Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data

KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Puan Maharani menilai, transparansi data menjadi hal penting dalam melaksanakan  protokol new normal atau tatanan normal baru selama Covid-19.

"Sebab melalui data tersebut, pemerintah dapat menjelaskan kepada rakyat saat ini posisi Indonesia dalam kurva pandemi Covid-19 serta serta prediksi perkembangannya ke depannya," ujar Puan, Rabu (27/5/2020).

Menurut dia, dengan transparansi data, maka rakyat mengetahui jelas alasan disusunnya protokol kenormalan baru.

Selain itu, Puan mengatakan, kajian-kajian ilmiah yang dilakukan secara mendalam sebelum penerapan protokol kenormalan baru juga harus dilakukan sebagai acuan pengambilan kebijakan.

Baca juga: Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal

"Pelaksanaan tatanan normal baru harus diatur secara komprehensif dan tidak terburu-buru. sehingga nantinya tidak menimbulkan kebingungan baru di masyarakat," tegas Puan.

Lebih lanjut, ia mengatakan, protokol new normal tentu akan berbeda-beda untuk setiap jenis kegiatan atau lokasi.

"Contohnya protokol di pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat kerja, atau tempat umum lainnya akan memiliki variasi nya masing-masing," kata Puan.

Dalam keterangan tertulisnya, ia mengatakan World Health Organization (WHO) sendiri telah menyusun beberapa pertimbangan bagi negara-negara sebelum menerapkan kehidupan normal baru.

Baca juga: Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19

"Seperti kemampuan untuk mengendalikan transmisi atau penularan virus Covid-19, kemampuan Rumah Sakit (RS) untuk menguji, mengisolasi serta menangani tiap kasus dan melacak tiap kontak," ujarnya.

Dia menambahkan, dalam protokol kenormalan baru harus ada skenario dan simulasi tindakan yang harus segera dilakukan, jika tiba-tiba ada gelombang baru penyebaran virus Covid-19.

"Harus benar-benar lengkap rincian antisipasi dan langkah-langkahnya. Termasuk pihak mana saja yang bertanggung jawab atas setiap tindakan," kata Puan.

Dengan demikian, ia mengatakan, semua proses new normal harus dilakukan secara disiplin. baik dari aparat pemerintah yang mengawasi, maupun warga.