DPR RI Tolak Transformasi Sekretariat AIPA dan Minta Anggaran Dikelola Efisien

Dwi Nur Hayati
Kompas.com - Rabu, 9 Juni 2021
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana pada pertemuan Ad Hoc Working Group Meeting on Transformation of the AIPA Secretariat  yang digelar virtual di Tangerang Selatan.DOK. Humas DPR RI Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana pada pertemuan Ad Hoc Working Group Meeting on Transformation of the AIPA Secretariat yang digelar virtual di Tangerang Selatan.

 

KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Putu Supadma Rudana menyerukan agar anggaran Sekretariat ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dikelola dengan efisien dan efektif.

"Dana yang ada sekarang harus dikelola secara baik dan efisien. Staf diberi tugas komprehensif. Tidak perlu menjadi tim besar, tetapi tim kerja yang solid. Kecil tapi solid di Sekretariat AIPA untuk berkontribusi dalam setiap kegiatan," ujar dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (9/6/2021).

Pernyataan tersebut ia sampaikan mewakili Ketua Delegasi Indonesia dalam pertemuan Ad Hoc Working Group Meeting on Transformation of the AIPA Secretariat bersama para anggota parlemen ASEAN yang digelar virtual di Tangerang Selatan, Banten.

Dalam pertemuan itu, Parlemen Indonesia atau DPR menolak agenda transformasi berupa usulan peningkatan iuran anggota AIPA, penambahan staf, dan sekaligus peningkatan gajinya.

Baca juga: Parlemen Indonesia dan Uzbekistan Sepakat Kerja Sama di Berbagai Bidang

“Indonesia dalam posisi menolak, lantaran saat ini bukan waktu yang tepat mentransformasi Sekretariat AIPA ketika semua negara ASEAN, bahkan dunia sedang melakukan penghematan anggaran untuk mengatasi pandemi Covid-19,” ucap Putu.

Politisi Partai Demokrat ini mengaku, penolakan Indonesia mendapat dukungan dari beberapa negara anggota lainnya yang hadir kecuali Myanmar. Sebab, negara ini sedang dalam krisis politik.

Untuk diketahui, usulan transformasi tersebut datang dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) AIPA, yakni Parlemen Vietnam. Usulan ini didukung Thailand. Namun, mayoritas anggota AIPA berpandangan sama dengan Indonesia.

Dalam usulannya, Sekretariat AIPA menyampaikan dua usulan transformasi, yaitu peningkatan iuran kontribusi anggota dan penambahan jumlah staf.

Baca juga: ASEAN Lamban Sikapi Kudeta Myanmar, Fadli Zon Pastikan DPR Desak AIPA Lakukan Langkah Konkret

“Per tahun setiap anggota membayar 30.000 dollar AS dan special fund 5000 dollar AS. Jadi totalnya per negara 35.000 dollar AS," imbuh Putu, Selasa (8/6/2021).

Terkait menambah jumlah staf, lanjut dia, sekarang ada 15 orang staf. Untuk jangka pendek diusulkan menjadi 21 orang dan jangka panjang 40 orang.

Menurut legislator daerah pemilihan (dapil) Bali ini, usulan transformasi Sekretariat AIPA idealnya diwujudkan saat semua negara anggotanya telah memasuki masa kenormalan baru.

Sebab, kata Putu, banyak negara sedang kesulitan keuangan akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Istana: Proyek Ibu Kota Negara Baru Jadi Strategi Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi

“Banyak negara ekonominya turun ke jurang yang dalam. Sikap parlemen Indonesia jelas, ingin semua itu ditunda karena tidak tepat dalam kondisi serba prihatin sekarang,” ujar Anggota Komisi VI DPR itu.

Oleh karenanya, Putu meminta usulan perubahan ditunda sampai situasi normal kembali di masa yang akan datang.

“Banyak anggota AIPA yang berpandangan sama dengan Indonesia. Posisi kami jelas, ingin berempati pada semua pihak. Tidak tepat saat ini meningkatkan iuran dan penambahan jumlah staf," ucapnya yang turut didampingi dua anggota BKSAP, Putri Anetta Komaruddin dan Nazaruddin Dek Gam.

 

PenulisDwi Nur Hayati
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Tingkatkan Kualitas Lulusan Sarjana, Setjen DPR Gelar “Magang di Rumah Rakyat”
Tingkatkan Kualitas Lulusan Sarjana, Setjen DPR Gelar “Magang di Rumah Rakyat”
DPR
Soal Ketimpangan Pembangunan, Gus AMI: Tidak Bisa Parsial dan Perlu Inovasi
Soal Ketimpangan Pembangunan, Gus AMI: Tidak Bisa Parsial dan Perlu Inovasi
DPR
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi
DPR
Silaturahmi Ulama Se-Gorontalo, Gus Ami: Optimisme NU Topang RI di Masa Pandemi Covid-19
Silaturahmi Ulama Se-Gorontalo, Gus Ami: Optimisme NU Topang RI di Masa Pandemi Covid-19
DPR
Anggota Komisi IV DPR: Lonjakan Kasus Covid-19 di Bangkalan Tak Berdampak secara Ekonomi, tapi...
Anggota Komisi IV DPR: Lonjakan Kasus Covid-19 di Bangkalan Tak Berdampak secara Ekonomi, tapi...
DPR
Begini Respons Komisi VI DPR Soal Layanan Digital BRI Agro
Begini Respons Komisi VI DPR Soal Layanan Digital BRI Agro
DPR
Gus AMI Minta Pemerintah Konsisten Kembangkan BLK Komunitas
Gus AMI Minta Pemerintah Konsisten Kembangkan BLK Komunitas
DPR
Pengusaha Keluhkan Izin Usaha, Anggota Komisi VI DPR: Banyak Aturan Berubah
Pengusaha Keluhkan Izin Usaha, Anggota Komisi VI DPR: Banyak Aturan Berubah
DPR
Wakil Ketua BKSAP DPR: Akses Pendidikan untuk Perempuan Harus sama dengan Laki-laki
Wakil Ketua BKSAP DPR: Akses Pendidikan untuk Perempuan Harus sama dengan Laki-laki
DPR
DPR RI Tolak Transformasi Sekretariat AIPA dan Minta Anggaran Dikelola Efisien
DPR RI Tolak Transformasi Sekretariat AIPA dan Minta Anggaran Dikelola Efisien
DPR
Wakil Ketua DPR Berharap UMKM Mampu Dongkrak Perekonomian Indonesia
Wakil Ketua DPR Berharap UMKM Mampu Dongkrak Perekonomian Indonesia
DPR
Ketua Umum Golkar: Jangan Dulu Bicara Politik, Fokus pada Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat
Ketua Umum Golkar: Jangan Dulu Bicara Politik, Fokus pada Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat
DPR
Pemberangkatan Haji Batal, Puan Minta Pemerintah Tetap Layani Calon Jemaah
Pemberangkatan Haji Batal, Puan Minta Pemerintah Tetap Layani Calon Jemaah
DPR
Soal Pembatalan Ibadah Haji, Wakil Ketua DPR: Ini Kebijakan Terbaik
Soal Pembatalan Ibadah Haji, Wakil Ketua DPR: Ini Kebijakan Terbaik
DPR
Merujuk Rencana Strategis MEF, Puan Nyatakan Alutsista TNI Harus Diperbarui
Merujuk Rencana Strategis MEF, Puan Nyatakan Alutsista TNI Harus Diperbarui
DPR