Anggota Komisi III DPR Minta Pemda Se-Kalteng Lakukan Mitigasi untuk Tanggulangi Karhutla

Kompas.com - 29/04/2023, 12:08 WIB
Erlangga Satya Darmawan,
Sheila Respati

Tim Redaksi

Anggota Komisi III DPR Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Agustiar Sabran.Dok. DPR RI Anggota Komisi III DPR Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Agustiar Sabran.

KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Agustiar Sabran meminta agar pemerintah daerah (pemda) se-Kalimantan Tengah ( Kalteng) melakukan mitigasi terhadap daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan ( karhutla).

Agustiar mengatakan, melalui mitigasi tersebut, daerah-daerah rawan karhutla kemudian akan dibantu untuk menyiapkan sejumlah peralatan dan armada.

"Diharapkan bahaya karhutla di Kalteng tidak akan terjadi karena setiap daerah sudah mengantisipasi terkait hal tersebut," ujar Agustiar dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (29/4/2023).

Selama ini, lanjut Agustiar, pemerintah provinsi (pemprov) setempat selalu berkoordinasi dengan pemda setempat untuk membahas terkait bahaya karhutla yang dapat terjadi kapan saja di setiap daerah.

Namun, koordinasi dan penyiapan anggaran penanganan karhutla saja dikatakannya tidak cukup untuk mengatasi masalah tersebut.

Baca juga: Wakil Ketua DPR Ziarah ke Makam Imam Bukhori di Uzbekistan

Semua pihak harus, seperti lembaga dan instansi harus bisa saling mendukung agar masalah karhutla dapat diatasi dengan baik.

"Jangan pernah sepelekan terkait bahaya karhutla karena masalah ini bisa saja terjadi. Apalagi, cuaca di Kalteng saat ini cukup panas dan mencapai angka 35 derajat Celcius. Jangan sampai kondisi akibat karhutla yang cukup parah pada 2005 terulang," katanya.

Selain instansi dan lembaga, penanganan karhutla juga diminta oleh Agustiar untuk turut melibatkan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Adapun jika ditemukan unsur kesengajaan seperti pembakaran lahan, ia ingin agar Kepolisian Daerah (Polda) Kalteng tidak segan-segan dalam menindak tegas pelakunya.

“Perbuatan tersebut selain dapat mengganggu keamanan di provinsi setempat. Kalau karhutla terjadi tentu banyak yang akan dirugikan, seperti terganggunya kesehatan dan roda perekonomian masyarakat. Terparah, asap dari karhutla juga sampai ke negara tetangga, yakni Malaysia," terang Agustiar.

Sementara itu, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menegaskan bahwa Pemprov Kalteng telah menganggarkan dana penanganan karhutla dan bencana banjir sebesar Rp 100 miliar pada 2023.

Menurutnya, jika anggaran sudah tersedia, maka upaya mitigasi akan lebih efektif.

“Tak hanya itu, personel Polda Kalteng dan Korem 102 Panju Panjung sebelumnya juga sudah beberapa kali menggelar pasukan serta sarana prasarana untuk penanganan karhutla dan banjir di Kalteng. Intinya, ketika dua bencana itu terjadi, para personel yang disiagakan, siap melaksanakan tugas dan tupoksinya sesuai penanganan masalah tersebut,” jelas Sugianto.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke