Masalah Kesehatan Haji Carut-marut, Anggota DPR Ini Usulkan Pembentukan Pansus Haji

Kompas.com - 14/06/2024, 10:56 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait penyelenggaraan haji. 
DOK. Humas DPR RI Anggota Tim Pengawas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait penyelenggaraan haji.

KOMPAS.com - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Cucun Ahmad Syamsurijal mengusulkan pembentukan Panitia Khusus ( Pansus) Haji DPR untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait penyelenggaraan haji. 

Cucun menegaskan, masalah kesehatan jemaah haji yang carut-marut tidak mungkin diselesaikan Komisi VIII DPR RI sendiri karena komisi ini tidak memiliki kewenangan untuk memanggil Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 

Permasalahan haji yang melibatkan banyak aspek, mulai dari kesehatan, imigrasi, hingga pelayanan jemaah, memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. 

"Komisi IX harus masuk. Bicara tentang imigrasi, ini harus Komisi III. Saya sendiri di Komisi III akan mempertanyakan apa kebijakan ke depan agar masalah ini tidak terjadi lagi," katanya di Mekkah, Arab Saudi, Rabu (12/06/2024.

Untuk itu, kata dia, penyelesaian masalah haji yang melibatkan banyak kementerian, yakni Kementerian Agama (Kemenag) dan Kemenkes, dan sektor terkait tidak cukup hanya dilakukan Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI.

Baca juga: Katering Haji Disebut Bermasalah, Timwas DPR RI: Kami Ingin Memanusiakan Jemaah

"Ini melibatkan berbagai sektor terkait jemaah haji, baik yang khusus maupun reguler, harus melibatkan semua kementerian yang ada di sana. Makanya tidak cukup dengan Panja Komisi VIII,” katanya. 

Menurut Cucun, koordinasi yang baik antara Kemenag, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang membawahi imigrasi, serta Kemenkes sangat diperlukan. 

"Makanya diperlukan pansus untuk menyelesaikan problematika haji ini," tegasnya.

Pembentukan pansus diharapkan dapat memfasilitasi koordinasi yang lebih efektif antarkementerian dan lembaga terkait sehingga dapat memberikan solusi yang tepat dan menyeluruh.

Dengan adanya pansus, penyelenggaraan haji ke depan diharapkan dapat berjalan lebih lancar dan memberikan pelayanan yang lebih baik bagi jemaah.

Lebih lanjut, Cucun mengatakan, tingginya semangat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji harus diimbangi dengan antisipasi dini agar masalah-masalah yang ada tidak terulang. 

Baca juga: Pantau Pelaksanaan Haji, Wakil Ketua DPR Soroti Transportasi dan Layanan Ramah Lansia

"Masyarakat itu spirit ingin hajinya tinggi. Mereka tidak ada urusan, yang penting datang ke sini bisa berhaji. Nah, antisipasi sejak dini jangan sampai ini lolos," ujarnya dalam siaran pers.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke