Apresiasi Kehadiran Polisi Virtual, Wakil Ketua DPR: Harus Tetap Humanis dan Persuasif

Amalia Purnama Sari
Kompas.com - Jumat, 26 Februari 2021
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin kehadiran polisi virtual tetap harus memperhatikan hak-hak berpendapat masyarakat di media sosial (medsos).DOK. Jaka/Man (dpr.go.id) Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin kehadiran polisi virtual tetap harus memperhatikan hak-hak berpendapat masyarakat di media sosial (medsos).

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M Azis Syamsuddin mengatakan, kehadiran virtual police atau polisi virtual tidak boleh membatasi kebebasan masyarakat di media sosial.

Sebab, kata dia, hak untuk berpendapat telah dijamin dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

“Pihak kepolisian harus memberikan penjelasan dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Perlu diingat, untuk mengingatkan masyarakat di ruang digital harus dilakukan secara humanis dan persuasif,” paparnya.

Menurutnya, cara itu perlu dilakukan agar kehadiran polisi virtual tidak menimbulkan pertentangan dari masyarakat.

Baca juga: Vaksinasi di DPR, Keluarga Kandung Anggota DPR Turut Divaksinasi

Di samping itu, Azis mengapresiasi kehadiran virtual yang diprakarsai Kepolisian Negara Republik Indonesia ( Polri). Menurutnya, polisi virtual dapat menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Adanya polisi virtual itu, lanjut dia, dapat membantu masyarakat bersikap bijak dalam menggunakan media sosial.

Ia menyarankan, dalam menjalankan tugas, ada baiknya polisi virtual mengutamakan teguran terlebih dulu dengan baik, sehingga masyarakat paham dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

“Namun saya mengingatkan pihak kepolisian untuk tetap memperhatikan hak-hak masyarakat dalam menyuarakan pendapat mereka di ruang digital,” kata Azis dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (26/2/2021).

Baca juga: Anggota DPR Mulai Jalani Vaksinasi Covid-19

Sebelumnya diberitakan, Direktorat Tindak Siber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah memberikan 12 kali peringatan kepada akun media sosial (medsos) yang diduga menyebarkan hoaks.

Peringatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan polisi virtual terkait penanganan kasus Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE).

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Brigjen) Slamet Uliandi menerangkan, peringatan polisi virtual itu berkaitan dengan Surat Edaran (SE) Kepala Polri (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo tentang kesadaran budaya beretika dalam dunia digital.

“Pada 24 Februari 2021 ada peringatan dikirimkan lewat direct message (DM) sebanyak 12 kali kepada akun medsos. Kami sudah mulai jalan,” terangnya.

Baca juga: DPR Minta Polisi Virtual Perhatikan Hak Masyarakat untuk Berpendapat

Dalam SE tersebut, Kapolri mempertimbangkan perkembangan situasi nasional soal penerapan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang dinilai kontradiktif terhadap kebebasan berekspresi.

“Dalam surat tersebut ada 11 poin yang harus menjadi pedoman penyidik Polri dalam menegakkan UU ITE,” kata Slamet.

PenulisAmalia Purnama Sari
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Soal Pembayaran THR dengan Dicicil, Wakil Ketua DPR: Jangan Sampai Timbulkan Polemik
Soal Pembayaran THR dengan Dicicil, Wakil Ketua DPR: Jangan Sampai Timbulkan Polemik
DPR
Respons Bom Bunuh Diri, Gus AMI Yakin Kebhinekaan Indonesia Makin Kuat
Respons Bom Bunuh Diri, Gus AMI Yakin Kebhinekaan Indonesia Makin Kuat
DPR
Wakil DPR Dorong Pemerintah Manfaatkan Lahan Tidur BUMN untuk Hadapi Krisis Pangan
Wakil DPR Dorong Pemerintah Manfaatkan Lahan Tidur BUMN untuk Hadapi Krisis Pangan
DPR
Wakil DPR Azis Imbau Masyarakat untuk Tidak Mengunggah Peristiwa Terorisme di Medsos
Wakil DPR Azis Imbau Masyarakat untuk Tidak Mengunggah Peristiwa Terorisme di Medsos
DPR
Utang Luar Negeri RI Naik Rp 128 Triliun, Wakil Ketua DPR: Pemerintah Jangan Hanya Andalkan APBN
Utang Luar Negeri RI Naik Rp 128 Triliun, Wakil Ketua DPR: Pemerintah Jangan Hanya Andalkan APBN
DPR
Tak Ingin Penunggakan Insentif Nakes Terulang, DPR Berikan Peringatan kepada Kemenkes
Tak Ingin Penunggakan Insentif Nakes Terulang, DPR Berikan Peringatan kepada Kemenkes
DPR
Dukung Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Usulkan Formasi Guru
Dukung Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Usulkan Formasi Guru
DPR
Berkomitmen Hasilkan UU Aspiratif, DPR Terima Masukan Rakyat secara Terbuka
Berkomitmen Hasilkan UU Aspiratif, DPR Terima Masukan Rakyat secara Terbuka
DPR
Masih Banyak Warga Tolak Vaksin Covid-19, DPR Minta Pemda Gencarkan Sosialisasi
Masih Banyak Warga Tolak Vaksin Covid-19, DPR Minta Pemda Gencarkan Sosialisasi
DPR
Tak Hanya Benteng Agama, Gus AMI Sebut Pesantren sebagai Kekuatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya
Tak Hanya Benteng Agama, Gus AMI Sebut Pesantren sebagai Kekuatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya
DPR
KWP Gelar Lomba Jurnalistik, Puan: Temanya Relevan dengan Kinerja DPR di Masa Pandemi
KWP Gelar Lomba Jurnalistik, Puan: Temanya Relevan dengan Kinerja DPR di Masa Pandemi
DPR
Setahun Pandemi, Puan Ajak Kader HIPMI Optimistis Hadapi Kondisi Ekonomi
Setahun Pandemi, Puan Ajak Kader HIPMI Optimistis Hadapi Kondisi Ekonomi
DPR
DPR Sepakati 33 RUU Prolegnas, Fraksi Demokrat: Tidak Semua Bisa Diselesaikan
DPR Sepakati 33 RUU Prolegnas, Fraksi Demokrat: Tidak Semua Bisa Diselesaikan
DPR
Sangsi dengan Anggaran BNPB, Komisi III DPR: Dana Iklan untuk Nyalon atau Apa?
Sangsi dengan Anggaran BNPB, Komisi III DPR: Dana Iklan untuk Nyalon atau Apa?
DPR
Puan Yakin Potensi Ekonomi Syariah Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Puan Yakin Potensi Ekonomi Syariah Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
DPR