Hasil Riset: Tingkat Ketahanan Pangan RI Memperhatinkan, DPR Minta Pemerintah Lakukan Pendataan secara Akurat
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. KOMPAS.com – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Andi Akmal Pasluddin mengatakan, hasil beberapa riset dunia menempatkan Indonesia sebagai negara yang tingkat ketahanan pangannya sangat memprihatinkan.
“Berdasarkan Global Hunger Index poin Indonesia adalah 19,1. Hampir sama dengan Filipina sebesar 19. Dengan nilai tersebut, Tanah Air berada di level kelaparan yang sangat serius," ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (22/2/2021).
Bahkan, lanjutnya, Indonesia ditempatkan lebih rendah dari Zimbabwe dan Ethiopia pada persoalan ketahanan makanan.
Untuk itu, Andi meminta pemerintah mengadakan program khusus untuk mendata kondisi masyarakat secara akurat terutama di daerah pelosok dan pinggiran.
Baca juga: DPR Harap LPI Mampu Dorong Penguatan Industri Nasional
Program tersebut, kata dia, bisa berupa pendataan akurat semua penduduk di tiap kabupaten. Pendataan tersebut termasuk soal kondisi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan penduduk.
"Dengan begitu, kita punya sendiri data yang akurat sebagai pembanding,” terangnya.
Andi menjelaskan, masukan ini sebagai tanggapan untuk sensus penduduk pada 2020 yang dilakukan secara online karena terkendala pandemi.
Dia menilai, hasil sensus tersebut sangat bias dan hanya menggambarkan kondisi yang sangat terbatas.
“Negara tidak akan dapat mengandalkan banyak hal dari sensus 2020 kecuali hanya jumlah penduduk saja," tutur Politisi Fraksi PKS itu.
Baca juga: APBN Defisit dan Pemerintah Akan Utang Lagi, DPR Ingatkan Tetap Hati-hati
Andi menambahkan, pemerintah perlu membuktikan secara akurat peta ketahanan dan kerentanan pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) yang menyebutkan jumlah kabupaten/kota yang rawan pangan turun dari 76 pada 2019 menjadi 70 kabupaten/kota pada 2020.
“Akan tetapi, lebih baik penurunan rentan pangan negara kita dihapuskan sehingga Indonesia layak disebut negara yang sejahtera,” sebutnya.
Ia juga menekankan, negara harus memastikan tingkat kelaparan dan angka stunting yang ada pada penduduk berkurang drastis. Sebab, ini akan sangat memengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang.
“Menghadapi persaingan global dan pembukaan pasar di dunia internasional, hukum rimba dunia akan semakin keras. Hanya manusia yang tangguh baik fisik maupun pikiran yang akan bertahan kuat menghadapi interaksi antar negara,” ujarnya.
