Tinjau Katering Jemaah di Mekkah, Timwas Haji: Harus Dibenahi agar Lebih Mandiri

Kompas.com - 12/06/2024, 13:48 WIB
Ikhsan Fatkhurrohman Dahlan,
A P Sari

Tim Redaksi

Tim Pengawas (Timwas) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) meninjau penyediaan katering untuk jemaah haji Indonesia di Mekkah, Arab Saudi, Selasa (11/6/2024)DOK. Humas DPR RI Tim Pengawas (Timwas) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) meninjau penyediaan katering untuk jemaah haji Indonesia di Mekkah, Arab Saudi, Selasa (11/6/2024)

KOMPAS.com – Tim Pengawas (Timwas) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) meninjau penyediaan katering untuk jemaah haji asal Indonesia di Mekkah, Arab Saudi, Selasa (11/6/2024). Terdapat dua katering yang ditinjau, yakni Katering Al Ahmadi dan Katering Subul.

Berdasarkan hasil peninjauan, dua katering tersebut sebagian besar masih menggunakan bahan baku impor, seperti beras, terigu, hingga minyak goreng.

Salah seorang Anggota Timwas Haji Luluk Nur Hamidah pun menyayangkan kondisi ini. Menurutnya, Indonesia seharusnya dapat menyuplai bahan baku untuk katering jemaah haji.

Luluk menyebut, Indonesia perlu mencontoh Tiongkok yang mendatangkan seluruh bahan baku dari negaranya untuk memenuhi segala keperluan katering jemaah haji mereka.

Baca juga: Suhu Udara di Arab Saudi Bisa Capai 50 Derajat Celsius, DPR Apresiasi Kesiapan Fasilitas Kesehatan Kemenkes

“Negara Tiongkok mengirimkan empat ribu jemaah haji. Akan tetapi, total kebutuhan pangan mereka wajib didatangkan dari Tiongkok. Bahkan, mereka juga mendatangkan alat alat dapurnya sendiri plus chef-nya," ujar Luluk dalam siaran persnya, Rabu (12/6/2024).

"Mereka tidak mau kehilangan satu sen pun keuntungan dari jemaah yang ke sini. Lha kami 241.000 jemaah. Kebayang berapa kebutuhan dan juga apa yang bisa dimasukkan jadi devisa kembali,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Luluk mengatakan, penyediaan katering haji harus dibenahi dan ditata dari hulu hingga hilir.

"Hal ini pun bukan semata-mata urusan Kementerian Agama (Kemenag) saja, tetapi juga melibatkan lembaga dan kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan badan usaha milik negara (BUMN)," ucapnya.

Baca juga: Seleksi CASN 2024, Kemenag Diminta Prioritaskan Talenta Digital

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke