Perusahaan Diduga Bayar Upah di Bawah UMK, DPR RI: Investasi Dongkrak Ekonomi, tapi Harus Sejahterakan Masyarakat

Kompas.com - 20/02/2024, 15:06 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Herman Khaeron mengatakan, pihaknya mendukung peningkatan investasi dan mendorong pertumbuhan investasi agar dapat lebih baik lagi ke depannya. 

Meski demikian, investasi diharapkan bukan hanya tentang kuantitas, tetapi juga memiliki kualitas dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

“Dampak ini baik tingkat kesejahteraan, perbaikan lingkungan hidup, kemudian meningkatkan ruang-ruang maupun peluang-peluang baru dalam usaha masyarakat. Ini penting," ujarnya.

Dia mengatakan itu saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI menyambangi PT Longrich Indonesia di Cirebon Jawa Barat, Senin (19/2/2024).

Kunjungan Komisi VI DPR tersebut untuk menindaklanjuti banyaknya pengaduan masyarakat terkait kondisi yang dianggap tidak sesuai kelayakan.

Baca juga: EVP 2024 Diapresiasi Delegasi Dunia, Sekjen BKSAP DPR: Mereka Sangat Antusias dan Kagum

Beberapa kasus yang mencuat, di antaranya permintaan uang masuk sebagai karyawan, katering yang tidak bermutu, serta tingkat kesejahteraan yang rendah.

“Tadi temuannya ada upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang terlalu rendah, suasana pabrik yang perlu diperbaiki, dan makan siang yang kurang berkualitas,” katanya melansir dpr.go.id, Selasa (20/2/2024).

Pria yang akrab disapa Hero itu menilai, hal itu merupakan fakta yang harus dikawal terus-menerus supaya investasi sesuai dengan harapan dan keinginan. 

Dia mengatakan, pihaknya melakukan pengawasan atas realisasi investasi yang dilakukan Kementerian Investasi/(Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“BKPM beserta seluruh jajaran sudah bekerja keras untuk bisa merealisasikan target-target investasi,” katanya. 

Baca juga: Sekjen DPR: 19 Parlemen Negara IPU dan 3 Organisasi Internasional Pantau Pemilu 2024

Hero juga menginginkan investasi sederas mungkin masuk ke negara, tetapi juga diharapkan bisa lebih terbuka dan bisa memberikan dampak kesejahteraan terhadap masyarakat.

“Manfaatnya diharapkan untuk yang bekerja di dalam pabrik maupun warga masyarakat yang tinggal di sekitarnya," ujar.

Lokasi pabrik bermasalah

Lebih lanjut, Hero mengatakan, masalah lain yang menjadi sorotan Komisi VI atas keberadaan PT Long Rich Indonesia di Cirebon adalah posisi lokasi pabrik.

Sebab, pabrik tersebut tidak berada di dalam kawasan industri sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan, pihaknya termasuk yang dari awal mempertanyakan keabsahan lokasi pabrik yang tidak berada di kawasan industri.

Baca juga: Jaga Transparansi dan Akuntabilitas, DPR RI Undang Negara Sahabat Pantau Pemilu 2024

Hero mengatakan, ada dua kawasan yang diperbolehkan untuk sebuah pabrik, yakni dalam kawasan industri atau dalam kawasan peruntukan industri. 

“Jika pabrik tidak masuk dalam dua kriteria kawasan itu, maka seperti apa kawasan ini. Lagipula kalau kami perhatikan, kawasan pangan produktif atau kawasan hijau di sini menyusut,” ujarnya.

Dia menyebutkan, kawasan tesebut awalnya merupakan kawasan tanaman bawang dan tebu, lalu menjadi kawasan pabrik yang berdampak pada biaya hidup masyarakatnya yang semakin meningkat. 

"Nah, inilah yang harus dipertimbangkan betul. Bukan hanya untuk jangka pendek ini menyerap tenaga kerja sebesar-besarnya, tetapi juga secara jangka panjang bagaimana dampak terhadap masyarakat di sekitar,” sebutnya. 

Hero mengatakan, sekarang Cirebon dibangun pabrik-pabrik, padahal daerah ini penyumbang pangan nasional. 

Baca juga: Bansos Pangan di Jabar Disebut Tak Disalurkan Sesuai DTKS, Komisi VIII: Kluster Kemiskinan Belum Dibahas

“Ini fakta yang harus kita dudukkan secara benar dan secara baik sehingga pembangunan yang dilakukan memang berkelanjutan," katanya.

Terkini Lainnya
Rating PMI Manufaktur RI Naik, Anggota Komisi IV DPR: Kita Tidak Boleh Terlena

Rating PMI Manufaktur RI Naik, Anggota Komisi IV DPR: Kita Tidak Boleh Terlena

DPR
DPR Dukung Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi untuk 1.116 Warga, Termasuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto

DPR Dukung Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi untuk 1.116 Warga, Termasuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto

DPR
Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

Cegah Peningkatan PHK, DPR Perkuat Koordinasi dengan Kemenaker dan Dunia Usaha

DPR
Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

Lawan Hoaks, Setjen DPR RI Gandeng Kantor Berita dan 4 Stasiun TV Nasional

DPR
Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

Agar IKN Tidak Terlantar, Wakil Ketua DPR Dorong Wapres Berkantor di Sana

DPR
Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025, Timwas DPR Sampaikan 3 Rekomendasi Utama

DPR
Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket

Evaluasi Pelaksanaan Haji 2025, Timwas DPR RI Usulkan Pembentukan Pansus Hak Angket

DPR
Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi

Belajar dari Tsinghua, DPR Dorong Kampus Jadi Pusat Inovasi Teknologi

DPR
Atasi Pengangguran, Wakil Ketua DPR RI Dorong Kolaborasi Vokasi, Industri, dan Pesantren

Atasi Pengangguran, Wakil Ketua DPR RI Dorong Kolaborasi Vokasi, Industri, dan Pesantren

DPR
Adang Daradjatun Terpilih jadi Wakil Ketua MKD DPR, Pengawasan Etika Bakal Diperkuat

Adang Daradjatun Terpilih jadi Wakil Ketua MKD DPR, Pengawasan Etika Bakal Diperkuat

DPR
Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda

Buka IHAA 2025, Wakil Ketua DPR Bangga Indonesia Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia Panahan Berkuda

DPR
Buka Forum Bakohumas, Cucun Ahmad Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik di DPR

Buka Forum Bakohumas, Cucun Ahmad Tegaskan Pentingnya Partisipasi Publik di DPR

DPR
24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

DPR
Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

DPR
Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke