Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Kompas.com - 18/06/2021, 08:46 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Komisi III DPR RI saat melakukan kunjungan spesifik (kunspek) ke Lapas IIA khusus Wanita Tangsel, Kamis (17/6/2021).
DOK. Humas DPR RI Komisi III DPR RI saat melakukan kunjungan spesifik (kunspek) ke Lapas IIA khusus Wanita Tangsel, Kamis (17/6/2021).

KOMPAS.com – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan tiga isu utama di Lembaga Pemasyarakatan ( Lapas) IIA khusus Wanita Tangerang Selatan ( Tangsel).

Tiga isu utama yang dimaksud antara lain mengenai over atau kelebihan kapasitas, pungutan liar (pungli), dan tentang pengawasan lalu lintas barang ilegal dalam lapas.

"Pertama, persoalan kelebihan kapasitas lapas. Hal ini menjadi atensi kami untuk menjamin pemenuhan aspek kemanuasiaan dan kesehatan," jelas Habib Aboe saat melakukan kunjungan spesifik (kunspek) ke Lapas IIA khusus Wanita Tangsel, Kamis (17/6/2021).

Sebab, kata dia, kelebihan kapasitas dapat membawa dampak buruk terhadap kondisi kesehatan warga binaan. Terlebih, di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 seperti saat ini, over kapasitas berpotensi besar dalam penularannya.

Baca juga: Dampak Positif di Balik Kebiasaan Baru dari Era Pandemi Virus Corona

Terkait permasalahan kedua, Habib Aboe menyatakan, komisi hukum DPR ingin memastikan bahwa Lapas Tangsel bebas dari praktik pungli.

"Kami melihat ke lapangan untuk mengkonfirmasi bahwa pelayanan telah dilakukan sebaik mungkin, sesuai dengan peraturan yang ada," ujar Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (18/6/2021).

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS itu, integritas para personel di lapas sangat penting. Oleh karenanya, ia meminta pihak terkait agar belajar dari kasus sebelumnya.

Baca juga: Membentengi Integritas

Untuk diketahui, lapas Tangerang pernah tersangkut dalam kasus pelarian seorang narapidana (napi). Pelarian ini dilakukan oleh dua personel dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Adapun permasalahan ketiga, Habib Aboe mengatakan, pihaknya juga ingin melihat pengamanan dalam lapas terkait pencegahan lalu lintas barang ilegal.

“Hal ini sangat penting. Pasalnya, kemarin ada kasus peredaran narkotika dan obat berbahaya (narkoba) berupa 1,1 ton sabu yang ternyata dikendalikan dari dalam lapas. Namun, kasus ini telah berhasil diungkap Markas Besar (Mabes) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),” imbuh dia.

Baca juga: Puluhan Napi Bandar Narkoba di Lapas Kelas I Tangerang Dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security

Dari kasus tersebut, kata Habib Aboe, bukan tidak mungkin jika napi bisa membawa barang ilegal seperti handphone masuk ke dalam lapas.

“Sehingga mereka bisa mengatur peredaran narkoba dari dalam lapas dengan leluasa," ujarnya.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke