Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas

KOMPAS.com - Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Felly Estelita Runtuwene menekankan pentingnya menyesuaikan kebijakan Komisi IX dengan arahan Presiden Prabowo, terutama dalam bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. 

“Ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian Pak Prabowo, yang sebelumnya belum tercapai, dan sekarang harus kita selesaikan,” ujarnya dalam rapat koordinasi pertama Komisi IX DPR RI di ruang pimpinan DPR RI, Nusantara III, Senayan, Kamis (24/10/2024). 

Salah satu poin yang disoroti DPR adalah pentingnya pemerataan sumber daya manusia (SDM) di sektor kesehatan. 

Felly menggarisbawahi bahwa meskipun jumlah tenaga medis sudah cukup, distribusi yang tidak merata menjadi kendala utama. 

“Mereka menumpuk di kota-kota besar, sedangkan daerah terpencil masih kekurangan,” jelasnya melansir dpr.go.id.

Baca juga: Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar

Ia menegaskan, pemerataan tenaga medis serta peningkatan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah adalah prioritas utama.

Selain SDM untuk para tenaga medis, infrastruktur kesehatan juga menjadi sorotan. 

“Kami ingin alat-alat kesehatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan SDM setempat,” ujarnya. 

Felly berharap, pihaknya tenaga medis di daerah tidak menerima peralatan canggih yang belum mampu mereka operasikan.

Salah satu isu krusial lainnya yang dibahas dalam rapat adalah peningkatan kasus tuberkulosis (TB) di Indonesia. 

Dia menyoroti bahwa meski sudah ada upaya signifikan dalam menekan angka penyebaran TB, Indonesia justru mengalami peningkatan peringkat dalam jumlah kasus TB di dunia. 

“Ini bukan prestasi bagus. Dari peringkat dunia, kita malah naik,” ujarnya. 

Baca juga: Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya

Selain kesehatan, isu yang mendapatkan perhatian DPR adalah penyesuaian dalam sektor perlindungan pekerja migran, terutama terkait anggaran yang dinilai masih sangat kecil.

“Kalau kami ingin perlindungan pekerja migran maksimal, anggarannya harus mumpuni. Jangan tanggung, harus sesuai dengan kebutuhan,” kata Felly. 

Politisi Partai Nasdem itu menyebutkan, perubahan kebijakan itu harus diiringi dengan peningkatan anggaran untuk menunjang perlindungan tenaga kerja secara optimal.

Soliditas Komisi IX

Pada kesempatan itu, Felly juga mengapresiasi solidnya kerja sama internal Komisi IX. Sebab, mayoritas pimpinan komisi yang baru merupakan anggota lama yang sudah berpengalaman sehingga koordinasi diharapkan akan berjalan lebih cepat dan efektif. 

“Koordinasi kami pasti lebih cepat dan kami akan selalu terbuka dalam rapat-rapat internal untuk anggota baru agar mereka bisa lebih memahami tugas-tugas di Komisi IX,” katanya.

Felly mengungkapkan, pihaknya berkomitmen bekerja sama dengan semua pihak untuk memastikan tercapainya visi kesejahteraan yang diusung pemerintah. 

Dia menegaskan, Komisi IX DPR RI berkomitmen menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arahan Prabowo, baik di sektor kesehatan, ketenagakerjaan, maupun perlindungan pekerja migran.

Baca juga: Anggota DPR Anggap Wajar Menteri Dicopot jika Tak Dukung Makan Bergizi Gratis

Adapun rapat tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan Masyarakat, Cucu Ahmad Syamsurijal dan para Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, yakni Charles Honoris, M Yahya Zaini, Putih Sari, dan Nihayatul Wafiroh.

Rapat tersebut bertujuan menyelaraskan program kerja komisi dengan visi kesejahteraan nasional yang diusung Prabowo..