Anggota Komisi III Dukung Kapolri Hapus Kebijakan Tilang Manual

Kompas.com - 28/10/2022, 16:03 WIB
Fransisca Andeska Gladiaventa,
A P Sari

Tim Redaksi

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Andi Rio Idris Padjalangi. Dok. DPR RI Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Andi Rio Idris Padjalangi.

KOMPAS.com – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Andi Rio Idris Padjalangi terus mendukung langkah Kepala Kepolisian Republik Indonesia ( Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk menghapus kebijakan tilang manual.

Seperti diketahui, sebelumnya Kapolri telah menginstruksikan jajaran Korps Lalu Lintas ( Korlantas) Polri untuk menghapus tilang manual dan mengutamakan penindakan secara elektronik.

Andi menilai, penerapan penegakan hukum pelanggar lalu lintas secara manual rawan penyelewangan, utamanya aksi suap menyuap. Hal ini dikhawatirkan akan merugikan kas negara.

Baca juga: Anggota Komisi III Taufik Basari Sebut Kasus Ferdy Sambo Jadi Momentum Pembenahan Kultural Polri

“Saya mendukung untuk kemajuan yang luar biasa di Polri, terutama untuk Korlantas yang berinisiatif untuk menghapus tilang manual dan menggantikannya dengan sistem tilang elektronik,” ungkap Andi dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Jumat (28/10/2022).

Andi berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang saat ini menurun.

“Diharapkan Kapolri dapat terus memperbaiki institusi Polri yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga dapat lebih dipercaya dan dicintai lagi oleh masyarakat. Selain itu, saya juga mendorong untuk Korlantas Polri dapat mensosialisasikan kebijakan tilang elektronik kepada masyarakat dan jajarannya,” jelas Andi.

Baca juga: Komisi III DPR Dukung Reformasi Internal Polri

Ia pun menyerukan urgensi penyiapan sarana dan prasarana pendukung kebijakan tilang elektronik di seluruh daerah agar masyarakat paham mengenai sistem tilang yang baru.

“Polri harus mempersiapkan sejak dini penempatan kamera tilang elektronik di sejumlah titik. Jangan sampai kebijakan tersebut tidak memberikan dampak disiplin dalam berlalu lintas bagi masyarakat,” kata Andi.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke