PKB Nilai Aturan Wajib PCR bagi Penumpang Pesawat Hambat Industri Penerbangan

Inang Jalaludin Shofihara
Kompas.com - Kamis, 21 Oktober 2021
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PUPR Tengku Iskandar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (31/08/2021)Kementerian PUPR Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PUPR Tengku Iskandar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (31/08/2021)

 

KOMPAS.com – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Neng Eem Marhamah Zulfah mengatakan, melandainya pandemi Covid-19 harusnya menjadi momentum kebangkitan industri penerbangan di Tanah Air.

Dia menilai, seiring masifnya vaksinasi serta adanya aplikasi PeduliLindungi, seharusnya tidak perlu lagi ada persyaratan tes polymerase chain reaction ( PCR) bagi calon penumpang pesawat terbang.

“Harus diakui jika tes PCR salah satu yang menghambat peningkatan jumlah penumpang pesawat selama musim pandemi ini,” ujarnya, Rabu (20/10/2021).

Selain itu, lanjut Eem, dia mendapatkan banyak informasi bila tiket penumpang terpaksa hangus karena harus menunggu hasil tes PCR.

Menurutnya, meski saat ini sudah ada batas tertinggi harga tes PCR, bagi sebagian masyarakat harga tersebut masih tergolong besar.

Baca juga: Telegram Kapolri Selalu Terbit Setelah Banyak Kasus, Anggota DPR: Kultur Hukum Ketinggalan Kereta

Bahkan, harga tes PCR ini bisa 50 persen dari harga tiket pesawat. Kondisi ini membuat banyak calon penumpang yang memilih moda transportasi lain.

“Situasi ini tentu kian menyulitkan industri penerbangan di saat pandemi ini karena meskipun tidak ada persyaratan tes PCR jumlah penumpang pun sudah pasti turun,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Eem menjelaskan, pembatasan ketat selama pandemi Covid-19 dalam satu setengah tahun terakhir telah memukul industri penerbangan global, termasuk di Tanah Air.

Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) mencatat, industri penerbangan global mengalami kerugian Rp2.867 triliun selama satu setengah terakhir.

Baca juga: PCR Jadi Syarat Naik Pesawat, Maskapai Akan Diizinkan Tambah Kapasitas hingga 100 Persen

Nilai kerugian tersebut setara dengan 9 tahun pendapatan kolektif industri penerbangan global.

“Di Tanah Air banyak maskapai penerbangan yang harus merumahkan karyawan mereka karena terus merugi. Bahkan, upaya restrukturisasi utang maskapai Garuda terhambat karena minimnya aktivitas penerbangan selama pandemi ini,” ujarnya.

Oleh karenanya, Eem mempertanyakan munculnya persyaratan tes PCR dalam Instruksi Menteri Dalam (Inmendagri) Nomor 53/2021.

Sebab pada Inmendagri 47/2021, persyaratan calon penumpang pesawat hanya berupa tes antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua dan hasil negatif PCR (H-2) jika baru memperoleh vaksin dosis pertama. Namun, poin tersebut dihilangkan pada Inmendagri yang baru.

Menyikapi hal tersebut, FPKB pun menolak Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali agar semua penumpang pesawat wajib tes PCR 2x24 jam sebelum keberangkatan.

Baca juga: Naik Pesawat Wajib PCR, Serikat Karyawan Garuda Minta Harga Tes Jadi Rp 50.000

“Kami menilai kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat yang tertuang dalam Inmendagri 53/2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali merupakan langkah mundur bagi upaya menuju kenormalan baru seiring terus melandainya kasus Covid-19 di Tanah Air,” ujarnya.

Dia mengatakan, pihaknya tidak ingin aturan baru wajib tes PCR ini dipersepsikan publik sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada penyelenggara tes PCR yang saat ini memang tumbuh di lapangan.

“Jangan sampai unsur kepentingan bisnis mengemuka dalam urusan PCR untuk penumpang pesawat ini,” tukasnya.

Baca juga: Mulai Hari Ini Naik Pesawat Wajib PCR? Ini Penjelasan Lengkap Kemenhub

PenulisInang Jalaludin Shofihara
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol
Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol
DPR
Puan: Mari Perjuangkan agar RUU TPKS Bisa Segera Disahkan
Puan: Mari Perjuangkan agar RUU TPKS Bisa Segera Disahkan
DPR
DPR Akan Bentuk Panja Khusus untuk Pantau Kenaikan Biaya Haji
DPR Akan Bentuk Panja Khusus untuk Pantau Kenaikan Biaya Haji
DPR
Peduli Nasib Guru Honorer, Puan Minta Pemda Lakukan Efisiensi Anggaran
Peduli Nasib Guru Honorer, Puan Minta Pemda Lakukan Efisiensi Anggaran
DPR
RUU HKPD Siap Dibahas di Rapat Paripurna, Puteri Anetta Minta RUU Ini Jamin Otonomi Daerah
RUU HKPD Siap Dibahas di Rapat Paripurna, Puteri Anetta Minta RUU Ini Jamin Otonomi Daerah
DPR
Praktik Kawin Kontrak Menjamur, Puan Janji Segera Sahkan RUU TPKS
Praktik Kawin Kontrak Menjamur, Puan Janji Segera Sahkan RUU TPKS
DPR
Dirotasi ke Komisi VII DPR, Herman Hery: Saya Tinggalkan Komisi III dengan Rasa Bangga
Dirotasi ke Komisi VII DPR, Herman Hery: Saya Tinggalkan Komisi III dengan Rasa Bangga
DPR
Prihatin Nasib 500.000 Warga Pemilik “Surat Ijo” di Surabaya, Junimart Girsang: Akan Kami Perjuangkan
Prihatin Nasib 500.000 Warga Pemilik “Surat Ijo” di Surabaya, Junimart Girsang: Akan Kami Perjuangkan
DPR
Junimart Girsang Minta Kemendagri Cabut Izin Ormas yang Meresahkan Masyarakat
Junimart Girsang Minta Kemendagri Cabut Izin Ormas yang Meresahkan Masyarakat
DPR
Jenderal Andika Jadi Panglima TNI Baru, Puan: Semoga Makin Dekat dengan Rakyat
Jenderal Andika Jadi Panglima TNI Baru, Puan: Semoga Makin Dekat dengan Rakyat
DPR
Puan Sebut Dedikasi Muhammadiyah Datangkan Banyak Manfaat untuk Rakyat
Puan Sebut Dedikasi Muhammadiyah Datangkan Banyak Manfaat untuk Rakyat
DPR
Junimart Girsang Sebut Proses Pemilu 2024 Dapat Dipersingkat
Junimart Girsang Sebut Proses Pemilu 2024 Dapat Dipersingkat
DPR
Pejabat Kementan Kenakan Baju Partai, Junimart Girsang: Sebaiknya Dipecat Saja
Pejabat Kementan Kenakan Baju Partai, Junimart Girsang: Sebaiknya Dipecat Saja
DPR
Puan Minta Pertamina Usut Tuntas Penyebab Kebakaran Kilang Minyak Cilacap
Puan Minta Pertamina Usut Tuntas Penyebab Kebakaran Kilang Minyak Cilacap
DPR
Puan Minta Pemenang Piala KBPP Polri Wakili RI di Turnamen Internasional
Puan Minta Pemenang Piala KBPP Polri Wakili RI di Turnamen Internasional
DPR