DPR Minta Pemerintah Perhatikan Dugaan Penyimpangan Anggaran Dana Otsus Papua

Inang Jalaludin Shofihara
Kompas.com - Selasa, 23 Februari 2021
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin. 
dpr.go.id/ Dok.Man Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M. Azis Syamsuddin.

KOMPAS.com – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) M Azis Syamsuddin meminta pemerintah memerhatikan temuan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait dugaan penyimpangan anggaran dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Menurut politisi Partai Golkar tersebut, pemerintah dapat melakukan pengawasan secara ketat dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

"Jika perlu kita ikut sertakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegakan hukum lainnya dalam mengawasi dana Otsus Papua agar tidak ada penyimpangan terhadap penggunaan dana otsus,” jelasnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (23/2/2021).

Aziz menambahkan, DPR juga terbuka terhadap pemerintah yang ingin melakukan revisi Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

Baca juga: Hasil Riset: Tingkat Ketahanan Pangan RI Memperhatinkan, DPR Minta Pemerintah Lakukan Pendataan secara Akurat

"DPR secara terbuka menerima segala masukan dari berbagai elemen terkait Otsus Papua, demi membangun Bumi Cenderawasih yang kita cintai dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," katanya.

Azis menilai Otsus Papua bertujuan untuk menciptakan terwujudnya kesejahteraan dan kesetaraan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat secara keseluruhan.

Legislator daerah pemilihan Lampung II tersebut mengungkapkan, semua pihak ingin Papua dan Papua Barat menjadi lebih sejahtera. Ia mengaku tidak ingin melihat perbedaan dan diksriminasi terhadap masyarakat Papua.

Jika perbedaan dan diskriminasi terhadap masyarakat Papua dihapuskan, kata dia, kesejahteraan Papua bisa tercapai sepenuhnya.

"Kita ingin Papua dan Papua Barat dapat lebih sejahtera dan tidak ada lagi perbedaan dari segi apa pun sehingga kesejahteraan dan kualitas pendidikan dapat sama seperti di Pulau Jawa dan lainnya," ujarnya.

Baca juga: DPR Harap LPI Mampu Dorong Penguatan Industri Nasional

Sebelumnya, pemerintah telah mengajukan usulan revisi UU Otsus Papua kepada DPR RI. Lembaga legislatif tersebut menindaklanjutinya dengan membuat Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas revisi UU tersebut.

Dalam Rapat Paripurna DPR Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021, Rabu (10/2/2021), telah diambil keputusan pembentukan Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

Pansus tersebut berisi 30 anggota dari 9 fraksi, terdiri dari F-PDIP 7 orang, F-Golkar 4 orang, F-Gerindra 4 orang, F-NasDem 3 orang, F-PKB 3 orang, F-Demokrat 3 orang, F-PKS 3 orang, F-PAN 2 orang, dan F-PPP 1 orang.

Pansus tersebut belum bisa langsung bekerja karena setelah disahkan pembentukannya dalam Rapat Paripurna, DPR masih harus melaksanakan reses hingga 6 Maret 2021.

Baca juga: Terkait Audit Investasi BP Jamsostek, DPR Minta Hasilnya Diumumkan secara Terbuka

PenulisInang Jalaludin Shofihara
EditorAmalia Purnama Sari
Terkini Lainnya
Perpres Izin Investasi Miras Dibatalkan, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Dukung Investasi Hal Positif
Perpres Izin Investasi Miras Dibatalkan, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Dukung Investasi Hal Positif
DPR
Gencarkan Penerapan Prokes, Puan Tinjau Sejumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Banyuwangi
Gencarkan Penerapan Prokes, Puan Tinjau Sejumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Banyuwangi
DPR
Puan Minta Pemerintah Lindungi Pelaku Budaya dan Pariwisata Terdampak Pandemi
Puan Minta Pemerintah Lindungi Pelaku Budaya dan Pariwisata Terdampak Pandemi
DPR
Kunjungi Banyuwangi, Puan Maharani Puji Vaksinasi di Puskesmas Kabat
Kunjungi Banyuwangi, Puan Maharani Puji Vaksinasi di Puskesmas Kabat
DPR
Wakil Ketua DPR: Indonesia Perlu Mengambil Peranan Lebih Besar dalam Meredam Gejolak di Myanmar
Wakil Ketua DPR: Indonesia Perlu Mengambil Peranan Lebih Besar dalam Meredam Gejolak di Myanmar
DPR
Terapkan Program Smart Kampung, Pemkab Banyuwangi Dipuji Ketua DPR
Terapkan Program Smart Kampung, Pemkab Banyuwangi Dipuji Ketua DPR
DPR
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes
DPR
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19
DPR
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes
DPR
Apresiasi Kehadiran Polisi Virtual, Wakil Ketua DPR: Harus Tetap Humanis dan Persuasif
Apresiasi Kehadiran Polisi Virtual, Wakil Ketua DPR: Harus Tetap Humanis dan Persuasif
DPR
Soal Aksi
Soal Aksi "Koboi" Anggota Polisi, Komisi III DPR: Sangat memalukan
DPR
Masyarakat Adat Kerap Terpinggirkan, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi
Masyarakat Adat Kerap Terpinggirkan, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi
DPR
Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut
Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut
DPR
Soal Kasus Jual Beli Senjata KKB Papua, Komisi III DPR Minta Polri Transparan
Soal Kasus Jual Beli Senjata KKB Papua, Komisi III DPR Minta Polri Transparan
DPR
Wakil Ketua DPR: UU ITE Jadi Alat untuk Saling Lapor
Wakil Ketua DPR: UU ITE Jadi Alat untuk Saling Lapor
DPR