KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani menyoroti berbagai krisis multidimensi di kawasan Asia Tenggara ( ASEAN) dan global selama Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly ( AIPA) ke-44.
Adapun Sidang Umum AIPA ke-44 digelar di Fairmont Hotel, Jakarta pada 5-10 Agustus 2023.
Puan mengatakan, situasi dunia saat ini masih dihadapkan pada fragmentasi antarnegara, ketegangan dan konflik geopolitik, ketimpangan sosial dan ekonomi, kemiskinan, dan kejahatan transnasional.
“Masalah lainnya adalah tren pertumbuhan ekonomi global yang melambat, ancaman perubahan iklim yang semakin berdampak, dan pascapandemi yang belum tuntas,” katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (11/8/2023).
Hal tersebut dikatakan Puan saat mengundang para delegasi untuk mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sebagai miniatur Indonesia, Kamis (10/8/2023).
Baca juga: DPR RI Ajak Delegasi AIPA Kunjungi TMII untuk Nikmati Beragam Budaya RI
Puan mengatakan, tema Sidang AIPA ke-44 "Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN" merupakan komitmen dalam menjawab berbagai tantangan dan permasalahan global serta regional. Hal ini untuk menuju kawasan damai, stabil, dan sejahtera.
Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI itu pun meminta AIPA menjaga soliditas ASEAN.
“Di tengah berbagai permasalahan di masing-masing negara, tetap perlu menjaga komitmen bahwa kebersamaan ASEAN akan saling membantu dan menguatkan. Bersama-sama, ASEAN akan menjadi lebih kuat,” katanya.
Sebelumnya, Puan juga berharap, tema AIPA tersebut dapat berlanjut di AIPA 2024 yang akan digelar di Laos pada Oktober 2024. Sebab, berbagai tantangan yang dihadapi saat ini tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun saja.
Baca juga: Kunjungi DPR RI, Parlemen Laos Ingin Belajar Menyelenggarakan AIPA
“Saya berpandangan beberapa hal yang dapat terus dibahas pada AIPA 2024, di antaranya sentralitas ASEAN dalam menjaga stabilitas Asia Tenggara serta kemajuan signifikan atas implementasi konsensus lima poin tentang Myanmar,” jelas Puan saat mengadakan pertemuan bilateral dengan President of National Assembly of Laos Xaysomphone Phomvihane di Gedung DPR, Rabu (9/8/2023).
Adapun untuk perdamaian di Laut China Selatan, Puan mengatakan, akan berlandaskan UNCLOS 1982 dengan mengedepankan dialog untuk mengelola rivalitas major powers di kawasan.
Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus yang menjadi pimpinan Delegasi Indonesia di Sidang Umum AIPA ke-44 juga menyinggung sengketa Laut China Selatan dan situasi di Myanmar.
Indonesia menjadi salah satu mediator untuk negara-negara yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan. Hingga kini, persoalan ini masih menjadi polemik bagi sejumlah negara di Asia Tenggara.
Baca juga: Usai Tutup Sidang AIPA Ke-44, Puan Gelar Solidarity Dinner sebagai Wujud Esensi ASEAN
“Situasi tersebut, termasuk perkembangan dinamis di Indo-Pasifik, tidak boleh membuat kita berdiam diri dan tidak bertindak,” ujarnya.
Lodewijk mengatakan, AIPA dituntut mengambil langkah-langkah yang cepat, tepat, dan berkelanjutan guna memastikan keamanan dan kemajuan bagi rakyat serta menjaga agar harapan mereka tetap tumbuh.
Di awal sidang, dia juga meminta negara-negara ASEAN mengatasi tantangan global yang dihadapi kawasan, seperti kemiskinan, ketimpangan, dan bencana iklim.
Sementara itu, Ketua Dewan Legislatif Brunei Darussalam, Pehin Dato Abdul Rahman Taib mendorong kolaborasi timbal balik dan kerja sama bagi anggota parlemen AIPA.
Baca juga: Tutup Sidang AIPA Ke-44, Puan: Suara Rakyat Adalah Suara Parlemen
Menurutnya, ASEAN dapat secara kolektif mengatasi tantangan, mendorong pembangunan yang inklusif, membangun komunitas ASEAN yang stabil dan sejahtera, serta sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi generasi sekarang dan mendatang.
Wakil Presiden Kedua Senat Kerajaan Kamboja, Kitti Sangkaha Bandit Tep Ngorn yang memimpin delegasi negaranya juga menyinggung soal ketahanan ekonomi di ASEAN.
Ia mendorong pertumbuhan ekonomi dengan inklusi sosial dan lingkungan.
Kitti juga meminta AIPA mendorong pemerintah ASEAN untuk terlibat dalam inisiatif regional dan mematuhi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Piagam ASEAN, yaitu Perjanjian Non-Proliferasi.
Tidak hanya itu, Kitti juga meminta ASEAN terlibat dalam pelestarian senjata bebas nuklir Asia Tenggara dan senjata tidak mematikan lainnya yang diabadikan dalam Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara.
Baca juga: Puan Ungkap Isi Pertemuan dengan Jokowi di Istana, Bahas AIPA hingga Pilpres 2024
Sementara itu, Xaysomphone mengatakan, pihaknya akan terus mempromosikan konektivitas dan integrasi yang lebih besar, sambil memastikan ketahanan komprehensif, inklusivitas, dan pembangunan berkelanjutan pada Sidang Umum AIPA di Laos mendatang.
Kemudian, Ketua DPR RI Malaysia, Tan Sri Dato’ Johari Abdul menyoroti ketahanan pangan di tengah ketegangan geopolitik yang terjadi. Hal ini menjadi salah satu dampak dari pandemi Covid-19.
Pada sidang itu, Ketua Parlemen Filipina Ferdinand Martin G Romualdez berbicara tentang pentingnya hubungan people to people di ASEAN untuk mendorong kohesi sosial yang lebih dalam dan ekonomi global dan regional yang tangguh.
Persoalan hukum juga menjadi sorotan di Sidang Umum AIPA ke-44. Hal ini disampaikan President of the National Assembly of the Kingdom of Thailand, Wanmuhamadnoor Matha.
Wanmuhamadnoor menegaskan, Thailand ingin menyaksikan peningkatan harmonisasi hukum di antara negara-negara Anggota ASEAN dan memastikan implementasi yang efektif dari perjanjian ASEAN di berbagai bidang.
Baca juga: 4 Saran Delegasi Indonesia untuk Negara ASEAN di Forum AIPA Ke-44
Di sisi lain, Ketua Parlemen Vietnam Vuong Dinh Hue mengingatkan agar Parlemen ASEAN memainkan peran penting dalam memperkuat persatuan dan sentralitas di Asia Tenggara serta menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan.
Ia pun mengundang anggota AIPA dan negara observer untuk mengirimkan anggota parlemen muda mereka ke Konferensi Global Anggota Parlemen Muda ke-9 yang diselenggarakan di Hanoi, Vietnam pada September mendatang.
Sidang Umum AIPA 2023 juga membahas isu konflik antara Rusia dan Ukraina yang hingga saat ini masih terjadi.
Pimpinan Delegasi Parlemen Singapura Mohd Fahmi bin Aliman menilai, invasi Rusia ke Ukraina dan meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan China harus menjadi perhatian.
Parlemen Singapura berharap, penyelesaian konflik Rusia-Ukraina dapat berlangsung cepat dan damai.
Baca juga: Sidang Umum Ke-44 AIPA, Indonesia Berkomitmen Bantu Wujudkan Perdamaian di Asia Tenggara
Mereka juga meminta agar negara-negara Anggota ASEAN tidak memihak dalam hubungan AS-China yang dapat menyebabkan perpecahan.
Adapun delegasi Rusia dan Ukraina turut terlibat dalam Sidang Umum AIPA ke-44. Sebagai negara observer, Rusia dan Ukraina mengadakan sesi dialog dengan perwakilan negara-negara AIPA.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irene Yusiana Roba Putri memimpin sesi dialog antara negara-negara AIPA dengan Delegasi dari Ukraina.
Pada forum dialog itu, negara-negara AIPA mendorong perdamaian di kawasan konflik.
“Di forum tersebut, kami mendengar observer dari Ukraina, yang menjelaskan kondisi terkini di negaranya. Bagaimana konflik dengan Rusia itu berdampak pada rakyat Ukraina,” sebut Irine.
Masing-masing perwakilan negara anggota AIPA juga memberikan tanggapan terkait persoalan tersebut dan mendukung perdamaian dengan Rusia segera terjadi demi kesejahteraan rakyat.
Baca juga: Sidang Ke-44 AIPA, Puan: Parlemen Penting untuk Kerja Sama Antarnegara dan Perdamaian Dunia
Irine mengatakan, meski secara geografis Ukraina dan Rusia jauh dari Asia Tenggara, anggota AIPA percaya ketika konflik Rusia-Ukraina berakhir dampak positif akan terbawa hingga ke negara-negara di ASEAN.
“Kenapa? Pastinya hubungan teknologi, pendidikan, atau pun sosial dan ekonomi akan kembali berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Dia menyebutkan, prinsip dalam menyikapi konflik tersebut adalah menjadi panggilan bersama setiap negara di seluruh dunia ini untuk menciptakan perdamaian.
Dalam dialog itu, delegasi Ukraina yang dipimpin Oleksandr Merezhko mengungkapkan kekecewaan terhadap beberapa sistem terkait penyelesaian konflik dengan Rusia, terutama sistem di PBB yang seperti tidak berpihak kepada mereka.
Irine mengatakan, Indonesia sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Ukraina sejak 1992. Parlemen Indonesia hingga kini pun masih memiliki hubungan friendship group dengan Ukraina.
“Beberapa kali ketuanya sudah berkomunikasi dengan Duta Besar (Dubes) dari Ukraina terkait konflik dengan Rusia,” papar Irine.
Selain Ukraina dan Rusia, negara observer lain yang hadir dalam Sidang Umum AIPA ke-44 adalah dari AS, Australia, Azerbaijan, Belarus, Kanada, China, Uni Eropa, Georgia, Jepang, Republic Korea, Moroko, Norwegia dan Timor-Leste yang sedang menunggu keanggotaan penuhnya di ASEAN.
Lalu tamu undangan di Sidang ini yakni dari Armenia, Turki, PBB, Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), Freeland Foundation, International Conservation Caucus Foundation (ICCF), Parliamentary Centre of Asia (PCAsia) dan Food and Agriculture Organization (FAO).
Pada AIPA ke-44, Anggota BKSAP Charles Honoris turut memimpin dialog pertemuan antara delegasi dari AS dengan negara-negara anggota AIPA.
Baca juga: Fadli Zon Paparkan 6 Poin Strategis Usulan DPR untuk Resolusi AIPA Ke-44
Delegasi AS dipimpin Senator Tammy Duckworth yang merupakan veteran angkatan bersenjata negeri Paman Sam tersebut.
Charles mengatakan, pihaknya sepakat untuk mempererat kerja sama kawasan dengan AS sebagai salah satu negara yang memiliki perhatian besar terhadap kawasan Asia Tenggara.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI itu mengungkapkan, kerja sama itu mencakup berbagai bidang, seperti dari bidang politik, keamanan, ekonomi, dan lainnya.
“Banyak delegasi yang juga menyampaikan keinginan adanya keterlibatan yang lebih besar, dalam arti investasi, perdagangan dari AS kepada kawasan ini,” ucapnya.
Sidang Umum ke-44 pun menghasilkan 30 resolusi untuk berbagai bidang dari berbagai komisi yang akan diadopsi untuk kepentingan kawasan Asia Tenggara.
Baca juga: Pimpin Sidang AIPA Ke-44, Puan Ajak Anggota Kedepankan Semangat ASEAN Solidarity
Resolusi tersebut berasal dari Komisi Parlemen Wanita, Komisi Parlemen Muda atau Young Parliamentarians of AIPA (YPA), Komisi Urusan Politik, Komisi Ekonomi, Komisi Urusan Sosial, Komisi Urusan Organisasi, dan Komisi Urusan Organisasi.
Salah satu resolusi ada yang didedikasikan untuk Puan. Anggota parlemen negara-negara ASEAN menyepakati dengan bulat resolusi untuk menghargai Puan Maharani sebagai Presiden AIPA ke-44.
Anggota AIPA pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepemimpinan Puan untuk organisasi dan partisipasi serta kontribusinya yang berkelanjutan dalam pengembangan dan pertumbuhan AIPA.
Semua pembahasan dan hasil dari Sidang Umum AIPA ke-44 tersebut disepakati dalam persetujuan Joint Communique.
Setiap delegasi parlemen negara-negara ASEAN yang hadir memberikan persetujuan lewat penandatanganan kesepakatan Joint Communique itu.
Baca juga: Di Sidang AIPA Ke-44, DPR Bakal Dorong Pemerintah RI Ambil Langkah Out of The Box Jaga ASEAN
Sidang Umum AIPA ke-44 merupakan salah satu puncak keketuaan DPR RI di AIPA. Hal ini sejalan dengan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023.
Puan juga menyerahkan tongkat estafet Keketuan Indonesia di AIPA kepada Laos yang akan memegang Presidensi AIPA 2024.