Fadli Zon Harap Lebih Banyak Perempuan Terlibat dalam Politik dan Pembuatan Kebijakan

KOMPAS.com – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli berharap, keterlibatan perempuan dalam politik dan pembuatan kebijakan serta pengambilan keputusan publik di masa mendatang akan semakin banyak.

Sebab, menurutnya, keterwakilan perempuan dalam parlemen memberikan kontribusi besar dalam upaya melawan bias gender dan ketidaksetaraan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Fadli mengungkapkan itu dalam momen peringatan Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day setiap 8 Maret yang pada tahun 2021 ini mengangkat tema #ChooseToChallenge.

Anggota Komisi I DPR RI tersebut menegaskan, setiap individu memiliki pilihan untuk terus menyuarakan kampanye positif guna melawan bias gender dan ketidaksetaraan.

“Total keterwakilan perempuan di parlemen seluruh dunia mengalami kenaikan 0,6 poin sejak 2019 hingga pada 2020 telah mencapai 25,5 persen,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (8/3/2021).

Baca juga: Makna #ChooseToChallenge yang Jadi Tema Hari Perempuan Internasional

Namun, lanjutnya, jumlah ini masih belum juga mewakili populasi perempuan seluruh dunia. Pasalnya, jumlah idealnya 50 persen anggota parlemen secara global adalah perempuan.

Kabar baiknya, Indonesia merupakan satu dari 58 negara di seluruh dunia yang pada laporan Inter-Parliamentary Union (IPU) tahun 2020 memiliki ketua parlemen perempuan dan mewakili rata-rata 20,9 persen populasi seluruh dunia.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu pun menekankan, DPR terlibat aktif dalam berbagai forum internasional guna menjalankan fungsi diplomasi parlemen yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

“Seperti Women Speakers of Parliament, Forum of Women Parliamentarians of Inter-Parliamentary Union (IPU), Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA), Women Political Leaders (WPL) Global Forum, dan Commission on the Status of Women (CSW) bangsa melalui keterlibatan aktif dalam dunia politik dan ekonomi,” jelas legislator daerah pemilihan Jawa Barat V itu.

Baca juga: Hari Perempuan Internasional Jadi Momentum untuk Mendorong Pengesahan RUU PKS

Seperti diketahui, pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia telah mengakibatkan terhambatnya aktivitas perekonomian seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menyebabkan perempuan terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, sebagai garda terdepan dalam berbagai upaya penanggulangan Covid-19, baik di tingkat keluarga, komunitas, maupun nasional, peran perempuan tidak dapat dikesampingkan dalam membawa perubahan positif di tengah situasi kritis seperti saat ini.