PKB Nilai Aturan Wajib PCR bagi Penumpang Pesawat Hambat Industri Penerbangan

Inang Jalaludin Shofihara
Kompas.com - Kamis, 21 Oktober 2021
Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PUPR Tengku Iskandar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (31/08/2021)Kementerian PUPR Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PUPR Tengku Iskandar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (31/08/2021)

 

KOMPAS.com – Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Neng Eem Marhamah Zulfah mengatakan, melandainya pandemi Covid-19 harusnya menjadi momentum kebangkitan industri penerbangan di Tanah Air.

Dia menilai, seiring masifnya vaksinasi serta adanya aplikasi PeduliLindungi, seharusnya tidak perlu lagi ada persyaratan tes polymerase chain reaction ( PCR) bagi calon penumpang pesawat terbang.

“Harus diakui jika tes PCR salah satu yang menghambat peningkatan jumlah penumpang pesawat selama musim pandemi ini,” ujarnya, Rabu (20/10/2021).

Selain itu, lanjut Eem, dia mendapatkan banyak informasi bila tiket penumpang terpaksa hangus karena harus menunggu hasil tes PCR.

Menurutnya, meski saat ini sudah ada batas tertinggi harga tes PCR, bagi sebagian masyarakat harga tersebut masih tergolong besar.

Baca juga: Telegram Kapolri Selalu Terbit Setelah Banyak Kasus, Anggota DPR: Kultur Hukum Ketinggalan Kereta

Bahkan, harga tes PCR ini bisa 50 persen dari harga tiket pesawat. Kondisi ini membuat banyak calon penumpang yang memilih moda transportasi lain.

“Situasi ini tentu kian menyulitkan industri penerbangan di saat pandemi ini karena meskipun tidak ada persyaratan tes PCR jumlah penumpang pun sudah pasti turun,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Eem menjelaskan, pembatasan ketat selama pandemi Covid-19 dalam satu setengah tahun terakhir telah memukul industri penerbangan global, termasuk di Tanah Air.

Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) mencatat, industri penerbangan global mengalami kerugian Rp2.867 triliun selama satu setengah terakhir.

Baca juga: PCR Jadi Syarat Naik Pesawat, Maskapai Akan Diizinkan Tambah Kapasitas hingga 100 Persen

Nilai kerugian tersebut setara dengan 9 tahun pendapatan kolektif industri penerbangan global.

“Di Tanah Air banyak maskapai penerbangan yang harus merumahkan karyawan mereka karena terus merugi. Bahkan, upaya restrukturisasi utang maskapai Garuda terhambat karena minimnya aktivitas penerbangan selama pandemi ini,” ujarnya.

Oleh karenanya, Eem mempertanyakan munculnya persyaratan tes PCR dalam Instruksi Menteri Dalam (Inmendagri) Nomor 53/2021.

Sebab pada Inmendagri 47/2021, persyaratan calon penumpang pesawat hanya berupa tes antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua dan hasil negatif PCR (H-2) jika baru memperoleh vaksin dosis pertama. Namun, poin tersebut dihilangkan pada Inmendagri yang baru.

Menyikapi hal tersebut, FPKB pun menolak Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali agar semua penumpang pesawat wajib tes PCR 2x24 jam sebelum keberangkatan.

Baca juga: Naik Pesawat Wajib PCR, Serikat Karyawan Garuda Minta Harga Tes Jadi Rp 50.000

“Kami menilai kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat yang tertuang dalam Inmendagri 53/2021 tentang PPKM Level 3, 2, dan 1 di Jawa dan Bali merupakan langkah mundur bagi upaya menuju kenormalan baru seiring terus melandainya kasus Covid-19 di Tanah Air,” ujarnya.

Dia mengatakan, pihaknya tidak ingin aturan baru wajib tes PCR ini dipersepsikan publik sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada penyelenggara tes PCR yang saat ini memang tumbuh di lapangan.

“Jangan sampai unsur kepentingan bisnis mengemuka dalam urusan PCR untuk penumpang pesawat ini,” tukasnya.

Baca juga: Mulai Hari Ini Naik Pesawat Wajib PCR? Ini Penjelasan Lengkap Kemenhub

PenulisInang Jalaludin Shofihara
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Canangkan “Indonesia Mandiri Karbohidrat dan Protein”, Gus Muhaimin Ingin Indonesia Tak Impor Lagi
Canangkan “Indonesia Mandiri Karbohidrat dan Protein”, Gus Muhaimin Ingin Indonesia Tak Impor Lagi
DPR
Dorong Pemerintah Sejahterakan Rakyat, Gus Muhaimin Paparkan Tiga Hal yang Harus Dilakukan
Dorong Pemerintah Sejahterakan Rakyat, Gus Muhaimin Paparkan Tiga Hal yang Harus Dilakukan
DPR
Ziarah Makam KH Zaenal Mustofa, Gus Muhaimin Berharap Bisa Teladani Spiritnya
Ziarah Makam KH Zaenal Mustofa, Gus Muhaimin Berharap Bisa Teladani Spiritnya
DPR
Lewat KTT G20, Indonesia Diharapkan Dorong Putin Buka Jalan Perdamaian dengan Ukraina
Lewat KTT G20, Indonesia Diharapkan Dorong Putin Buka Jalan Perdamaian dengan Ukraina
DPR
Menuju Net Zero 2050, Puan Minta Anggota IPU Komitmen Adopsi Deklarasi Nusa Dua
Menuju Net Zero 2050, Puan Minta Anggota IPU Komitmen Adopsi Deklarasi Nusa Dua
DPR
Ada 1.196 Ton Sabu di Pangandaran, Komisi III DPR Minta Polri Tingkatkan Persenjataan Perang Narkoba
Ada 1.196 Ton Sabu di Pangandaran, Komisi III DPR Minta Polri Tingkatkan Persenjataan Perang Narkoba
DPR
Gus Muhaimin: Kami Ingin Rusia Jadi Lokomotif Perdamaian Tata Dunia Baru
Gus Muhaimin: Kami Ingin Rusia Jadi Lokomotif Perdamaian Tata Dunia Baru
DPR
Soroti Ketimpangan Arus Kas Pertamina, Gus Muhaimin: Perlu Regulasi agar Tak Bergantung pada Impor
Soroti Ketimpangan Arus Kas Pertamina, Gus Muhaimin: Perlu Regulasi agar Tak Bergantung pada Impor
DPR
Sidang Ke-144 IPU, Puan Bertemu Majelis Nasional Thailand Bahas Kerja Sama 2 Negara
Sidang Ke-144 IPU, Puan Bertemu Majelis Nasional Thailand Bahas Kerja Sama 2 Negara
DPR
Implementasikan Kesetaraan Gender, Puan: IPU Harus Berada di Garis Terdepan
Implementasikan Kesetaraan Gender, Puan: IPU Harus Berada di Garis Terdepan
DPR
Puan Usul Pembentukan Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI dengan Parlemen Arab
Puan Usul Pembentukan Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI dengan Parlemen Arab
DPR
Pertemuan Bilateral Parlemen Indonesia-Korea, Puan Ingin Tingkatkan Kerja Sama di Berbagai Bidang
Pertemuan Bilateral Parlemen Indonesia-Korea, Puan Ingin Tingkatkan Kerja Sama di Berbagai Bidang
DPR
Sidang Ke-144 IPU, Puan Ajak Anggota Buat Komitmen Aksi Selamatkan Dunia dari Krisis Iklim
Sidang Ke-144 IPU, Puan Ajak Anggota Buat Komitmen Aksi Selamatkan Dunia dari Krisis Iklim
DPR
Sidang Ke-144 IPU Bahas Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir, Puan: Cegah Pengembangan Senjata Nuklir
Sidang Ke-144 IPU Bahas Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir, Puan: Cegah Pengembangan Senjata Nuklir
DPR
Puan Turun Langsung Siapkan IPU Ke-144, Manajer Westin Nusa Dua: Beliau Sangat Profesional
Puan Turun Langsung Siapkan IPU Ke-144, Manajer Westin Nusa Dua: Beliau Sangat Profesional
DPR