Bendera RI di Bus Haji Dicabut, Komisi VIII Minta Menag Pastikan Identitas Indonesia Tak Diabaikan

Kompas.com - 12/06/2024, 20:36 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Ace Hasan Syadzily atau yang akrab disapa Kang Ace meminta Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas untuk memastikan bahwa identitas kebanggaan Indonesia, terutama dalam hal transportasi tidak diabaikan.

"Kalau alasan dari otoritas Arab Saudi begitu (melarang pemasangan bendera di bus haji), pertanyaannya mengapa di negara lain tidak? Sementara di kita, bendera di bus jemaah haji Indonesia dicabut," katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com pada Rabu (12/6/2024).

Kang Ace yang juga Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI itu menegaskan bahwa bendera RI sangat penting sebagai identitas negara, serta membantu jemaah mengenali bus selawat.

"Hal ini sangat penting, karena membantu memastikan identitas bagi calon haji kita. Jika bukan karena bendera Indonesia, mereka tidak akan berani naik," imbuhnya.

Baca juga: INFOGRAFIK: Pengibaran Bendera Palestina di PBB Sudah Ada Sejak 2015, Bukan 2024

Pernyataan tersebut disampaikan Kang Ace saat menghadiri rapat pengawasan penyelenggaraan haji bersama Menag Yaqut Cholil Qoumas di Hotel Wehdah Al Khair, Jarwal, Mekkah, Arab Saudi, Rabu.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti hilangnya bendera Indonesia yang menempel di bus jemaah haji Indonesia di Terminal Shaeb Amer, Mekkah.

Kang Ace menyampaikan bahwa identitas Indonesia di bus selawat jemaah haji RI sempat hilang menjelang akhir kloter.

"Catatan selanjutnya yang harus diperbaiki adalah, kemarin sempat menjadi sorotan bahwa bus selawat justru jelang akhir kloter kehilangan identitas Indonesia kita," katanya.

Baca juga: Kloter SUB 106 Jadi Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia Tiba di Tanah Suci

Dari keterangan petugas layanan transportasi Kementerian Agama (Kemenag) di Terminal Shaeb Amer, diketahui bahwa bendera Indonesia dicopot oleh otoritas Arab Saudi.

Namun, hal yang menjadi keprihatinan adalah bahwa bendera Iran dan Turki tetap ada di armada bus mereka.

"Kemarin ditanya, ini otoritas Arab Saudi yang mencopotnya, tapi pada saat bersamaan bendera Iran ada dan tidak dicopot," jelas Kang Ace.

"Kenapa Iran dan Turki ada bendera di bus-bus mereka tidak dicopot, padahal kurang apa kedekatan Indonesia sama Arab Saudi, kenapa sama Iran tidak dicopot, sementara kita dicopot?" sambungnya.

Baca juga: Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Stafsus Erick Thohir: Sudah Mundur dari Anggota DPR

Sebagai informasi, rapat tersebut turut dihadiri pimpinan DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Abdul Wahid, Diah Pitaloka, dan Ace Hasan Syadzily.

Selain itu, hadir pula Duta Besar (Dubes) RI untuk Arab Saudi Abdul Azis Ahmad, Konsulat Jenderal (Konjen) RI Jeddah Yusron Baharudin Ambary, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Muhammad Ali Ramdhani, Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Firmansyah N Nazaroedin, serta Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah.

Terkini Lainnya
Rating PMI Manufaktur RI Naik, Anggota Komisi IV DPR: Kita Tidak Boleh Terlena

Rating PMI Manufaktur RI Naik, Anggota Komisi IV DPR: Kita Tidak Boleh Terlena

DPR
DPR Dukung Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi untuk 1.116 Warga, Termasuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto

DPR Dukung Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi untuk 1.116 Warga, Termasuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto

DPR
Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

DPR
Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

DPR
Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

DPR
Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

DPR
Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket

Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket

DPR
Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi

Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi

DPR
Atasi Pengangguran, Wakil Ketua DPR RI Dorong Kolaborasi Vokasi, Industri, dan Pesantren

Atasi Pengangguran, Wakil Ketua DPR RI Dorong Kolaborasi Vokasi, Industri, dan Pesantren

DPR
Adang Daradjatun Terpilih jadi Wakil Ketua MKD DPR, Pengawasan Etika Bakal Diperkuat

Adang Daradjatun Terpilih jadi Wakil Ketua MKD DPR, Pengawasan Etika Bakal Diperkuat

DPR
Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda

Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda

DPR
Buka Forum Bakohumas, Cucun Ahmad Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik di DPR

Buka Forum Bakohumas, Cucun Ahmad Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik di DPR

DPR
24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

DPR
Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

DPR
Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke