Katering Haji Disebut Bermasalah, Timwas DPR RI: Kami Ingin Memanusiakan Jemaah

Kompas.com - 13/06/2024, 20:27 WIB
Nethania Simanjuntak,
A P Sari

Tim Redaksi

Anggota Timwas DPR RI Endang Maria Astuti tekankan pentingnya evaluasi terkait kualitas makanan jemaah haji Indonesia.Dok. Humas DPR RI Anggota Timwas DPR RI Endang Maria Astuti tekankan pentingnya evaluasi terkait kualitas makanan jemaah haji Indonesia.

KOMPAS.com – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Endang Maria Astuti menekankan pentingnya evaluasi terkait kualitas makanan jemaah haji Indonesia.

Pasalnya, Endang menemukan masalah menu makan siang jemaah di sektor lima. Porsi menu makan siang ini adalah 85 persen karbohidrat, tanpa ada sayuran dan hanya memiliki lauk ikan.

"Komposisi makanan seperti ini sangat berbahaya bagi kesehatan jemaah haji. Di sini kami ingin memanusiakan, menghormati, dan memuliakan jemaah haji kita," ujar Endang, di Mekkah, Arab Saudi, Rabu (12/6/2024).

Lebih lanjut, ia juga menyoroti laporan dari jemaah di sektor lain yang mengalami keracunan makanan akibat makanan basi.

Baca juga: Jelang Puncak Ibadah Haji, DPR Minta Jemaah Jaga Kesehatan dan Fisik

"Jemaah kita dengan makanan yang basi tersebut mengalami diare, pusing, dan sebagainya,” ucap Endang dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/6/2024).

Akibat dari insiden makanan basi itu, hampir 100 jemaah mengalami sakit. Panitia penyelenggara pun diminta untuk segera menindaklanjutinya.

Endang menyampaikan keprihatinannya terhadap insiden yang dialami oleh para jemaah haji Indonesia.

"Dari kejadian ini, kita bisa sama-sama belajar dan mengevaluasi diri agar ke depannya para jemaah haji Indonesia bisa dimuliakan dari sisi konsumsi. Evaluasi dan perbaikan kualitas makanan ini bisa mencegah insiden serupa,” ujarnya.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Sebut Penggunaan Teknologi Dapat Bantu Kelancaran Penyelenggaraan Ibadah Haji

Ia menjelaskan, nominal yang dianggarkan dengan kualitas makanan yang disajikan berbeda. Makanan yang disajikan hanya bernilai sekitar 8 hingga 10 Riyal. Hal ini jauh di bawah nominal kontrak sebesar 15 Riyal.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke