Peredaran Narkoba Dikendalikan dari Lapas, Komisi III Minta Kemenkumham Evaluasi Pengamanan Lapas

Kompas.com - 18/02/2021, 17:23 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Lapas Cipinang, Rabu (18/2/2021).
DOK. Humas DPR RI Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Lapas Cipinang, Rabu (18/2/2021).

KOMPAS.com – Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, harus ada evaluasi yang mendasar tentang pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan ( Lapas) Cipinang.

Dia mengatakan itu saat Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) di Lapas Cipinang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, Kamis (18/2/2021).

Adapun, kunker tersebut dilakukan ke mitra kerja yang ada di wilayah DKI Jakarta untuk monitoring dan evaluasi kinerja dan memetakan kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya.

Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tersebut mengatakan, kunjungan tersebut guna merespons banyaknya peredaran narkoba yang diduga pengendaliannya dilakukan para oknum di Lapas.

Tentunya, menurut Aboe, seorang napi seharusnya tidak bisa mengendalikan peredaran narkoba, karena tidak bisa berkomunikasi dengan pihak luar.

Baca juga: Kapolsek Ditangkap karena Narkoba, Pimpinan DPR: Seharusnya Polisi Berikan Contoh yang Baik

"Jika mereka masih bisa berkomunikasi dengan leluasa berarti ada yang salah dengan sistem keamanan lapas. Hal ini harus menjadi atensi dan evaluasi dari Kemenkumham," tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis.

Apalagi, kata dia, ada video viral pesta sabu yang diduga terjadi di Lapas Salemba.

Untuk itu, ia meminta Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham DKI dan Kepala Divisi Pemasyarakatan memerhatikan hal tersebut dengan baik. Sebab, mereka harus bekerja keras untuk menyelesaikannya.

“Jangan sampai masyarakat melihat seolah lapas menjadi surga untuk peredaran narkoba," tutur Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR tersebut.

Baca juga: Buntut Kapolsek Astana Anyar dan Anggotanya Pakai Narkoba, 3 Polsek Dites Urine Mendadak

Aboe juga mengatakan, kasus peredaran narkoba di lapas menjadi perhatian masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.

Misalkan saja, lanjutnya, akhir tahun 2020 kemarin, Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya Kepolisian Resor (Polres) Indonesia Metro Jakarta Pusat mengungkap kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu dengan modus tangki bensin mobil.

Dari empat orang yang ditangkap mereka menyebut nama HF yang berada di Lapas Cipinang sebagai pengendali barang tersebut.

Demikian pula ketika Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Barat mengungkap kasus peredaran narkoba dalam sebulan terakhir di wilayah hukum Polres Cianjurdi. Dari sana diketahui tiga kasus peredaran sabu terjadi di lingkungan lapas.

Baca juga: Kapolsek Ditangkap karena Narkoba, Ketua Komisi III: Harus Dipecat dan Dipidana

“Para tersangkanya masih dalam satu jaringan yang jika diurut juga merupakan jaringan Lapas Cipinang," jelasnya.

Terkini Lainnya
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
Tekankan Kesiapan Seluruh Variabel IKN, Komisi II DPR Dorong Otorita IKN Segera Defentif
DPR
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
Beri Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga, Komisi XIII DPR Percepat Pembahasan RUU PPRT
DPR
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
Kandungan Pestisida Anggur Shine Muscat Tinggi, Anggota Komisi IX Minta BPOM Ambil Langkah
DPR
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
Sritex Pailit, DPR Tekankan Misi Penyelamatan untuk Puluhan Ribu Pekerja yang Terdampak
DPR
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
Komisi I DPR Paparkan Peluang Strategis Indonesia Bergabung dengan BRICS
DPR
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi 3, Komisi X DPR RI: Harus Efisien Anggaran dan Kembalikan UN
DPR
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
Hari Sumpah Pemuda, Puan Ajak Generasi Muda Berkontribusi di Sektor Ekonomi, Pendidikan, dan Sosial
DPR
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
Wakil Ketua DPR RI Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Dapat Dicapai
DPR
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
Tunggu Rapat Kerja dengan Mitra, Komisi XIII Buka Peluang Jadikan RUU Perampasan Aset Prioritas
DPR
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
Berkaca dari Kasus Guru Honorer Supriyani, DPR Minta Pemerintah Buat Sistem Pendidikan yang Lindungi Semua Pihak
DPR
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
Soal Retret Kabinet Merah Putih, Komisi I DPR: Semoga Bisa Tingkatkan Kekompakan
DPR
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
Komisi IX DPR Kawal Program Kesejahteraan Prabowo, Ini Isu yang Dibahas
DPR
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
Ketua Komisi X DPR Ingatkan Tugas Penting Majukan Pendidikan dan Sejahterakan Pengajar
DPR
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
Pastikan RUU Perampasan Aset Lanjut Dibahas, Ketua Komisi XIII DPR Beberkan Agendanya
DPR
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
Said Abdullah Resmi Ditetapkan sebagai Ketua Banggar DPR Periode 2024-2029
DPR

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke