Masyarakat Adat Kerap Terpinggirkan, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi

Amalia Purnama Sari
Kompas.com - Kamis, 25 Februari 2021
Gus AMI mengatakan, masih banyak hak-hak masyarakat adat yang dipinggirkan demi kepentingan investasi dan eksploitasi sumber daya alam (SDA).DOK. Humas DPR RI Gus AMI mengatakan, masih banyak hak-hak masyarakat adat yang dipinggirkan demi kepentingan investasi dan eksploitasi sumber daya alam (SDA).

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI menyoroti kebijakan investasi di Indonesia yang dinilainya terlalu terbuka.

“Dalam investasi, pemegang kekuatan dan kekuasaan adalah pemilik modal atau korporasi. Ini bisa menjadi baik, tapi pada prakteknya kerap meminggirkan masyarakat adat. Mereka dianggap sebagai penghambat pembangunan,” papar Gus AMI.

Atas dasar itu, Gus AMI mendukung penuh upaya pengesahaan Undang-undang (UU) Masyarakat Adat. Menurutnya, UU ini merupakan sebuah keniscayaan yang harus dipenuhi.

Baca juga: Sukabumi Kerap Dilanda Bencana, Gus AMI Imbau Pemerintah Berikan Perhatian Serius

“Saya mengajak semua fraksi untuk terus membaca dan menerima fakta-fakta lapangan yang tumbuh berkembang di masa sulit. Ini semua akan memberi jawaban alternatif bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia,” jelasnya.

Hal tersebut disampaikan Gus AMI saat menghadiri webinar dengan judul Urgensi UU Masyarakat Adat, Kamis (25/2/2021).

Selain Gus AMI, webinar itu dihadiri Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Rukka Sombolinggi, dan Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara (Persero) (PTPN) V Budiman Sudjatmiko.

Turut hadir dalam daftar pembicara, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri, Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L Hamzah, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam, dan Anggota Komisi II DPR RI Rezka Oktoberia.

Baca juga: Kunjungi Lokasi Bencana Alam Sukabumi, Gus AMI Dukung Rencana Relokasi Lahan

Dalam webinar itu, Gus AMI turut menyinggung kelalaian negara dalam menghormati masyarakat adat berserta hak tradisionalnya.

Menurutnya, meski konstitusi dan sejumlah UU telah menjamin hak masyarakat hukum adat, tapi jaminan tersebut sampai sekarang belum terpenuhi.

“Padahal kontribusi masyarakat adat sangat besar bagi Indonesia. Namun, amanat untuk menjaga mereka belum optimal dijalankan negara,” tuturnya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, kontribusi masyarakat adat sebagai penopang ekonomi Indonesia sangatlah besar.

Baca juga: Di Muktamar PKB, Cak Imin Ubah Nama Sapaan Jadi Gus AMI

“Produktivitas masyarakat adat mampu menyaingi komoditas perkebunan korporasi. Segala resiko ditanggung langsung oleh mereka. Namun, hak mereka terus dipinggirkan oleh upaya yang mengatasnamakan pembangunan dan pemberdayaan,” katanya.

Sebagai informasi, berdasarkan data kajian dari Aliansi Masyarakat Adat (AMAN), saat ini masih banyak masyarakat adat yang kehilangan wilayahnya.

Banyak dari mereka kehilangan wilayah karena peralihan daerah menjadi wilayah kosesi. Wilayah ini contohnya perkebunan dan pertambangan.

"Dalam kasus ini, hak-hak masyarakat adat masih terancam dan belum mendapat perlindungan memadai," terang Gus AMI.

Baca juga: Anggota DPR Ditampar 2 Kali oleh Pria yang Anaknya Hendak Diselamatkan

Untuk itu, Gus AMI mengajak semua pihak untuk melihat bahwa nilai ekonomi masyarakat adat mampu bersaing dengan komoditas perkebunan korporasi.

“Kita harus meyakinkan semua pihak bahwa kontribusi masyarakat adat ini signifikan, baik dalam pembangunan ekonomi nasional maupun dalam merawat kebinekaan,” tuturnya.

Di samping itu, Gus AMI mengatakan, musibah longsor dan banjir besar yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia bukanlah semata-mata gejala alam.

“Ini berasal dari kesalahan strategi pembangunan yang mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan,” kata dia.

Baca juga: KPK Periksa Anggota DPR dari PDI-P Ihsan Yunus Terkait Suap Bansos Covid-19

Menurutnya, ketidakberdayaan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 saat ini menjadi momen yang tepat untuk mencari kekuatan alternatif.

“Pandemi Covid-19 menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk menata ulang dan memberdayakan kebijakan lingkungan di Indonesia,” tegasnya.

PenulisAmalia Purnama Sari
EditorAmalia Purnama Sari
Terkini Lainnya
Soal Pembayaran THR dengan Dicicil, Wakil Ketua DPR: Jangan Sampai Timbulkan Polemik
Soal Pembayaran THR dengan Dicicil, Wakil Ketua DPR: Jangan Sampai Timbulkan Polemik
DPR
Respons Bom Bunuh Diri, Gus AMI Yakin Kebhinekaan Indonesia Makin Kuat
Respons Bom Bunuh Diri, Gus AMI Yakin Kebhinekaan Indonesia Makin Kuat
DPR
Wakil DPR Dorong Pemerintah Manfaatkan Lahan Tidur BUMN untuk Hadapi Krisis Pangan
Wakil DPR Dorong Pemerintah Manfaatkan Lahan Tidur BUMN untuk Hadapi Krisis Pangan
DPR
Wakil DPR Azis Imbau Masyarakat untuk Tidak Mengunggah Peristiwa Terorisme di Medsos
Wakil DPR Azis Imbau Masyarakat untuk Tidak Mengunggah Peristiwa Terorisme di Medsos
DPR
Utang Luar Negeri RI Naik Rp 128 Triliun, Wakil Ketua DPR: Pemerintah Jangan Hanya Andalkan APBN
Utang Luar Negeri RI Naik Rp 128 Triliun, Wakil Ketua DPR: Pemerintah Jangan Hanya Andalkan APBN
DPR
Tak Ingin Penunggakan Insentif Nakes Terulang, DPR Berikan Peringatan kepada Kemenkes
Tak Ingin Penunggakan Insentif Nakes Terulang, DPR Berikan Peringatan kepada Kemenkes
DPR
Dukung Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Usulkan Formasi Guru
Dukung Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Usulkan Formasi Guru
DPR
Berkomitmen Hasilkan UU Aspiratif, DPR Terima Masukan Rakyat secara Terbuka
Berkomitmen Hasilkan UU Aspiratif, DPR Terima Masukan Rakyat secara Terbuka
DPR
Masih Banyak Warga Tolak Vaksin Covid-19, DPR Minta Pemda Gencarkan Sosialisasi
Masih Banyak Warga Tolak Vaksin Covid-19, DPR Minta Pemda Gencarkan Sosialisasi
DPR
Tak Hanya Benteng Agama, Gus AMI Sebut Pesantren sebagai Kekuatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya
Tak Hanya Benteng Agama, Gus AMI Sebut Pesantren sebagai Kekuatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya
DPR
KWP Gelar Lomba Jurnalistik, Puan: Temanya Relevan dengan Kinerja DPR di Masa Pandemi
KWP Gelar Lomba Jurnalistik, Puan: Temanya Relevan dengan Kinerja DPR di Masa Pandemi
DPR
Setahun Pandemi, Puan Ajak Kader HIPMI Optimistis Hadapi Kondisi Ekonomi
Setahun Pandemi, Puan Ajak Kader HIPMI Optimistis Hadapi Kondisi Ekonomi
DPR
DPR Sepakati 33 RUU Prolegnas, Fraksi Demokrat: Tidak Semua Bisa Diselesaikan
DPR Sepakati 33 RUU Prolegnas, Fraksi Demokrat: Tidak Semua Bisa Diselesaikan
DPR
Sangsi dengan Anggaran BNPB, Komisi III DPR: Dana Iklan untuk Nyalon atau Apa?
Sangsi dengan Anggaran BNPB, Komisi III DPR: Dana Iklan untuk Nyalon atau Apa?
DPR
Puan Yakin Potensi Ekonomi Syariah Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Puan Yakin Potensi Ekonomi Syariah Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
DPR