Soal Penanganan KKSB di Papua, Komisi I DPR: Perlu Ada Operasi Terpadu

Amalia Purnama Sari
Kompas.com - Jumat, 19 Februari 2021
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sukamta menilai, pemerintah perlu melakukan operasi terpadu untuk menangani gejolak konflik KKSB di Papua.DOK. Oji/Man (dpr.go.id) Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sukamta menilai, pemerintah perlu melakukan operasi terpadu untuk menangani gejolak konflik KKSB di Papua.

KOMPAS.com – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sukamta menilai, strategi pemerintah dalam menangani kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Papua belum tepat. Pasalnya, masih banyak prajurit Tentara Nasional Indonesia ( TNI) berguguran.

“Sepertinya perlu diselesaikan dengan cara operasi terpadu yang melibatkan kekuatan pasukan khusus TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri),” kata Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (19/2/2021).

Di sisi lain, Wakil Ketua Fraksi Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) tersebut menyayangkan sikap pemerintah yang belum dapat meredam gejolak KKSB di Papua.

Baca juga: Natalius Pigai Nilai Otsus Papua Gagal Menyejahterakan, Ini Alasannya

Padahal, kata dia, Indonesia pernah menangani konflik horizontal yang sama, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan ancaman kelompok teroris Santoso di Poso.

“Pemerintah tidak boleh lemah dalam menangani kelompok KKSB yang mengakibatkan instabilitas keamanan di Papua,” tegasnya.

Sebagai informasi, terhitung sejak Januari 2021, sudah ada empat anggota TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) Raider/Banteng telah gugur.

Gugurnya empat anggota TNI tersebut, kata Sukamta, merupakan sebuah kehilangan besar. Sebab, satu nyawa anak bangsa sangat mahal harganya.

Baca juga: Fakta-fakta KKB Masuk Kota di Intan Jaya, Ribuan Warga Mengungsi hingga Ratusan Brimob Dikirim ke Papua

“Untuk itu, pemerintah perlu segera mengevaluasi langkah-langkah penyelesaian masalah di Papua agar tidak memakan korban jiwa,” ujarnya.

Pernyataan Sukamta itu disampaikan menyusul insiden tewasnya anggota TNI Prajurit Dua (Prada) Ginanjar Arianda saat kontak senjata antara TNI dan KKSB di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin (15/2/2021).

Ke depannya, Sukamta berharap, pemerintah bisa mengatasi masalah ketidakadilan, diskriminasi, dan ketertinggalan yang masih terjadi di Papua.

“Tanpa menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial, potensi gejolak konflik di Papua akan terus terjadi,” katanya.

Baca juga: Baintelkam Polri Temukan Dugaan Penyelewengan Dana Otsus Papua Lebih dari Rp 1,8 Triliun

PenulisAmalia Purnama Sari
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Soal Pembayaran THR dengan Dicicil, Wakil Ketua DPR: Jangan Sampai Timbulkan Polemik
Soal Pembayaran THR dengan Dicicil, Wakil Ketua DPR: Jangan Sampai Timbulkan Polemik
DPR
Respons Bom Bunuh Diri, Gus AMI Yakin Kebhinekaan Indonesia Makin Kuat
Respons Bom Bunuh Diri, Gus AMI Yakin Kebhinekaan Indonesia Makin Kuat
DPR
Wakil DPR Dorong Pemerintah Manfaatkan Lahan Tidur BUMN untuk Hadapi Krisis Pangan
Wakil DPR Dorong Pemerintah Manfaatkan Lahan Tidur BUMN untuk Hadapi Krisis Pangan
DPR
Wakil DPR Azis Imbau Masyarakat untuk Tidak Mengunggah Peristiwa Terorisme di Medsos
Wakil DPR Azis Imbau Masyarakat untuk Tidak Mengunggah Peristiwa Terorisme di Medsos
DPR
Utang Luar Negeri RI Naik Rp 128 Triliun, Wakil Ketua DPR: Pemerintah Jangan Hanya Andalkan APBN
Utang Luar Negeri RI Naik Rp 128 Triliun, Wakil Ketua DPR: Pemerintah Jangan Hanya Andalkan APBN
DPR
Tak Ingin Penunggakan Insentif Nakes Terulang, DPR Berikan Peringatan kepada Kemenkes
Tak Ingin Penunggakan Insentif Nakes Terulang, DPR Berikan Peringatan kepada Kemenkes
DPR
Dukung Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Usulkan Formasi Guru
Dukung Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN, Wakil Ketua DPR Minta Pemda Usulkan Formasi Guru
DPR
Berkomitmen Hasilkan UU Aspiratif, DPR Terima Masukan Rakyat secara Terbuka
Berkomitmen Hasilkan UU Aspiratif, DPR Terima Masukan Rakyat secara Terbuka
DPR
Masih Banyak Warga Tolak Vaksin Covid-19, DPR Minta Pemda Gencarkan Sosialisasi
Masih Banyak Warga Tolak Vaksin Covid-19, DPR Minta Pemda Gencarkan Sosialisasi
DPR
Tak Hanya Benteng Agama, Gus AMI Sebut Pesantren sebagai Kekuatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya
Tak Hanya Benteng Agama, Gus AMI Sebut Pesantren sebagai Kekuatan Sosial, Ekonomi, dan Budaya
DPR
KWP Gelar Lomba Jurnalistik, Puan: Temanya Relevan dengan Kinerja DPR di Masa Pandemi
KWP Gelar Lomba Jurnalistik, Puan: Temanya Relevan dengan Kinerja DPR di Masa Pandemi
DPR
Setahun Pandemi, Puan Ajak Kader HIPMI Optimistis Hadapi Kondisi Ekonomi
Setahun Pandemi, Puan Ajak Kader HIPMI Optimistis Hadapi Kondisi Ekonomi
DPR
DPR Sepakati 33 RUU Prolegnas, Fraksi Demokrat: Tidak Semua Bisa Diselesaikan
DPR Sepakati 33 RUU Prolegnas, Fraksi Demokrat: Tidak Semua Bisa Diselesaikan
DPR
Sangsi dengan Anggaran BNPB, Komisi III DPR: Dana Iklan untuk Nyalon atau Apa?
Sangsi dengan Anggaran BNPB, Komisi III DPR: Dana Iklan untuk Nyalon atau Apa?
DPR
Puan Yakin Potensi Ekonomi Syariah Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Puan Yakin Potensi Ekonomi Syariah Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
DPR