Kejar Target Swasembada Gula 2028, DPR Minta Pemerintah Tingkatkan Tata Kelola Pertanian

Kompas.com - 21/02/2024, 20:58 WIB
Ikhsan Fatkhurrohman Dahlan,
A P Sari

Tim Redaksi

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi IV DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, Senin (19/02/2024)DOK. Dpr.go.id Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi IV DPR RI ke Surabaya, Jawa Timur, Senin (19/02/2024)

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sarmuji menanggapi persoalan defisit produksi gula nasional.

Menurutnya, pemerintah perlu mengembangkan varietas tebu untuk mendorong peningkatan produksi gula. Di samping itu, pengelolaan pertanian tebu juga perlu dilakukan agar Indonesia bisa mengejar target swasembada gula pada 2028.

"Kita dorong supaya ada varietas baru yang bisa ditanam dengan hasil yang lebih baik. Tata kelola pertaniannya juga diperbaiki serta para petani diedukasi bagaimana mengelola lahan dengan baik untuk jangka panjang, sehingga target swasembada gula 2028 dapat tercapai,” ujar Sarmuji dalam siaran persnya, Senin (19/2/2024).

Hal itu diungkapkan Sarmuji usai mengikuti pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi IV DPR RI di Surabaya, Jawa Timur, Senin (19/2/2024).

Baca juga: Hasil Real Count KPU Pileg DPR RI 2024 Data 60,55 Persen

Kebutuhan konsumsi gula dalam negeri sendiri mencapai 7 juta ton. Akan tetapi, mengacu data dari badan usaha milik negara (BUMN) pangan, ID Food, produksi gula dalam negeri hanya mencapai 2,4 juta ton saja.

Menurut Sarmuji, terdapat beberapa persoalan off-farm maupun on-farm dalam mencapai swasembada gula. Masalah utama di sisi on-farm terdapat pada kualitas pertanian tebu yang menurun dan bibitnya tidak sebagus dulu. Sementara itu, di sisi off-farm, diperlukan adanya perbaikan fasilitas pabrik gula.

“Kalau enggak dilakukan (perbaikan) dengan mesin yang lama itu pasti (kualitas) rendaman tebu itu pasti akan terpengaruh oleh pabrik yang menggunakan fasilitas lama. Karena itu perlu ada perbaikan-perbaikan guna merealisasikan target yang diinginkan pemerintah,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemberian pupuk yang berlebihan serta eksploitasi tanah besar-besaran membuat kualitas tanah menurun. Jika dibiarkan dalam jangka waktu yang panjang, kondisi ini bisa mengakibatkan penurunan produksi.

Baca juga: Info Pangan 20 Februari 2024, Harga Beras, Cabai, Telur, Gula, dan Daging Ayam Naik

Sarmuji menegaskan bahwa PT Perkebunan Nusantara (PTPN) perlu melakukan pembinaan pada pabrik gula. Pembinaan tersebut berkaitan dengan bagaimana menanam tebu dengan produksi yang bagus serta varietas yang unggul.

"Guna menciptakan swasembada gula, perlu ada lahan terutama pabrik-pabrik gula yang sebagian besar ada di Pulau Jawa, tetapi sangat disayangkan bila constraint (hambatan) lahannya tidak diatasi,” kata Sarmuji.

“Kita mau pacu produksi sebesar apa pun tidak mungkin terealisasi. Dengan demikian, disarankan pihak-pihak yang terkait membuat satu produksi lahan yang besar dengan teknologi yang canggih," lanjutnya.

Komisi VI juga memberikan masukan berupa pengembangan pabrik gula baru dengan lahan tebu yang besar. Langkah ini dinilai efektif karena sudah terbukti baik bagi pertanian.

Baca juga: Ganjar Dorong Hak Angket DPR, Sekjen Gerindra: Sesuatu yang Tidak Perlu

“Bukan lahan yang coba-coba dan salah satu lahan yang memenuhi syarat pertanian, yakni di daerah Merauke yang mungkin bisa menjadi acuan untuk meningkatkan produksi gula sebagaimana ditargetkan,” ujarnya.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke