Puan Minta Partisipasi Masyarakat untuk Cegah Kenaikan Level PPKM di Jakarta

Kompas.com - 03/11/2021, 12:33 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Ketua DPR RI Dr.(H.C) Puan Maharani.DOK. Humas DPR RI Ketua DPR RI Dr.(H.C) Puan Maharani.

KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani meminta partisipasi masyarakat untuk menjaga agar Daerah Khusus Ibu Kota ( DKI Jakarta) aman dari pandemi Covid-19.

Sebab, kata dia, kesadaran warga DKI Jakarta menjadi salah satu faktor keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 dalam menurunkan status level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ke angka satu.

“Meskipun saat ini di berbagai ruang publik seperti mal, tempat makan dan sektor lainnya sudah bisa beroperasi penuh, tetapi masyarakat harus tetap selalu waspada terhadap penyebaran virus SARS-CoV-2,” imbuhnya seperti dimuat dalam laman dpr.go.id, Selasa (2/11/2021).

Kewaspadaan tersebut, lanjut Puan, bisa dilakukan dengan tetap konsisten menjaga kedisiplinan protokol kesehatan (prokes).

Baca juga: Kapolres Pasaman Dicopot karena Tak Mampu Awasi Prokes Saat Kegiatan Vaksinasi

Oleh karenanya, ia kembali meminta masyarakat khususnya yang berada di DKI Jakarta untuk terus mematahui prokes lewat penerapan 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama.

“Meski Jakarta kini telah menjadi salah satu provinsi di Pulau Jawa dan Bali yang berada pada PPKM level 1, tetapi prokes pun tetap harus nomor satu,” imbuh Puan.

Penerapan prokes tersebut, kata dia, harus betul-betul dijaga karena DKI Jakarta sebelumnya menjadi salah satu daerah penyumbang kasus positif Covid-19 terbanyak.

Selain masyarakat, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) tersebut juga meminta jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap konsisten mempertahankan performa penanganan pandemi Covid-19.

Baca juga: Penjelasan Hakim MK soal UU Penanganan Pandemi Hanya Berlaku hingga Akhir 2022

Puan juga meminta jajaran Pemprov DKI jangan sampai lengah meski pandemi di Jakarta sudah melandai.

“Pemprov juga perlu mempercepat pemberian vaksin bagi warga DKI Jakarta yang belum menerima agar tidak lagi terjadi lonjakan kasus Covid-19,” ucapnya.

Dampak penurunan PPKM Level 1 di DKI Jakarta

Dalam kesempatan tersebut, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini mengatakan, penurunan status PPKM level 1 di Jakarta juga berdampak terhadap berbagai sektor.

Baca juga: Jakarata PPKM Level 1, Pengusaha Karaoke Minta Segera Diizinkan Beroperasi

Pertama, pada peningkatan relaksasi pekerjaan di berbagai bidang. Hal ini termasuk sektor non-esensial yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga berujung peningkatan kesejahteraan rakyat.

Puan berharap, penurunan level PPKM di DKI Jakarta bisa memperbaiki perekonomian daerah.

“DKI Jakarta sebagai sentral perekonomian negara punya peran besar bagi pemulihan ekonomi nasional (PEN),” jelasnya.

Kedua, pada dunia pendidikan. Puan meyakini penurunan level PPKM di Jakarta akan semakin menormalisasi dunia pendidikan.

Baca juga: Aturan Lengkap PPKM Level 1 di Jakarta, Mal hingga Pasar Dibuka 100 Persen

Oleh karenanya, ia meminta pemprov menggencarkan vaksinasi bagi anak usia sekolah.

Dengan meratanya vaksinasi terhadap anak usia sekolah maka semakin banyak anak didik yang bisa mengikuti sekolah tatap muka.

Dengan begitu bisa memperbaiki kualitas pendidikan karena pembelajaran jarak jauh sejak awal pandemi memengaruhi psikologi dan cognitive learning.

Lebih lanjut, Puan mengajak semua pihak mewaspadai terjadinya lonjakan kasus Covid-19 di akhir tahun 2021.

Baca juga: Epidemiolog Khawatirkan Pengurangan Masa Karantina dari Luar Negeri Picu Lonjakan Kasus Covid-19

“Saya minta seluruh masyarakat agar mengurangi aktivitas yang tidak diperlukan di luar rumah,” ujarnya.

Begitu pula pemerintah bersama Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dan instansi terkait, kata Puan, harus mengantisipasi libur panjang akhir tahun sambil terus menyosialisasikan kepada masyarakat agar mengikuti kebijakan serta taat prokes.

“Fasilitas dan sarana kesehatan juga harus siap untuk segala kemungkinan,” ucap cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke