Pejabat Kementan Kenakan Baju Partai, Junimart Girsang: Sebaiknya Dipecat Saja

Dwi Nur Hayati
Kompas.com - Rabu, 17 November 2021
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah Komisi II DPR RI Junimart GirsangDOK. Humas Dewan Perwakilan Rakyat Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah Komisi II DPR RI Junimart Girsang

KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Junimart Girsang menilai, para pejabat Kementerian Pertanian ( Kementan) tidak memegang teguh asas netralitas sebagai seorang aparatur sipil negara ( ASN).

"Satu hal yang harus diingat bahwa setiap ASN, wajib hukumnya memegang teguh asas netralitas. Kalau ada ASN dengan bangga mengenakan simbol-simbol, baju partai politik, sebaiknya dipecat saja," imbuhnya seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (17/11/2021).

Untuk diketahui, sebelumnya para pejabat Kementan tertangkap basah mengenakan seragam Komando Strategis Partai Nasdem (Kostranas).

Menurut Junimart, para pejabat Kementan telah melanggar etika ASN dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2020 tentang pakaian seragam ASN, tidak ada seragam loreng dan atribut seragam mirip army.

Baca juga: Pejabat Kementan Pakai Seragam Loreng Khas Partai, Dasco Ingatkan soal Kode Etik

"Artinya telah terjadi pembangkangan terhadap Undang-undang (UU) maupun Peraturan Pemerintah (PP)," imbuh Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu.

Oleh karena itu, lanjut dia, instansi atau kementerian tersebut harus diberikan sanksi tegas atau peringatan keras supaya mengikuti, mempergunakan seragam kerja, dinas sesuai aturan.

Seharusnya, kata dia, setiap ASN harus membaca dan memahami pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 2014 menyangkut kewajiban ASN.

Sebagai tindak lanjut pelanggaran tersebut, Junimart mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KSN) segera menindak tegas para pejabat Kementan.

Baca juga: Soal Din Syamsuddin, JK Sebut Akademisi yang Kritik Pemerintah Tak Langgar Etika ASN

"Dalam rangka penegakan aturan dan etika ASN, Kementerian PAN dan RB dan lembaga terkait harus segera dan proaktif menyikapi kejadian yang overacting ini. Segera ambil tindakan yang tegas dengan menerapkan sanksi-sanksinya," ujarnya kepada wartawan dalam keterangan tertulis, Selasa (16/11/2021).

Tak hanya pejabat Kementan, Junimart juga menyarankan agar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menindak tegas Menteri Pertanian ( Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Seperti diketahui, dalam foto yang terlihat tersebut, Mentan SYL tampak terkesan mengijinkan jajarannya mengenakan seragam Kostranas.

"Sesuai pasal 25 UU ASN, pak Jokowi sebagai presiden sebaiknya mengambil sikap tegas terhadap Mentan SYL," imbuh Junimart.

Baca juga: Mentan SYL Terima Gelar Sinatria Tatanen Nusantara dari Masyarakat Adat Jabar

Pasalnya, sebut dia, dari foto yang beredar luas, Mentan SYL diduga telah dengan sengaja mengijinkan pelanggaran terhadap UU yang melarang keras ASN bermain politik dalam sifat, bentuk dan simbol-simbol nyata dan tersembunyi.

Lebih lanjut Junimart mengatakan, tindakan dari para pejabat di Kementan itu dinilai sangat memalukan. Sebab, pemerintah saat ini bersama lembaga lainnya dan anak bangsa sedang fokus mengatasi pandemi Covid-19 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN).

"Harus disadari bahwa pemerintah dan segenap anak bangsa saat ini fokus bersama mengatasi pandemi dalam rangka pemulihan ekonomi, bukan gagah-gagahan ala army dan pemborosan," ucapnya.

PenulisDwi Nur Hayati
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol
Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol
DPR
Puan: Mari Perjuangkan agar RUU TPKS Bisa Segera Disahkan
Puan: Mari Perjuangkan agar RUU TPKS Bisa Segera Disahkan
DPR
DPR Akan Bentuk Panja Khusus untuk Pantau Kenaikan Biaya Haji
DPR Akan Bentuk Panja Khusus untuk Pantau Kenaikan Biaya Haji
DPR
Peduli Nasib Guru Honorer, Puan Minta Pemda Lakukan Efisiensi Anggaran
Peduli Nasib Guru Honorer, Puan Minta Pemda Lakukan Efisiensi Anggaran
DPR
RUU HKPD Siap Dibahas di Rapat Paripurna, Puteri Anetta Minta RUU Ini Jamin Otonomi Daerah
RUU HKPD Siap Dibahas di Rapat Paripurna, Puteri Anetta Minta RUU Ini Jamin Otonomi Daerah
DPR
Praktik Kawin Kontrak Menjamur, Puan Janji Segera Sahkan RUU TPKS
Praktik Kawin Kontrak Menjamur, Puan Janji Segera Sahkan RUU TPKS
DPR
Dirotasi ke Komisi VII DPR, Herman Hery: Saya Tinggalkan Komisi III dengan Rasa Bangga
Dirotasi ke Komisi VII DPR, Herman Hery: Saya Tinggalkan Komisi III dengan Rasa Bangga
DPR
Prihatin Nasib 500.000 Warga Pemilik “Surat Ijo” di Surabaya, Junimart Girsang: Akan Kami Perjuangkan
Prihatin Nasib 500.000 Warga Pemilik “Surat Ijo” di Surabaya, Junimart Girsang: Akan Kami Perjuangkan
DPR
Junimart Girsang Minta Kemendagri Cabut Izin Ormas yang Meresahkan Masyarakat
Junimart Girsang Minta Kemendagri Cabut Izin Ormas yang Meresahkan Masyarakat
DPR
Jenderal Andika Jadi Panglima TNI Baru, Puan: Semoga Makin Dekat dengan Rakyat
Jenderal Andika Jadi Panglima TNI Baru, Puan: Semoga Makin Dekat dengan Rakyat
DPR
Puan Sebut Dedikasi Muhammadiyah Datangkan Banyak Manfaat untuk Rakyat
Puan Sebut Dedikasi Muhammadiyah Datangkan Banyak Manfaat untuk Rakyat
DPR
Junimart Girsang Sebut Proses Pemilu 2024 Dapat Dipersingkat
Junimart Girsang Sebut Proses Pemilu 2024 Dapat Dipersingkat
DPR
Pejabat Kementan Kenakan Baju Partai, Junimart Girsang: Sebaiknya Dipecat Saja
Pejabat Kementan Kenakan Baju Partai, Junimart Girsang: Sebaiknya Dipecat Saja
DPR
Puan Minta Pertamina Usut Tuntas Penyebab Kebakaran Kilang Minyak Cilacap
Puan Minta Pertamina Usut Tuntas Penyebab Kebakaran Kilang Minyak Cilacap
DPR
Puan Minta Pemenang Piala KBPP Polri Wakili RI di Turnamen Internasional
Puan Minta Pemenang Piala KBPP Polri Wakili RI di Turnamen Internasional
DPR