dari DPR kepada Herindra agar tetap menjaga stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lalu juga menjaga NKRI bisa berjalan sebagaimana suatu negara yang utuh.

DPR RI, lanjut Puan, berharap agar Herindra nantinya dapat membawa BIN bekerja dengan profesional sesuai dengan tugas dan kewenangan lembaga intelijien negara itu.

Baca juga: Setuju Herindra Jadi Kepala BIN, DPR: Jaga Stabilitas NKRI dan Bekerja Netral

“Menjaga konsistensi sesuai tupoksinya, BIN bisa bekerja secara netral, tentu saja bekerja bukan untuk ke dalam saja tapi juga menjaga tupoksinya untuk keluar, maksudnya ke luar negeri,” tegasnya.

Perlu diketahui, uji kelayakan terhadap calon Kepala BIN biasanya dilakukan oleh Komisi I DPR yang membidangi urusan pertahanan, intelijen, dan luar negeri.

Namun, karena alat kelengkapan dewan (AKD) belum resmi terbentuk, maka fit and proper test terhadap Herindra dilaksanakan oleh tim yang dibentuk DPR RI, terdiri atas pimpinan DPR RI dan perwakilan delapan fraksi yang ada di DPR RI pada rapat paripurna, Selasa (15/10/2024).

Hasil fit and proper test terhadap Herindra akan dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan sebagai keputusan bersama DPR, serta akan dikirimkan kepada pihak pemerintah, Kamis (17/10/2024).

Baca juga: Diterima DPR Jadi Kepala BIN Baru, Herindra: Kita Harus Kolaborasi

"InsyaAllah Paripurna untuk menyatakan terkait dengan kesiapan bahwa calon KaBIN yang akan datang ini kita akan lakukan besok, hari Kamis," terang Puan.

Terkait waktu pelantikan Herindra, Puan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah, sebab DPR RI hanya bertugas untuk memberikan pertimbangan.

“Setelah ini pimpinan DPR akan berkirim surat kepada Pemerintah bahwa nanti pelantikan kapan, kami akan serahkan kepada Pemerintah,” jelasnya.

Sebagai informasi, Herindra hanya memberikan pernyataan singkat usai mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Ia memastikan siap bekerja sama dengan semua stakeholder saat memimpin BIN.

Baca juga: Besok, DPR Rapat Paripurna Sahkan Herindra sebagai Kepala BIN

"Kita harus berkolaborasi dari seluruh stakeholder, intinya kita harus tetap menjaga keutuhan negara Indonesia," ungkap Herindra.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke