Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Kompas.com - 24/02/2021, 22:11 WIB
A P Sari,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad foto bersama dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) usai memimpin kunjungan DPR RI ke Kantor BPOM, Rabu (24/2/2021).DOK. Arief/Man (dpr.go.id) Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad foto bersama dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) usai memimpin kunjungan DPR RI ke Kantor BPOM, Rabu (24/2/2021).

KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) Republik Indonesia (RI) Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, saat ini vaksin lokal masih dalam tahap pembahasan dan perlu kajian lebih lanjut.

"Baik Vaksin Nusantara maupun Merah Putih masih perlu pembahasan dan kajian lebih lanjut," kata Dasco dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/2/2021).

Ia menerangkan, saat ini, Vaksin Nusantara masih dalam tahap pembahasan dan kajian, sedangkan Vaksin Merah Putih memiliki progress yang berbeda-beda di lembaga-lembaga penelitian.

Untuk Vaksin Merah putih, pengembangannya dilakukan Lembaga Eijkman dan PT Biofarma (Persero). Vaksin ini diharapkan rampung pada November 2022.

Baca juga: Kerumunan Saat Jokowi di NTT, Anggota DPR: Protokoler Presiden Harus Dievaluasi

Pengembangan itu digagas oleh konsorsium riset di bawah naungan Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Sementara itu, Vaksin Nusantara dikembangkan oleh ilmuwan Universitas Diponegoro (Undip) dengan menggandeng PT Rama Emerald Multi Sukses yang bekerja sama dengan AVITA Biomedical Inc.

Lebih lanjut, Sufmi turut mengapresiasi kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan ( BPOM) dalam mengawasi peredaran vaksin Covid-19 di Indonesia.

Pengawasan itu, kata dia, diharapkan dapat membantu masyarakat bangkit dan pulih dari pandemi Covid-19.

Baca juga: Satgas Covid-19 DPR Inspeksi Kantor BPOM, Pastikan Proses Pemantauan dan Pengujian Vaksin Covid-19

“Kami mengapresiasi BPOM atas kerja kerasnya dalam mengawasi izin edar vaksin yang diedarkan kepada masyarakat,” ucap Dasco.

Pernyataan tersebut disampaikan Dasco secara langsung usai memimpin kunjungan DPR RI ke Kantor BPOM, Rabu.

Kunjungan itu diselenggarakan dalam rangka penyerapan informasi terkait proses uji coba Emergency Use Authorization (EUA) bagi beberapa vaksin produksi luar negeri.

Dasco yakin, ketepatan dan kecepatan BPOM dalam menguji kelayakan vaksin akan membantu Indonesia mengatasi lonjakan kasus Covid-19.

Baca juga: Soal Kasus Jual Beli Senjata KKB Papua, Komisi III DPR Minta Polri Transparan

Keyakinan Dasco tersebut diungkapkan setelah menyaksikan presentasi dari BPOM. Dalam presentasi ini, BPOM telah menguji dua vaksin, yakni Coronavac dan Sinovac.

Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa BPOM akan menguji kelayakan penggunaan vaksin Sinopharm hingga AstraZeneca.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Putih Sari menyatakan dukungannya terhadap upaya kemandirian bangsa akan suplai vaksin dalam negeri.

“Anak bangsa kita sangat antusias mengembangkan penelitian untuk menangani pandemi Covid-19. Mulai inovasi GeNose hingga pengembangan Vaksin Nusantara dan Merah Putih,” ujar politisi Partai Gerindra itu.

Baca juga: KPK Temukan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan, Anggota Komisi IX DPR: Perlu Didalami

Putih memastikan, DPR RI akan turut serta mengawal pengembangan vaksin dalam negeri. Tidak lupa, ia mengapresiasi kinerja BPOM yang ikut mengawasi izin edar vaksin dan berperan sebagai lembaga pengawas vaksin.

Sekadar informasi, kunjungan DPR ke Kantor BPOM tersebut dihadiri sejumlah anggota, di antaranya Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena, serta Anggota Komisi III DPR Habiburakhman, Bambang Haryadi, dan Sari Yulianti.

Selain itu, turut serta dalam rombongan, Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto.

Baca juga: Suku Bunga BI Rendah, DPR Soroti Suku Bunga Kredit yang Tak Kunjung Turun

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke