Anggota Komisi XI Minta Pemerintah Perbaiki Data Bansos untuk Pulihkan Ekonomi Rakyat

Maria Arimbi Haryas Prabawanti
Kompas.com - Senin, 11 Mei 2020
Anggota Komisi XI Minta Pemerintah Perbaiki Data Bansos untuk Pulihkan Ekonomi RakyatDok. Humas DPR RIAnggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin meminta pemerintah segera melakukan upaya-upaya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi.


KOMPAS.com – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puteri Anetta Komarudin meminta pemerintah segera mempercepat perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos) dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat.

“Dengan begitu, penyaluran bansos tahap II dan pemberian stimulus ekonomi bisa segera dilaksanakan dengan lebih tepat sasaran,” kata Puteri, Senin (11/5/2020).

Ia berharap kedua hal tersebut dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat yang menurun akibat perlambatan ekonomi pada kuartal I. Perlambatan ekonomi ini diiringi dengan penurunan konsumsi rumah tangga akibat pelemahan daya beli masyarakat.

“Padahal kontribusi konsumsi menopang lebih dari 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” kata Puteri.

Baca juga: Mayoritas Anggota Komisi VII DPR Setuju Pembahasan RUU Minerba Dilanjutkan

Politisi muda dari Partai Golongan Karya (Golkar) ini menambahkan, pemerintah juga perlu mewaspadai penurunan ekonomi dan mengurangi dampak lanjutan dari perlambatan konsumsi rumah tangga pada kuartal selanjutnya.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I di tahun 2020 hanya sebesar 2,97 persen.

Capaian kuartal pertama tersebut lebih rendah dari prediksi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyatakan ekonomi akan tumbuh sebesar 4,5 persen hingga 4,7 persen.

Putri menambahkan penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dipicu dampak dari penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa daerah yang semakin meluas.

Baca juga: Komisi XI DPR: Perppu Penanganan Covid-19 Berpotensi Langgar Konstitusi

Terkait hal ini, Puteri meminta kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN) atau Bappenas untuk mengkaji ulang outlook capaian pertumbuhan ekonomi daerah di tengah wabah pandemi Covid-19.

Lebih lanjut Puteri mengatakan pengkajian ulang itu sehubungan dengan asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang mengalami perubahan.

“Kontraksi ekonomi nasional dapat berimbas pada kondisi ekonomi daerah. Pemerintah perlu melakukan penyelamatan dan pemulihan terhadap sektor paling terdampak,” kata Puteri.

Baca juga: [POPULER DI KOMPASIANA] Tertangkapnya Ferdian Paleka | Kritik Najwa Shihab untuk DPR | Ditinggal Didi Kempot

Ia mengatakan, sektor yang terdampak tersebut meliputi pariwisata, perdagangan, transportasi, konstruksi, industri pengolahan, dan pertambangan.

“Selain itu, pemerintah juga perlu mengembangkan komoditas yang masih mampu bertahan di tengah pandemi ini,” ujar Puteri.

Pemerintah harus adaptif dan responsif

Berkaca dari pandemi Covid-19 ini, Putri  meminta pemerintah agar melakukan perencanaan yang adaptif dan responsif.

Sebab, menurutnya,  perhatian pemerintah akan penanganan bencana nonalam seperti bencana kesehatan masih terbatas.

Baca juga: Anggota DPR: PSBB Tak Efektif, Ganti Karantina Komunal Saja

“Ketidakpastian yang muncul akibat wabah pandemi Covid-19 menjadi dinamika tersendiri bagi aspek perencanaan padahal dampaknya justru lintas sektor dan berakibat pada potensi kerugian ekonomi yang besar,” kata Putri.

Meski begitu, ia mendukung upaya Kementerian PPN atau Bappenas dalam melakukan reformasi sistem kesehatan dan sistem ketahanan bencana.

“Ke depan, pemerintah perlu memperkuat sistem kesehatan serta menyiapkan strategi penanganan terpadu dalam pembangunan nasional dan daerah sehingga selaras dan konsisten terhadap target pembangunan,” kata Puteri.

 

PenulisMaria Arimbi Haryas Prabawanti
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Wakil Ketua DPR Harapkan Hubungan Bilateral Indonesia-Uzbekistan Makin Efektif dan Inovatif
Wakil Ketua DPR Harapkan Hubungan Bilateral Indonesia-Uzbekistan Makin Efektif dan Inovatif
DPR
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR RI: Program Tapera Harus Untungkan Rakyat
DPR
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
Kerusuhan di AS Meluas, DPR Minta Pemerintah Pastikan Keselamatan WNI
DPR
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
Wakil Ketua DPR: “New Normal” Dapat Dilakukan dengan Baik Dalam Waktu Dekat
DPR
Aturan
Aturan "New Normal" Sektor Pendidikan Masih Harus Diperinci
DPR
Soal
Soal "New Normal", Wakil Ketua DPR Minta Semua Pihak Persiapkan Diri
DPR
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
Pasca-militer China dan India Bentrok, Wakil DPR Minta Kedua Negara Menahan Diri
DPR
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19
DPR
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan
Puan Maharani Nilai Pelaksanaan "New Normal" Butuh Transparansi Data
DPR
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
Tingkatkan Imunitas Masyarakat, Wakil Ketua DPR Dukung Perjuangan HMS Melalui Obat Herbal
DPR
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Anggota Banggar DPR Nilai Pemerintah Sepelekan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
DPR
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
Penerjunan TNI-Polri Justru akan Tingkatkan Kedisiplinan Masyarakat Melawan Covid-19
DPR
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
Disiplin Tinggi, Kunci Indonesia Menang Lawan Covid-19
DPR
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
Anggota Komisi III DPR: Kita Tidak Bisa Hidup Berdampingan dengan Covid-19
DPR
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
Anggota Komisi XI DPR: Hingga Kini Kami Belum Usulkan Pencetakan Uang
DPR