Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar

Kompas.com - 24/10/2024, 20:10 WIB
Novyana,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI) periode 2024-2029 Hetifah Sjaifudian mengungkapkan bahwa Komisi X masih memiliki banyak pekerjaan rumah mengenai kemajuan pendidikan Indonesia.

“Kami juga ingin agar para pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk dosen yang masih memiliki berbagai keluhan soal kesejahteraannya, pengakuan statusnya, dan perlindungannya. Itu juga masih menjadi satu pekerjaan rumah yang harus dituntaskan,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Hal tersebut ia sampaikannya di Gedung Nusantara, DPR RI, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Hetifah menambahkan, Komisi X tentunya menginginkan agar mutu fasilitas sarana prasarana (sarpras) pendidikan lebih disempurnakan. Sebab, masih banyak sekolah yang bangunannya rusak serta belum memiliki akses internet.

Baca juga: Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya

“Masih banyak sekolah rusak dan belum memiliki akses internet, toilet, maupun kantin sehatnya. Padahal, hal tersebut juga merupakan dari bagian program Presiden RI Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis,” paparnya.

Selain itu, Hetifah juga menyampaikan komitmen Komisi X untuk tetap memerhatikan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) supaya mendapat perhatian lebih dalam aspek pendidikan.

“Permasalahan kondisi pendidikan di daerah 3T menjadi hal utama yang dirasakan oleh seluruh anggota Komisi X lainnya,” imbuhnya.

Pemerintah, lanjut dia, akan menjadi mitra kerja Komisi X dalam membantu pengambilan keputusan ke depan.

Baca juga: Sah, Puan Maharani Tetapkan Pimpinan Komisi I DPR RI Periode 2024-2029

“Mitra kerja terkait yang dapat membantu memberikan hasil riset, di antaranya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Badan Pusat Statistik (BPS),” tambah Hetifah.

Meski demikian, hal tersebut masih menjadi basis awal untuk merumuskan program kerja, sehingga Komisi X tetap meminta setiap menteri untuk menjabarkan arah programnya.

“Tentu saja kita nanti akan meminta setiap menteri untuk menjabarkan. Mungkin ada kesamaan dari (menteri) yang lalu. Kalau memang sudah bagus, misalnya soal beasiswa, tentu harus dilanjutkan, bahkan kalau perlu, ditambah lagi,” terangnya.

Terakhir, Hetifah mengungkapkan bahwa Komisi X berharap agar anggaran pendidikan dapat lebih mendekati seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar (UUD) 1945 untuk pendidikan.

Baca juga: Daftar Lengkap Pimpinan Komisi dan Mitra Kerja DPR RI 2024-2029

“Mudah-mudahan juga nanti bisa diberikan lebih tepat sasaran dan tepat guna kepada kementerian yang langsung terkait,” ujarnya.

Terkini Lainnya
24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

24 Calon Dubes RI Lolos Uji Kelayakan DPR, Mayoritas Diplomat dan 2 Purnawirawan Militer

DPR
Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

Anggota Timwas Haji DPR Minta Sistem Haji RI Terintegrasi dengan Sistem Arab Saudi

DPR
Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

Ramai Putusan Pemilu Terpisah, DPR Pastikan Tak Bahas Revisi UU MK

DPR
Dorong Pelayanan Haji Lebih Profesional, Timwas DPR Usul 1 Syarikah per Embarkasi

Dorong Pelayanan Haji Lebih Profesional, Timwas DPR Usul 1 Syarikah per Embarkasi

DPR
Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Cucun: Boleh Tambah Halaman, tapi Jangan Robek Lembaran

Polemik Penulisan Ulang Sejarah, Cucun: Boleh Tambah Halaman, tapi Jangan Robek Lembaran

DPR
Hadiri Fatayat NU, Cucun Ahmad Tegaskan Negara Harus Lindungi Perempuan

Hadiri Fatayat NU, Cucun Ahmad Tegaskan Negara Harus Lindungi Perempuan

DPR
WNI Ditahan Junta Myanmar, Wakil Ketua DPR Dorong Pemerintah Tempuh Jalur Diplomasi untuk Pembebasan

WNI Ditahan Junta Myanmar, Wakil Ketua DPR Dorong Pemerintah Tempuh Jalur Diplomasi untuk Pembebasan

DPR
Polemik Pulau Enggano, Wakil Ketua DPR RI Soroti Keterbatasan Akses Transportasi

Polemik Pulau Enggano, Wakil Ketua DPR RI Soroti Keterbatasan Akses Transportasi

DPR
Pemerintah Kirim Daftar Nama Calon Dubes, DPR Segera Lakukan Fit and Proper Test

Pemerintah Kirim Daftar Nama Calon Dubes, DPR Segera Lakukan Fit and Proper Test

DPR
HUT Ke-79 Bhayangkara, Komisi III Minta Polri Tingkatkan Profesionalisme dan Transformasi Digital

HUT Ke-79 Bhayangkara, Komisi III Minta Polri Tingkatkan Profesionalisme dan Transformasi Digital

DPR
Presiden Prabowo Komitmen Kembangkan Pesantren, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Jalankan UU Pesantren

Presiden Prabowo Komitmen Kembangkan Pesantren, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Jalankan UU Pesantren

DPR
Aher Jabat Ketua BAM, DPR Minta Respons Cepat atas Aspirasi Publik

Aher Jabat Ketua BAM, DPR Minta Respons Cepat atas Aspirasi Publik

DPR
Dasco: RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi KUHAP Selesai

Dasco: RUU Perampasan Aset Dibahas Setelah Revisi KUHAP Selesai

DPR
Kursi Dubes RI di Pos Kunci Masih Kosong, Dasco: DPR Tunggu Pengajuan Resmi dari Pemerintah

Kursi Dubes RI di Pos Kunci Masih Kosong, Dasco: DPR Tunggu Pengajuan Resmi dari Pemerintah

DPR
BUMDes Bisa Untung Rp Miliar Per Tahun, Wakil Ketua DPR Ajak Desa Manfaatkan Koperasi Merah Putih

BUMDes Bisa Untung Rp Miliar Per Tahun, Wakil Ketua DPR Ajak Desa Manfaatkan Koperasi Merah Putih

DPR

Copyright 2008 - 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke