DPR Libatkan Sejumlah Komisi untuk Perkuat Pengawasan Ibadah Haji 2024

Kompas.com - 11/06/2024, 09:59 WIB
Ikhsan Fatkhurrohman Dahlan,
A P Sari

Tim Redaksi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, sesaat sebelum keberangkatan Timwas Haji DPR RI ke Arab Saudi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (10/06/2024).DOK. Dpr.go.id Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, sesaat sebelum keberangkatan Timwas Haji DPR RI ke Arab Saudi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (10/06/2024).

KOMPAS.com – Sebagai bagian dari strategi memperkuat pengawasan pelaksanaan ibadah haji tahun ini, Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Abdul Wachid mengungkapkan bahwa DPR RI melibatkan sejumlah komisi dalam pengawasan ibadah haji 2024.

"Jadi, tahun ini kami membawa beberapa teman Anggota DPR RI dari Komisi VIII dan juga komisi-komisi lain yang terkait,” ujar Abdul Wachid melalui siaran persnya, Selasa (11/6/2024).

Pernyataan tersebut disampaikannya sebelum keberangkatan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI ke Arab Saudi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin (10/6/2024).

Abdul pun turut menjelaskan peran komisi-komisi yang terlibat dalam pengawasan ibadah haji tahun ini.

Baca juga: DPR Minta KPPU Awasi Layanan Starlink di Indonesia

“Komisi V yang membidangi transportasi, Komisi VI menangani masalah perdagangan dan pengadaan barang, serta Komisi IX menyangkut masalah kesehatan," ujar Abdul.

Secara lebih rinci, ia menjelaskan, pengawasan ibadah haji oleh Kementerian Agama (Kemenag) merupakan tugas utama dari Komisi VIII DPR RI.

Sedangkan, kata dia, Komisi V yang bertugas di bidang transportasi akan bertanggung jawab dalam mengawasi pemberangkatan jemaah dengan maskapai Garuda Indonesia dan layanan transportasi lain selama di Arab Saudi.

"Komisi VI menangani pengadaan barang, termasuk makanan. Kami berharap pengawasan yang ketat akan memastikan 100 persen produk Indonesia digunakan," katanya.

Baca juga: BKSAP DPR: Transformasi Digital Harus Menyasar Masyarakat Marjinal

Di samping itu, pengawasan kesehatan para jemaah haji Indonesia, khususnya jemaah lansia, menjadi salah satu perhatian utama.

Oleh karena itu, Abdul berharap Komisi IX yang mengemban amanah di bidang itu dapat fokus dalam pengawasan kesehatan, pengadaan obat, maupun pelayanan kesehatan untuk jemaah.

"Kami butuh pengawasan yang benar-benar fokus, terutama untuk kesehatan karena haji adalah ibadah fisik. Kami berharap Komisi IX memberikan perhatian khusus dalam hal ini," ucapnya.

Lebih lanjut, Abdul juga menyebutkan bahwa DPR RI berencana untuk mengadakan rapat evaluasi yang membahas hasil pengawasan dan persiapan pelaksanaan haji 2024, setelah kepulangan mereka ke Indonesia.

"Kami akan rapat bersama terkait dengan panitia kerja (panja) evaluasi haji dan juga panja berikutnya untuk pelaksanaan haji 2024. Kami berharap masing-masing Timwas, memberikan laporan resmi kepada kami," ungkap Abdul.

Baca juga: Timwas Haji DPR Desak Pemerintah Optimalkan Bahan Baku Makanan dari Indonesia 

Melalui pengawasan yang ketat dari berbagai komisi di DPR RI ini, pelaksanaan ibadah haji tahun ini diharapkan dapat berjalan lancar dan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke