Naikan Iuran BPJS Kesehatan, Komisi IX DPR: Presiden Bermain-main dengan Putusan MA

Maria Arimbi Haryas Prabawanti
Kompas.com - Jumat, 15 Mei 2020
Naikan Iuran BPJS Kesehatan, Komisi IX DPR: Presiden Bermain-main dengan Putusan MAAnggota Komisi IX DPR RI Lucy KurniasarI saat siaran pers pada hari Kamis, (14/5/2020).


KOMPAS.com –  Presiden Joko Widodo dinilai bermain-main dengan putusan Mahkamah Agung (MA) lantaran menaikkan kembali iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Lucy Kurniasari dalam siaran persnya, Kamis (14/5/2020).

Ia mengatakan, pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden ( Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 mulai Juli 2020 dan Januari 2021 mendatang.

Lebih lanjut, Lucy mengatakan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan secara tidak langsung merupakan perbuatan melawan hukum.

Baca juga: Komisi V DPR Minta Polri Usut Praktik Jual-Beli Surat Bebas Covid-19

“Sebab pada Perpres itu pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan Kelas II terhitung nulai 1 Juli 2020, kemudian untuk kelas III dinaikkan tahun depan.” terang Lucy.

Menurut Lucy, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan Putusan MA yang telah membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019.

"Ini jelas bukan contoh yang baik diperlihatkan Presiden Jokowi kepada rakyat yang ia pimpin," ujar Lucy.

Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan Presiden Jokowi untuk memperlihatkan kepatuhannya kepada hukum yang bersifat inkrah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Baca juga: Anggota Komisi IX DPR Minta Jokowi Batalkan Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ia meminta Presiden Jokowi melaksanakan putusan MA secara sungguh-sungguh dan taat asas agar rakyat dapat menyontoh pimpinannya dalam melaksanakan hukum.

Dalam keterangan tertulisnya, ia mengaku khawatir jika pemerintah memberi contoh tidak taat asas pada hukum, sebab nanti rakyat mengikutinya.

“Bila itu yang terjadi, ini dipastikan berbahaya buat kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia,” kata Lucy.

PenulisMaria Arimbi Haryas Prabawanti
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
DPR
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
DPR
Aturan
Aturan "New Normal" Sektor Pendidikan Masih Harus Diperinci
DPR
Soal
Soal "New Normal", Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri
DPR
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
DPR
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
DPR
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data
DPR
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
DPR
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
DPR
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
DPR
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
DPR
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
DPR
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
DPR
Legislator Kritik Kebijakan Menkeu Tempatkan Dana Pemerintah Rp 87,59 Triliun di “Anchor Bank”
Legislator Kritik Kebijakan Menkeu Tempatkan Dana Pemerintah Rp 87,59 Triliun di “Anchor Bank”
DPR
Wakil Ketua DPR Paparkan Proses Penyusunan UU Kepada Dosen dan Mahasiswa
Wakil Ketua DPR Paparkan Proses Penyusunan UU Kepada Dosen dan Mahasiswa
DPR