Aturan "New Normal" Sektor Pendidikan Masih Harus Diperinci

Inadha Rahma Nidya
Kompas.com - Jumat, 29 Mei 2020
Aturan DOK. DPR RIKoordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, usai melakukan kunjungan ke Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Kamis (28/5/2020).

KOMPAS.com - Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menyoroti pengaturan sistem sekolah dalam skema new normal.

Dasco mengatakan, aturan new normal dalam sektor pendidikan masih harus diperinci.

“Sektor pendidikan masih harus didetailkan karena menyangkut berbagai aspek, terutama pengaturan sekolah maupun pesantren,” kata Dasco, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal tersebut dikatakan Dasco, saat memimpin kunjungan Tim Satgas Lawan Covid-19 DPR RI, ke Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian di Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Baca juga: Penerapan New Normal di Sekolah, Pemerintah Diminta Contoh Australia

Kunjungan tersebut ditujukan untuk meninjau kesiapan protokol kesehatan pemerintah menuju kondisi new normal atau kenormalan baru.

Pada kesempatan tersebut, Dasco mendapat penjelasan terkait masterplan new normal dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlangga mengatakan, skema new normal bergantung pada data persebaran Covid-19 dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional.

Nantinya, data tersebut akan diakurasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, sehingga menggambarkan keadaan nyata di setiap daerah.

Baca juga: Sambangi Menko Airlangga, Satgas Lawan Covid-19 DPR: Persiapan New Normal Dekati Sempurna

“Data diakurasi Bappenas sehingga mencerminkan daerah per daerah. Jadi tidak one size fit for all, implementasinya juga tergantung kesiapan masing-masing daerah,” kata Airlangga.

Dasco pun menganggap pemaparan Airlangga sudah akurat. Ia optimistis, new normal dapat dilaksanakan dengan baik.

PenulisInadha Rahma Nidya
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
DPR
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
DPR
Aturan
Aturan "New Normal" Sektor Pendidikan Masih Harus Diperinci
DPR
Soal
Soal "New Normal", Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri
DPR
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
DPR
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
DPR
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data
DPR
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
DPR
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
DPR
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
DPR
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
DPR
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
DPR
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
DPR
Legislator Kritik Kebijakan Menkeu Tempatkan Dana Pemerintah Rp 87,59 Triliun di “Anchor Bank”
Legislator Kritik Kebijakan Menkeu Tempatkan Dana Pemerintah Rp 87,59 Triliun di “Anchor Bank”
DPR