Bertemu Ketua Majelis Nasional Perancis, Puan Bahas Kesetaraan Gender hingga Permasalahan Investasi di Eropa
Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dengan Ketua Majelis Nasional Prancis, Madame Yaël Braun-Pivet untuk membahas sejumlah isu di Palais Bourbon, gedung parlemen Prancis di Paris, Selasa (5/3/2024). KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani bertemu dengan Ketua Majelis Nasional Perancis, Madame Yaël Braun-Pivet untuk membahas sejumlah isu di Palais Bourbon, gedung parlemen Perancis yang berada di Paris, Selasa (5/3/2024).
Pertemuan tersebut merupakan salah satu acara Puan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speakers' Summit 2024 yang diselenggarakan di Perancis.
“Selamat Siang, bonjour, terima kasih atas kesempatan pertemuan pada siang hari ini. Saya juga ingin sampaikan ucapan selamat kepada Majelis Nasional Perancis atas inisiatif mengadakan Women Speakers' Summit 2024,” kata Puan kepada Yaël.
Di saat dunia mengalami berbagai krisis, Puan mengatakan, KTT Ketua Parlemen Perempuan yang membahas isu-isu perempuan sangatlah penting.
Menurutnya, dengan berbagai pengalaman dan gagasan, para pimpinan parlemen perempuan dapat memperkuat kerja sama dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Baca juga: Puan dan Cak Imin Tak Hadiri Rapat Paripurna DPR Setelah Pemilu 2024
“Sebagai sesama pemimpin perempuan, kami harus mengupayakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kami merasakan tidak mudah untuk menjadi pemimpin di dunia politik,” katanya dalam siaran pers, Rabu (6/3/2024).
Puan mengatakan, Women Speakers' Summit berada di bawah naungan Inter-Parliamentary Union (IPU).
IPU merupakan asosiasi parlemen negara-negara di dunia yang dapat mempercepat pencapaian tujuan sesuai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam hal kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
“Dengan fungsi penganggaran, legislasi serta pengawasan, parlemen memiliki posisi strategis dalam mempercepat pencapaian tujuan SDGs-5 ini,” ujarnya.
Puan mengatakan, DPR RI telah memiliki Kaukus Perempuan Parlemen yang merupakan forum anggota DPR RI lintas partai politik (parpol).
Baca juga: Ucapkan Terima Kasih Atas Kritik Sivitas Akademika, Puan: Buat Pesta Demokrasi Kita Netral
“Semoga forum ini menghasilkan hal positif untuk kepentingan perempuan di dunia,” harapnya.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu juga menegaskan, Indonesia memiliki banyak produk hukum yang mendukung hak-hak dan perlindungan perempuan.
Puan menyebutkan, setelah dia menjadi Ketua DPR, ada banyak affirmative action untuk mendukung agar syarat 30 persen calon anggota parlemen perempuan dari parpol dilaksanakan.
DPR di bawah kepemimpinan Puan juga banyak menghasilkan dan mengusulkan produk legislasi yang mendukung hak-hak perempuan.
Contohnya adalah Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA).
Baca juga: Peringatan HPN 2024, Puan Ajak Insan Pers Kawal Pemilu 2024 dengan Berita Akurat dan Berkeadilan
“UU TPKS menjadi UU antikekerasan seksual dan lewat RUU KIA, kami mendorong adanya hak cuti ayah bagi pekerja yang istrinya melahirkan,” jelasnya.
Dalam diskusi itu, Yaël juga bertanya kepada Puan tentang hak-hak perempuan di Indonesia.
Puan menerangkan, kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan di Indonesia sudah berjalan cukup baik.
Dia mencontohkan, saat ini, sudah cukup banyak perempuan Indonesia yang menjadi pemimpin dan menempati banyak posisi strategis.
“Kami berharap lebih banyak perempuan yang akan menempati posisi-posisi penting di berbagai bidang, termasuk politik karena perempuan perlu diberi kesempatan untuk berkarya,” ujarnya.
Baca juga: Puan Janjikan Revisi UU Desa Dibahas pada Masa Sidang DPR Selanjutnya
Kerja sama Indonesia-Perancis
Pada pertemuan bilateral itu, Puan juga membahas mengenai hubungan Indonesia-Perancis yang telah tumbuh positif selama lebih dari 73 tahun.
Perancis merupakan salah satu mitra terpenting Indonesia di Eropa dan kedua negara telah menjalin kemitraan strategis sejak 2011.
Puan mengapresiasi berbagai kemajuan positif dari Rencana Aksi Kemitraan Strategis 2022-2027 yang disepakati Indonesia dan Perancis pada 2021 (Plan of Action for the Deepening of Strategic Partnership).
Dai berharap, rencana aksi tersebut bisa semakin mempererat kerja sama kedua negara, termasuk memperkuat kerja sama antara DPR dan Majelis Nasional Perancis sebagai sesama anggota IPU dan forum Parlemen negara G20 (P20).
Baca juga: Wakil Ketua DPR Sebut Indonesia Harus Kuasai Teknologi Mengolah Air Laut Jadi Air Minum
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu juga mendorong peningkatan ekonomi dan investasi kedua negara.
Secara khusus, Puan meminta dukungan Parlemen Perancis untuk mempercepat perundingan Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) untuk meningkatkan nilai perdagangan.
“Saya harapkan agar IEU-CEPA segera terlaksana dan dapat meningkatkan nilai perdagangan IEU dan Indonesia-Perancis,” ujarnya.
Puan juga meminta dukungan Majelis Nasional Perancis agar Uni Eropa meninjau ulang dan menunda implementasi kebijakan deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation-free Regulation - EUDR), terutama bagi komoditas dari negara-negara berkembang, seperti Indonesia.
Dia menjelaskan, UU Antideforestasi yang diberlakukan Uni Eropa dibuat agar produk yang masuk pasar Uni Eropa berasal dari sumber yang legal dan tidak menyebabkan deforestasi.
Baca juga: INFOGRAFIK: Pertemuan Surya Paloh dan Puan Maharani Disebar dengan Konteks Keliru
Namun, kata dia, hal itu menjadi kontroversi karena UU tersebut memunculkan dampak bagi sejumlah ekspor komoditas di Indonesia, khususnya produk sawit.
“Kebijakan ini telah menjadi hambatan non-tarif bagi produk Indonesia yang memasuki pasar Uni Eropa,” ungkapnya.
Puan menegaskan, Indonesia memiliki komitmen kuat untuk menghasilkan komoditas yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.
Senada dengan Puan, Yaël mendukung adanya peningkatan hubungan bilateral kedua negara.
Diskusi antara Puan dan Yaël Braun-Pivet berjalan dengan hangat. Yaël turut menanyakan pengalaman Indonesia yang baru saja menggelar pemilihan umum (pemilu) serentak.
Sebab, lantaran Pemilu di Perancis dilakukan secara bertahap, antara pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).
Baca juga: Puan dan Cak Imin Tak Hadiri Rapat Paripurna DPR Setelah Pemilu 2024
“Indonesia sudah melakukan pemilihan umum serentak, dan hal ini cukup berat dilakukan terutama di Indonesia yang luas dan banyak penduduknya,” jelas Puan.
Transisi energi
Pada kesempatan itu, Yaël juga bertanya mengenai bagaimana perkembangan implementasi transisi energi di Indonesia sesuai amanat KTT G20.
Puan mengatakan, sudah ada berbagai kemajuan di Indonesia, salah satunya adalah dengan membangun digital aspek pada transisi energi pascapandemi Covid-19.
Mantan Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu berharap, kerja sama dalam bidang energi terbarukan antara Indonesia dengan Perancis dapat terus berjalan.
Apalagi, kata Puan, Indonesia-Perancis dalam KTT G20 tahun 2022 telah menyepakati kerja sama Just Energy Transition Partnership (JET-P).
“Saya mendorong transfer teknologi dan investasi dari Perancis dan juga penguatan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia untuk mendukung percepatan transisi energi di Indonesia,” urainya.
Lebih lanjut, Yaël juga menanyakan mengenai omnibus law Cipta Kerja yang sempat menjadi kontroversi di Indonesia.
Puan mengakui, masih diperlukan berbagai langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja.
“Namun, data menunjukkan bahwa penanaman modal asing sudah meningkat hingga 40 persen pada beberapa tahun terakhir. Kami berharap ke depan lebih banyak investasi Perancis di Indonesia,” katanya.
Lebih lanjut, Ketua Majelis Nasional Perancis itu bertanya kepada Puan tentang isu agama di Indonesia dalam kaitan dengan praktik radikalisme.
Baca juga: Hak Angket Kecurangan Pemilu Jadi Perdebatan di Paripurna DPR, Ini Fraksi yang Mendukung dan Menolak
Puan menegaskan, Indonesia sudah berhasil mengelola isu tersebut sehingga Indonesia kini dikenal sudah lebih toleran dan moderat.
“Untuk hal ini dilakukan berbagai cara termasuk adanya UU Antiterorisme serta melibatkan tokoh agama dan masyarakat,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Puan juga mengundang Yaël Braun-Pivet untuk menghadiri agenda Parliamentary Meeting pada the World Water Forum (WWF) ke-10.
Acara itu akan digelar di Bali pada 19-21 Mei mendatang dengan DPR RI bertindak sebagai tuan rumah.
WWF merupakan pertemuan utama parlemen di tingkat global yang membahas isu air dan sanitasi, terutama dalam menghadapi kelangkaan pasokan air bersih.
Puan mengatakan, parlemen harus berkontribusi mengatasi isu pasokan air bersih dan sanitasi dan dalam mencapai targer SDG 6.
“Saya ingin mengundang ibu Presiden Majelis Nasional Assembly untuk menghadiri acara tersebut,” tuturnya.
Diskusi Puan-Yael
Yaël menyambut positif kedatangan Puan dan rombongan di Majelis Parlemen Perancis.
Ia mengungkapkan pentingnya diplomasi parlemen dalam kaitan penyelenggaraan Women Speakers' Summit.
“Indonesia memiliki peran penting sebagai negara besar yang tumbuh ekonominya. Saya senang melihat Indonesia punya Ketua Parlemen Perempuan,” ungkap Yaël Braun-Pivet.
Pada kesempatan itu, Puan ikut bertanya mengapa ada perbedaan gaji bagi perempuan dan laki-laki di Perancis.
Yaël menjelaskan, perbedaan gaji perempuan 25 persen lebih sedikit dibanding bagi pekerja laki-laki.
Baca juga: DPR RI Diminta Awasi BOS agar Tak Dipakai untuk Program Makan Siang Gratis
“Namun, hal itu karena durasi kerja dari pemberi kerja yang lebih sedikit bagi perempuan dibanding laki-laki,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, dengan masa kerja sama, perbedaannya 15 persen. Untuk posisi pekerja full time, ada perbedaan sekitar 4 persen.
Yaël juga mengakui masih kurangnya akses perempuan di Perancis untuk menduduki jabatan-jabatan penting.
“Secara prinsip memang sudah ada kesamaan hak antara laki-laki dan Perempuan, namun untuk kesempatan yang riil masih perlu waktu,” kata Yaël.
Puan lantas menyimpulkan, perjuangan untuk adanya kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan masih belum selesai sehingga perlu untuk terus diperjuangkan.
Yaël menyetujui kesimpulan yang disampaikan Puan. Ia juga menyatakan Indonesia sangat berperan dalam mendorong pemberdayaan perempuan di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).
Baca juga: Realisasi Hak Angket Pemilu di DPR Dinilai Tak Mudah, Soliditas Antar-kubu Tidak Pasti
Dia mengatakan, Indonesia aktif membahas isu perempuan di ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) 2023 di bawah kepemimpinan Puan.
“Indonesia juga aktif pada isu perempuan di Afganistan dan di tingkat global, Indonesia berperan untuk mendorong hal ini,” ujar Yaël.
Pada kesempatan itu, Puan didampingi Anggota DPR RI Irine Yusiana Roba Putri dan Duta Besar Indonesia untuk Perancis Mohamad Oemar.
Mereka disambut Yaël Braun-Pivet sejak dari tangga depan Palais Bourbon.
Puan sempat diajak melihat ruang sidang Majelis Nasional Perancis dan diminta mengisi buku tamu.
Baca juga: PBB Sebut Pemerintah-DPR Tak Punya Niat Perbaiki Demokrasi jika Ambang Batas Parlemen Tidak Turun
Selain Yaël Braun-Pivet, sejumlah anggota Parlemen perempuan Perancis ikut menyambut Puan, di antaranya Madame Valérie Rabault (Wakil Ketua) dan Madame Anne Genetet.
