Bendera RI di Bus Haji Dicabut, Komisi VIII Minta Menag Pastikan Identitas Indonesia Tak Diabaikan

Kompas.com - 12/06/2024, 20:36 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Ace Hasan Syadzily saat menghadiri rapat pengawasan penyelenggaraan haji bersama Menag Yaqut Cholil Qoumas di Hotel Wehdah Al Khair, Jarwal, Mekkah, Arab Saudi, Rabu.DOK. Humas DPR RI Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Ace Hasan Syadzily saat menghadiri rapat pengawasan penyelenggaraan haji bersama Menag Yaqut Cholil Qoumas di Hotel Wehdah Al Khair, Jarwal, Mekkah, Arab Saudi, Rabu.

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Ace Hasan Syadzily atau yang akrab disapa Kang Ace meminta Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas untuk memastikan bahwa identitas kebanggaan Indonesia, terutama dalam hal transportasi tidak diabaikan.

"Kalau alasan dari otoritas Arab Saudi begitu (melarang pemasangan bendera di bus haji), pertanyaannya mengapa di negara lain tidak? Sementara di kita, bendera di bus jemaah haji Indonesia dicabut," katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com pada Rabu (12/6/2024).

Kang Ace yang juga Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI itu menegaskan bahwa bendera RI sangat penting sebagai identitas negara, serta membantu jemaah mengenali bus selawat.

"Hal ini sangat penting, karena membantu memastikan identitas bagi calon haji kita. Jika bukan karena bendera Indonesia, mereka tidak akan berani naik," imbuhnya.

Baca juga: INFOGRAFIK: Pengibaran Bendera Palestina di PBB Sudah Ada Sejak 2015, Bukan 2024

Pernyataan tersebut disampaikan Kang Ace saat menghadiri rapat pengawasan penyelenggaraan haji bersama Menag Yaqut Cholil Qoumas di Hotel Wehdah Al Khair, Jarwal, Mekkah, Arab Saudi, Rabu.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti hilangnya bendera Indonesia yang menempel di bus jemaah haji Indonesia di Terminal Shaeb Amer, Mekkah.

Kang Ace menyampaikan bahwa identitas Indonesia di bus selawat jemaah haji RI sempat hilang menjelang akhir kloter.

"Catatan selanjutnya yang harus diperbaiki adalah, kemarin sempat menjadi sorotan bahwa bus selawat justru jelang akhir kloter kehilangan identitas Indonesia kita," katanya.

Baca juga: Kloter SUB 106 Jadi Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia Tiba di Tanah Suci

Dari keterangan petugas layanan transportasi Kementerian Agama (Kemenag) di Terminal Shaeb Amer, diketahui bahwa bendera Indonesia dicopot oleh otoritas Arab Saudi.

Namun, hal yang menjadi keprihatinan adalah bahwa bendera Iran dan Turki tetap ada di armada bus mereka.

"Kemarin ditanya, ini otoritas Arab Saudi yang mencopotnya, tapi pada saat bersamaan bendera Iran ada dan tidak dicopot," jelas Kang Ace.

"Kenapa Iran dan Turki ada bendera di bus-bus mereka tidak dicopot, padahal kurang apa kedekatan Indonesia sama Arab Saudi, kenapa sama Iran tidak dicopot, sementara kita dicopot?" sambungnya.

Baca juga: Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Stafsus Erick Thohir: Sudah Mundur dari Anggota DPR

Sebagai informasi, rapat tersebut turut dihadiri pimpinan DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Abdul Wahid, Diah Pitaloka, dan Ace Hasan Syadzily.

Selain itu, hadir pula Duta Besar (Dubes) RI untuk Arab Saudi Abdul Azis Ahmad, Konsulat Jenderal (Konjen) RI Jeddah Yusron Baharudin Ambary, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Muhammad Ali Ramdhani, Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Firmansyah N Nazaroedin, serta Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke