KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sarmuji berharap, Citilink Indonesia sebagai anak perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ,dapat hadir memenuhi kebutuhan maskapai dengan tarif lebih terjangkau bagi masyarakat.
"Citilink menjadi pilihan yang bagus untuk dinaiki. Apalagi menurut pengalaman saya, Citilink memiliki keunggulan tepat waktu, kenyamanan, dan keamanannya juga punya citra safety (aman) dibanding yang lain. Keunggulan ini tentu harus dikapitalisasi," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (6/12/2022).
Dengan keunggulan yang dimiliki, ia meyakini, Citilink bisa bertarung dengan maskapai-maskapai lain.
"Artinya, kalau mau berebut pasar, berebut saja tidak masalah, dipertarungkan saja. Harganya barangkali sedikit lebih mahal, tetapi keunggulan lain bisa dinikmati penumpang," imbuh legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur (Jatim) VI ini.
Baca juga: Garuda Indonesia Bakal Operasikan 120 Pesawat di Tahun 2023
Pernyataan tersebut Sarmuji sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (5/12/2022).
Pada kesempatan itu, ia meminta PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dapat memberikan perhatian kepada maskapai Citilink Indonesia sebagai anak perusahaannya.
Sebab, menurut Sarmuji, daya beli masyarakat terlihat mulai menurun pascapandemi Covid-19. Akibatnya, masyarakat cenderung beralih memilih maskapai yang lebih murah.
Senada dengan Sarmuji, Anggota Komisi VI Deddy Yevri Hanteru Sitorus juga menekankan Garuda untuk dapat memberikan perhatian secara total kepada Citilink.
"Dan juga untuk memastikan dia (Citilink) menjadi korektor harga terhadap dominasi pasar yang dimiliki oleh perusahaan tertentu," jelasnya.
Baca juga: Citilink Layani Rute dari Balikpapan ke Mamuju, Berau, dan Banjarmasin
Deddy berharap Citilink bisa mengambil peranan penuh untuk segmentasi low cost carrier ketika Garuda bermain di segmentasi masyarakat menengah ke atas (premium).
"Sekaligus juga korektor harga sehingga masyarakat mendapat harga pembanding. Selama ini di banyak tempat, masyarakat tidak memiliki pilihan lain," imbuh Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) tersebut.