Hasil Riset: Tingkat Ketahanan Pangan RI Memperhatinkan, DPR Minta Pemerintah Lakukan Pendataan secara Akurat

Inang Jalaludin Shofihara
Kompas.com - Senin, 22 Februari 2021
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Foto : Ist/Man Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin.

KOMPAS.com – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Andi Akmal Pasluddin mengatakan, hasil beberapa riset dunia menempatkan Indonesia sebagai negara yang tingkat ketahanan pangannya sangat memprihatinkan.

“Berdasarkan Global Hunger Index poin Indonesia adalah 19,1. Hampir sama dengan Filipina sebesar 19. Dengan nilai tersebut, Tanah Air berada di level kelaparan yang sangat serius," ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (22/2/2021).

Bahkan, lanjutnya, Indonesia ditempatkan lebih rendah dari Zimbabwe dan Ethiopia pada persoalan ketahanan makanan.

Untuk itu, Andi meminta pemerintah mengadakan program khusus untuk mendata kondisi masyarakat secara akurat terutama di daerah pelosok dan pinggiran.

Baca juga: DPR Harap LPI Mampu Dorong Penguatan Industri Nasional

Program tersebut, kata dia, bisa berupa pendataan akurat semua penduduk di tiap kabupaten. Pendataan tersebut termasuk soal kondisi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan penduduk.

"Dengan begitu, kita punya sendiri data yang akurat sebagai pembanding,” terangnya.

Andi menjelaskan, masukan ini sebagai tanggapan untuk sensus penduduk pada 2020 yang dilakukan secara online karena terkendala pandemi.

Dia menilai, hasil sensus tersebut sangat bias dan hanya menggambarkan kondisi yang sangat terbatas.

“Negara tidak akan dapat mengandalkan banyak hal dari sensus 2020 kecuali hanya jumlah penduduk saja," tutur Politisi Fraksi PKS itu.

Baca juga: APBN Defisit dan Pemerintah Akan Utang Lagi, DPR Ingatkan Tetap Hati-hati

Andi menambahkan, pemerintah perlu membuktikan secara akurat peta ketahanan dan kerentanan pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) yang menyebutkan jumlah kabupaten/kota yang rawan pangan turun dari 76 pada 2019 menjadi 70 kabupaten/kota pada 2020.

“Akan tetapi, lebih baik penurunan rentan pangan negara kita dihapuskan sehingga Indonesia layak disebut negara yang sejahtera,” sebutnya.

Ia juga menekankan, negara harus memastikan tingkat kelaparan dan angka stunting yang ada pada penduduk berkurang drastis. Sebab, ini akan sangat memengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang.

“Menghadapi persaingan global dan pembukaan pasar di dunia internasional, hukum rimba dunia akan semakin keras. Hanya manusia yang tangguh baik fisik maupun pikiran yang akan bertahan kuat menghadapi interaksi antar negara,” ujarnya.

Baca juga: Jumlah Oknum “Polisi Nakal” di Jakarta Bertambah, Komisi III DPR Minta Polda Siapkan Langkah Antisipatif

PenulisInang Jalaludin Shofihara
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Perpres Izin Investasi Miras Dibatalkan, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Dukung Investasi Hal Positif
Perpres Izin Investasi Miras Dibatalkan, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Dukung Investasi Hal Positif
DPR
Gencarkan Penerapan Prokes, Puan Tinjau Sejumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Banyuwangi
Gencarkan Penerapan Prokes, Puan Tinjau Sejumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Banyuwangi
DPR
Puan Minta Pemerintah Lindungi Pelaku Budaya dan Pariwisata Terdampak Pandemi
Puan Minta Pemerintah Lindungi Pelaku Budaya dan Pariwisata Terdampak Pandemi
DPR
Kunjungi Banyuwangi, Puan Maharani Puji Vaksinasi di Puskesmas Kabat
Kunjungi Banyuwangi, Puan Maharani Puji Vaksinasi di Puskesmas Kabat
DPR
Wakil Ketua DPR: Indonesia Perlu Mengambil Peranan Lebih Besar dalam Meredam Gejolak di Myanmar
Wakil Ketua DPR: Indonesia Perlu Mengambil Peranan Lebih Besar dalam Meredam Gejolak di Myanmar
DPR
Terapkan Program Smart Kampung, Pemkab Banyuwangi Dipuji Ketua DPR
Terapkan Program Smart Kampung, Pemkab Banyuwangi Dipuji Ketua DPR
DPR
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes
DPR
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19
DPR
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes
DPR
Apresiasi Kehadiran Polisi Virtual, Wakil Ketua DPR: Harus Tetap Humanis dan Persuasif
Apresiasi Kehadiran Polisi Virtual, Wakil Ketua DPR: Harus Tetap Humanis dan Persuasif
DPR
Soal Aksi
Soal Aksi "Koboi" Anggota Polisi, Komisi III DPR: Sangat memalukan
DPR
Masyarakat Adat Kerap Terpinggirkan, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi
Masyarakat Adat Kerap Terpinggirkan, Gus AMI Soroti Kebijakan Investasi
DPR
Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut
Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut
DPR
Soal Kasus Jual Beli Senjata KKB Papua, Komisi III DPR Minta Polri Transparan
Soal Kasus Jual Beli Senjata KKB Papua, Komisi III DPR Minta Polri Transparan
DPR
Wakil Ketua DPR: UU ITE Jadi Alat untuk Saling Lapor
Wakil Ketua DPR: UU ITE Jadi Alat untuk Saling Lapor
DPR